Mantv7.com | Kabupaten Tangerang – Lampu kristal dan kemewahan hotel bintang lima jadi panggung Desa Awards 2025, namun di balik kemegahan itu, muncul dugaan praktik tak transparan dan kepentingan elit yang merugikan rakyat. Spanduk bertuliskan “Anti-Korupsi” dan “Hakordia” tampak ironis di tengah kondisi nyata masyarakat.
Sementara warga menghadapi bencana, tumpukan sampah, dan pendidikan yang terabaikan, Pemkab Tangerang memilih menggelar pesta ala pejabat. Publik bertanya: apakah ini untuk rakyat atau sekadar hiburan elit dan pencitraan politik?
Rian Hidayat, aktivis senior dan Wakil Ketua YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menegaskan: “Kalau prioritas Pemkab hanya untuk panggung dan kemewahan, rakyat jelas dihianati dan diabaikan.” Tegas, pedas, tanpa kompromi.
Transparansi anggaran menjadi sorotan utama. “Hingga kini, tidak ada paket resmi ‘Desa Awards’ di SiRUP LKPP. Ini membuka ruang bagi dugaan penyalahgunaan anggaran atau bypass prosedur resmi, yang sangat merugikan publik,” ujarnya.
Satu pertanyaan penting muncul: apakah Bank Jabar Banten Cabang Tangerang dan PT Lawang Sewu Teknologi punya peran dalam acara ini? Jika benar, rakyat berhak tahu apakah kontribusi mereka mendorong kemaslahatan publik atau hanya untuk gemerlap panggung dan pencitraan pejabat.
Hingga saat ini, dokumen resmi tidak mencatat keterlibatan kedua pihak. Hidayat menegaskan: “Kalau memang ada peran swasta, manfaatnya harus nyata untuk rakyat, bukan sekadar menambah lampu sorot dan nama di undangan.”
Lebih pedas lagi, ada indikasi kuat bahwa beberapa pihak memanfaatkan acara ini untuk kepentingan pribadi. “Desa Awards harusnya mendorong inovasi desa, bukan jadi ajang memperkuat jaringan elit atau menyalurkan keuntungan tersembunyi,” tambah Hidayat.
Pejabat yang hadir tampak tertutup dan eksklusif, mempertegas jarak dengan masyarakat. Hidayat menegaskan, “Budaya elit ini membuat publik kehilangan kepercayaan. Spanduk Anti-Korupsi hanya simbol, tanpa aksi nyata.”
Kabupaten Tangerang kini darurat sampah, tapi anggaran malah tersedot untuk kemewahan. “Rakyat tidak butuh pesta, mereka butuh tindakan nyata dan solusi konkrit,” tegas Hidayat.
Masalah kepemimpinan juga disorot. Hidayat menyinggung Perbup yang “ompong”: “Kalau Bupati lelah memimpin, beri ruang Wakil Bupati. Rakyat menunggu aksi, bukan lampu kristal dan panggung mewah.”
Mekanisme penentuan pemenang desa diduga tertutup dan bias, menimbulkan skeptisisme publik. Hidayat menegaskan: “Ini jelas dugaan manipulasi hasil, jauh dari tujuan mendorong prestasi desa.”
Secara sosial, warga miskin dan terdampak bencana merasa dikecilkan, sementara pejabat dan sponsor menikmati kemewahan. Hidayat menegaskan: “Ketimpangan ini membuktikan locus kekuasaan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.”
Dan ketika muncul pemberitaan bernada pencitraan tentang Award Desa yang digelar di hotel mewah, sementara berbagai persoalan desa masih menumpuk tanpa sorotan yang memadai, wajar bila publik mempertanyakan hal sederhana ini:
Apakah pemberitaan tersebut benar-benar berpegang pada kode etik jurnalistik, atau justru lebih piawai menyusun “judul manis” yang menyenangkan pejabat?
Kritik terakhir menegaskan satu hal: kemewahan Desa Awards 2025 tidak boleh menutupi persoalan nyata sampah, pendidikan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas publik. Hidayat menutup pedas: “Ini waktunya aksi nyata, manfaat konkret, dan transparansi penuh. Prioritas harus kembali ke rakyat, bukan panggung, lampu sorot, atau nama perusahaan di undangan!”
(OIM)