Mantv7.com | Kabupaten Tangerang | Aksi damai di depan Kantor Dishub Kabupaten Tangerang hari ini berubah menjadi panggung kemarahan yang sudah lama ditahan. Bukan tanpa alasan setahun terakhir, dump truk tanah melaju seperti penguasa jalanan, sementara nyawa rakyat biasa menjadi taruhan yang seolah tidak pernah dihitung negara.
Keluarga korban hadir dengan luka yang belum sembuh. Mereka tidak membawa spanduk mewah atau tuntutan muluk, cukup satu kalimat yang membuat dada siapa pun menegang: “Hentikan truk pembunuh sebelum ada korban berikutnya.”
Sejumlah ormas, LSM, aktivis, dan awak media ikut berdiri di garis depan. Mereka jenuh melihat pengawasan yang terasa seperti formalitas, bukan fungsi. Jalan rusak di mana-mana, truk ugal-ugalan, dan aparat pengawas seolah hanya muncul saat rapat, bukan saat rakyat membutuhkan perlindungan.
Forum aksi memanas seketika ketika Dishub kembali mengumbar jawaban yang sudah terlalu sering jadi tameng: “Ada oknum.” Kalimat pendek itu langsung memantik gelak sinis publik bukan karena lucu, tetapi karena terlalu sering dipakai tanpa pernah menunjukkan siapa pelakunya.
Publik menolak mentah-mentah jawaban kosong tersebut. Mereka ingin bukti, bukan istilah tak bernama. “Kalau ada oknum, tunjukkan! Jangan sembunyikan di balik kata kabur,” teriak warga. Mereka tahu, ketika institusi mulai berlindung di balik kata itu, ada sesuatu yang disembunyikan.
Situasi makin panas setelah warga mengangkat satu data yang membuat massa tak lagi bisa menahan emosi: anggaran Konsolidasi Paket Makan Minum Operasi Pengawasan Truk Tambang, berbasis Perbup Nomor 12 Tahun 2022, tercatat melalui skema E-Purchasing APBD, bernilai Rp 2.200.770.000.
Ya, miliaran rupiah. Angka yang cukup untuk membuat pengawasan terasa di setiap tikungan jalan. Namun kenyataannya? Truk tambang tetap melaju ugal-ugalan, seolah tak pernah ada pengawas, tak pernah ada aturan, dan tak pernah ada anggaran yang digelontorkan.
Pertanyaan paling tajam keluar dari warga sendiri: “Dengan uang sebanyak itu, apa yang sebenarnya diawasi?” Pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan senyum diplomatis atau dalih klasik. Karena fakta di lapangan terlalu telanjang untuk ditutupi.
Perbup Nomor 12 Tahun 2022 yang lahir di masa Maesyal Rasyid masih menjabat Sekda kini digugat publik lantaran dianggap ompong. Ada anggaran, tapi tidak ada taring. Ada aturan, tapi tidak ada kontrol. Akhirnya masyarakat tidak melihat hasil, hanya mendengar alasan.
Aktivis sosial sekaligus pengurus YLPK PERARI DPC Kabupaten Tangerang, Buyung, meledakkan kritik yang langsung menyambar ke jantung persoalan. “Kalau anggaran miliaran cuma menghasilkan kata ‘oknum’, itu bukan kelalaian itu penghinaan terhadap kecerdasan warga. Kalau benar ada oknum, buka namanya! Jangan jadikan rakyat korban dari permainan kata,” tegasnya disambut gemuruh massa.
Aksi hari itu mempertegas satu pesan: publik sudah lelah. Mereka tidak ingin lagi mendengar alasan, tidak ingin lagi melihat pembiaran, dan tidak ingin menyaksikan nyawa melayang sementara anggaran tetap berjalan mulus. Yang mereka butuhkan hanyalah pengawasan yang benar-benar bekerja, bukan pengawasan yang hanya tercetak di laporan.
Dan hari ini, publik meninggalkan satu pertanyaan yang menggantung di depan pintu. “Siapa yang salah? truknya? oknumnya? atau sistem yang membiarkan semuanya terjadi?” Pertanyaan yang tak akan hilang sampai pemerintah menjawabnya dengan tindakan, bukan lagi retorika.
(RED)