Mantv7.com | Kabupaten Tangerang — Kabupaten Tangerang kembali diguncang berbagai sinyalemen pemborosan anggaran yang mencuat dari dua kubu elit daerah: jajaran Pemkab Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang. Meski berbeda kursi dan gedung, publik menilai gaya hidup serta pola belanja keduanya justru tampak seirama glamor, elitis, dan jauh dari denyut persoalan rakyat.
Belakangan ini, masyarakat disuguhi rangkaian kegiatan yang dipersepsikan sarat kemewahan. Mulai dari seremoni berkonsep panggung penghargaan megah hingga agenda instansi yang menurut pantauan media lebih kental aroma pencitraan ketimbang solusi atas masalah nyata. Hal ini memunculkan pertanyaan tajam: untuk siapa segala kemewahan ini digelar?
Salah satu sorotan utama publik tertuju pada kegiatan Desa Awards yang diselenggarakan di sebuah hotel mewah. Ada indikasi penggunaan fasilitas berbiaya tinggi tanpa kejelasan transparansi soal sumber anggarannya. Lebih menggelitik, dalam sistem Sirup LKPP, paket kegiatan tersebut tidak ditemukan. Publik pun bertanya-tanya:Apakah agenda semewah itu berasal dari pola anggaran tak terlihat yang seolah-olah menyerupai “anggaran tanpa jejak”?
Ironinya, di saat bersamaan Pemkab Tangerang masih berada dalam status darurat sampah status resmi dari Kementerian KLHK. Di lapangan, dump truck dilaporkan masih melaju tanpa kendali, diduga akibat Perbup No. 12 Tahun 2022 yang dipersepsikan publik tidak berjalan efektif. Ketika rakyat menghirup bau busuk sampah, para pejabat justru menikmati kesejukan ruangan hotel berbintang. Kontrasnya mencolok.
Tak berhenti di situ, media juga mendapati pola blokir komunikasi sejumlah pejabat terhadap wartawan yang meminta klarifikasi. Sikap bungkam seperti ini kembali memantik pertanyaan baru:Apakah ada sesuatu yang sedang coba disimpan di balik gemerlapnya panggung seremonial?
Di gedung berbeda, para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Tangerang dinilai publik tidak kalah mencolok. Sejumlah agenda, perjalanan dinas, hingga aktivitas seremonial disebut-sebut memiliki aroma kemewahan yang mirip dengan pola Pemkab. Banyak pihak menilai dua lembaga ini seperti berlomba mempertontonkan “siapa paling glamor”.
Padahal, DPRD seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan. Namun ketika gaya hidupnya turut dipersepsikan melaju di jalur kemewahan, fungsi kontrol pun dinilai sebagian masyarakat semakin tumpul. Lalu, masihkah mereka berdiri untuk kepentingan rakyat?
Aktivis lokal pun bersuara keras. Sejumlah laporan lapangan menunjukkan penilaian publik bahwa Pemkab dan DPRD kini tampak seperti “dua kubu yang pura-pura berseberangan, namun satu selera: kemewahan.” Kritik ini makin bising karena problem mendasar seperti pendidikan berantakan, darurat sampah, jalan rusak, dan sinyalemen pungli di sekolah justru terus dibiarkan berlarut.
Temuan media terkait ko-kulikuler sekolah berbayar yang mewajibkan siswa tidak ikut kegiatan tetap membayar hingga setara 37% dari patungan, ikut memperburuk citra pengawasan pemerintah daerah. Dinas-dinas terkait bahkan dipertanyakan sikapnya karena dinilai publik seolah membiarkan keganjilan tersebut berkembang tanpa arahan.
Secara keseluruhan, pola yang muncul dari Pemkab maupun DPRD menggambarkan ironi besar. Di satu sisi, masyarakat diminta patuh, tertib pajak, sabar menghadapi kemacetan, sabar menghadapi darurat sampah. Tapi di sisi lain, panggung glamor pejabat justru kian gemerlap seolah tak tergoyahkan kritik publik.
Rian, Wakil Ketua YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, mendesak agar kedua lembaga berhenti bersolek dengan gaya glamor sementara persoalan rakyat menumpuk.
“Kami melihat ada indikasi kuat pemborosan dua arah: Pemkab dan DPRD. Ini bukan sekadar kritik, tapi sinyal bahwa kontrol publik sedang bangun. Jangan sampai pejabat larut dalam pencitraan sementara rakyat hanya disuguhi janji,” tegasnya.
Rian juga menyorot keras dugaan kegiatan mewah tanpa transparansi anggaran.
“Jika di Sirup LKPP tidak tercatat, Pemkab wajib memberi penjelasan resmi. Jangan sampai uang publik bergerak tanpa jejak. Ini era keterbukaan, bukan era membungkam,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa YLPK PERARI siap menyurati Inspektorat, BPK, KPK, Ombudsman, LKPP, serta lembaga terkait lainnya, untuk memastikan setiap agenda pemerintah daerah berjalan sesuai prosedur dan bukan sekadar panggung glamor.
Lebih jauh, Rian mengingatkan bahwa kepercayaan publik dapat runtuh hanya dengan satu acara mewah tanpa pertanggungjawaban. “Jangan sampai publik menilai Pemkab dan DPRD hanya kerja gaya, kerja foto, dan kerja seremoni bukan kerja substansi.”
Aktivis lain pun menilai, bila kondisi ini dibiarkan, Kabupaten Tangerang akan semakin jauh dari prinsip good governance. Transparansi, akuntabilitas, dan etika pejabat bukan sekadar pilihan moral, melainkan kewajiban hukum.
Kini, semua mata tertuju pada Pemkab dan DPRD Kabupaten Tangerang. Publik ingin melihat apakah keduanya akan membuka data, menjelaskan sumber anggaran, dan memperbaiki tata kelola, atau justru terus melaju di jalur glamor sambil membiarkan problem rakyat kian menumpuk.
Selama jawaban belum muncul, kritik publik dan sorotan lembaga kontrol seperti YLPK PERARI dipastikan tidak akan mereda.
(OIM)