Mantv7.com | Kabupaten Tangerang – Gemerlap Desa Awards 2025 di hotel bintang lima sempat menjadi sorotan, tapi di balik kemewahan itu muncul dugaan pemborosan anggaran dan alokasi prioritas yang dipertanyakan. Sementara rakyat terdampak bencana dan persoalan dasar publik menunggu perhatian, pejabat tampak asyik berpesta dan memoles citra diri, meninggalkan rakyat di belakang.
Ironi ini menjadi pembuka dari fenomena yang lebih mengejutkan: DPRD Kabupaten Tangerang secara rutin menggelar rapat mewah di hotel bintang lima, tidak kalah boros dibanding kemewahan Desa Awards. Rapat tiga hari penuh (1–3 Desember 2025) di Royal Palm Hotel Jakarta dan sebelumnya 11–12 November di Hotel Ciputra menjadi sorotan publik.
Dugaan penggunaan anggaran untuk kepentingan bukan rakyat ini menimbulkan kekhawatiran serius.
Wakil Ketua DPRD, Ahmad Baidowi, berdalih rapat harus di hotel karena melibatkan empat komisi sekaligus. Namun fakta menunjukkan, Kabupaten Tangerang memiliki banyak gedung luas yang bisa digunakan: Ruang Wareng, Ruang Solear, Ruang Bola Sundul, dan Gedung Serba Guna. Dalih ini terdengar lemah dan seolah menutupi dugaan pemborosan publik.
Sementara rakyat menghadapi persoalan nyata kemiskinan, pengangguran, banjir, ribuan PJU mati, jalan rusak, dan drainase tersumbat wakil rakyat lebih sering asyik di hotel Jakarta, menonton lampu kristal dan menandatangani dokumen di ruang mewah daripada menyelesaikan masalah masyarakat. Evaluasi kinerja OPD dan aspirasi rakyat yang diklaim sebagai tujuan rapat pun masih dalam ranah dugaan retoris tanpa implementasi nyata.
Rapat penting seperti persetujuan APBD 2026 tidak kuorum, hanya 22 anggota hadir. Ini menjadi bukti nyata bahwa DPRD lebih nyaman di hotel mewah daripada di ruang resmi, menegaskan jarak moral dan profesional mereka dari rakyat.
Buyung, aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menghantam keras: “Ini bukan sekadar pemborosan, ini penghinaan terhadap rakyat! DPRD harusnya hadir di tengah warga, bukan di hotel mewah menikmati uang rakyat. Budaya ini menunjukkan moral pejabat yang menipis!”
Ia menambahkan, Desa Awards dan rapat DPRD adalah dua sisi koin yang sama: elit lokal menikmati kemewahan, rakyat menanggung akibatnya. “Kalau rakyat menjerit karena banjir atau jalan rusak, DPRD tetap asyik rapat dan berpesta. Ini jelas cermin moral yang sangat rapuh!”
Aktivis itu juga menyoroti dugaan praktik tertutup dalam pengambilan keputusan penting DPRD, seperti APBD dan program prioritas. Hal ini memperkuat persepsi publik bahwa kepentingan rakyat kalah dengan gengsi dan prestise pejabat, sehingga akuntabilitas publik tergeser.
Fenomena ini menegaskan satu hal: DPRD Kabupaten Tangerang tidak kalah boros dibanding kemewahan Desa Awards, dan anggaran publik tersedot untuk kemewahan hotel, sementara kebutuhan rakyat tetap tertunda. Moral wakil rakyat menipis, akuntabilitas publik terseret jauh dari mata masyarakat, dan integritas pejabat dipertanyakan.
Publik kini menunggu sikap nyata DPRD: apakah mereka akan menyesuaikan budaya kerja dengan kepentingan rakyat, atau tetap mempertahankan rapat glamor yang hanya memperkuat jarak antara wakil rakyat dan rakyat yang sebenarnya? Buyung menegaskan: “Kalau tidak ada perubahan, masyarakat akan mengingat siapa yang benar-benar memperjuangkan mereka, dan siapa yang hanya mengejar gemerlap dan prestise!”
Jika DPRD tidak segera merespons kritik ini, warga Kabupaten Tangerang hanya akan menyaksikan gemerlap hotel dan spanduk Anti-Korupsi sebagai simbol palsu, sementara persoalan mendesak rakyat terus menumpuk tanpa tersentuh, meninggalkan jarak moral dan prioritas publik yang kian menganga.
Saudara dipilih bukan dilotre!
(OIM)