Mantv7.com | Banten – Banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat cacatan perhari ini menewaskan 770 jiwa, sementara 463 orang masih hilang. Ini bukan bencana kecil ini luka yang membentang dari gunung sampai pesisir. Publik diberi narasi bahwa bencana ini “murni musibah alam”. Tetapi gelondongan kayu raksasa yang memenuhi sungai justru melahirkan dugaan kebocoran besar dalam pengawasan hulu.
Alam tidak pernah menurunkan kayu sebesar itu kecuali manusia lebih dulu merobohkannya. Itu hukum ekologinya. Fakta lapangan membantah narasi “air semata”. Sejumlah analis menyebut munculnya indikasi pembalakan liar, lengkap dengan pola pergerakan kayu yang mirip bekas operasi sistematis, bukan kejadian spontan.
Di sisi kebijakan, dokumen yang seharusnya melindungi hutan terlihat kontradiktif. Janji di atas kertas tak sejalan dengan kenyataan hutan yang terus bolong. Kejanggalannya jelas: peraturan bicara perlindungan, tetapi praktik menunjukkan celah yang justru terbuka lebar untuk alih fungsi dan eksploitasi.
Warga di hilir merasakan akibatnya. Gunung yang gundul tak lagi mampu menahan air, sementara akar yang dulu kuat kini tinggal cerita. Ini bukan sekadar banjir, ini penyerahan total hutan kepada kepentingan tertentu. Ketika bencana datang, publik disuguhi adegan-adegan bantuan yang terekam rapi seolah set film. Kamera hadir lebih dulu daripada logistik nyata. Sentuhan kemanusiaan terasa seperti “konten”.
Di sinilah kritik menguat. Banyak yang menilai bahwa empati seharusnya tidak dijadikan panggung visual. Duka warga terlalu suci untuk dijadikan properti politik.
Dalam suasana berkabung, Rian Hidayat Wakil Ketua YLPK PERARI Kabupaten Tangerang menyampaikan pesan yang menohok: “Kami berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Tapi mari jujur: kayu-kayu itu tidak jatuh dari langit. Ada tangan manusia yang lebih dulu merobohkannya. Kita doakan korban, dan kita doakan pula agar para perusak alam ini tersadarkan atau biarkan hukum Tuhan dan hukum negara yang mengurusnya.”
Pernyataan itu mempertegas bahwa bencana ini bukan hanya “kejadian alam”. Ada dugaan kelalaian dan kepentingan yang terlalu besar untuk diabaikan. Analisa ilmiah menunjukkan bahwa kerusakan hutan menurunkan kapasitas tanah menahan air hingga puluhan persen. Tanpa akar, gunung kehilangan keseimbangannya. Itu fakta, bukan opini.
Sementara dinamika politik di balik pengelolaan hutan tetap menjadi misteri yang sengaja dijaga kaburnya. Jalur kepentingan terlalu banyak, dan terlalu dalam, untuk dibahas terbuka. Namun publik sudah membaca polanya: semakin besar banjir, semakin besar pula upaya meredam pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan dari hilangnya tutupan hutan.
Banjir Sumatra 2025 harus menjadi titik balik. Tidak boleh lagi ada alasan basi, drama kamera, atau sandiwara simpati. Ini waktunya membongkar akar masalah, memperkuat pengawasan, dan menghentikan permainan yang mengorbankan rakyat.
Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa kita ikut membiarkan tragedi ini terjadi.
(OIM)