BeritaKabupatenPemerintahan

Senyum Bupati Tangerang, Segudang Persoalan: Intimidasi Mahasiswa, BPK, Proyek, Mamin, Satpol PP, Pelecehan, Disnaker, Pengangguran Menunggu Penyelesaian

48
×

Senyum Bupati Tangerang, Segudang Persoalan: Intimidasi Mahasiswa, BPK, Proyek, Mamin, Satpol PP, Pelecehan, Disnaker, Pengangguran Menunggu Penyelesaian

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | TANGERANG — Ada pemandangan yang patut menjadi bahan renungan publik di Kabupaten Tangerang. Bupati Moch. Maesyal Rasyid terlihat tersenyum dan berkeliling menyapa masyarakat. Namun, di tengah aktivitas tersebut, insiden 13 Oktober 2026 di lingkungan Gedung DPRD justru menyisakan persoalan serius. Mahasiswa bernama Fachri Way Dalom disebut mengalami intimidasi hingga dugaan kekerasan ketika hendak menyampaikan aspirasi. Ketika mahasiswa diduga mendapat perlakuan demikian di dekat Bupati, mengapa respons kepemimpinan justru menjadi pertanyaan publik?

Peristiwa yang disebut melibatkan pemitingan, cekikan, tarikan pakaian, dorongan, hingga tarikan rambut itu tidak boleh dianggap angin lalu. Rangkaian kejadian dan pihak yang terlibat masih harus diperiksa. Namun, masyarakat berhak mengetahui bagaimana respons saat kejadian, siapa yang bertanggung jawab atas pengamanan, dan apa tindak lanjut setelahnya. Jangan sampai mahasiswa datang membawa aspirasi, tetapi justru pulang dengan persoalan keselamatan yang belum memperoleh kejelasan.

Bupati memang tidak otomatis bertanggung jawab atas tindakan pihak lain hanya karena berada di sekitar lokasi. Namun, sebagai kepala daerah, respons dan kepedulian terhadap peristiwa yang menyangkut hak masyarakat tetap layak dipertanyakan. Bupati boleh berkeliling, bersalaman, dan tersenyum. Tetapi mengurus pemerintahan tidak cukup hanya dengan membangun kedekatan di depan masyarakat. Ada pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan dengan seremoni maupun pencitraan.

Lihat saja catatan BPK atas LKPD 2024 yang memuat kelebihan pembayaran TPBK sebesar Rp26.729.654.502,53 pada sejumlah OPD. Pemeriksaan LKPD 2025 juga mencatat delapan paket pekerjaan DTRB dengan kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran Rp974.845.826,64. Pertanyaannya, bagaimana tindak lanjutnya? Sudahkah seluruh rekomendasi diselesaikan? Uang rakyat bukan angka penghias laporan, melainkan amanah yang setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan.

Persoalan proyek konstruksi juga tidak boleh dianggap selesai hanya karena papan proyek terpasang dan pekerjaan dinyatakan rampung. Kesesuaian KAK, RAB, spesifikasi teknis, volume, metode pelaksanaan, serta hasil pekerjaan harus diuji. Sorotan mengenai pekerjaan yang terkesan tanpa standar profesional harus dijawab melalui pemeriksaan lapangan. Jangan sampai kontraktor menikmati pembayaran, sementara masyarakat menerima hasil pekerjaan yang tidak sebanding dengan anggaran.

Belanja Mamin miliaran rupiah di sejumlah OPD juga pantas menjadi bahan pertanyaan. Apa urgensinya, siapa penerima manfaatnya, berapa realisasinya, dan apa dampaknya terhadap pelayanan? Begitu pula anggaran kendaraan dan kebutuhan Satpol PP. Pengadaan boleh dilakukan sepanjang berdasarkan kebutuhan terukur. Namun, jangan sampai fasilitas internal pejabat terlihat lebih diperhatikan daripada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lebih serius lagi, beredar informasi mengenai pimpinan Satpol PP yang dikaitkan dengan indikasi pelecehan terhadap seorang pegawai baru, yang disebut masuk melalui jalur CPNS dan baru sekitar satu tahun bekerja. Informasi ini harus diklarifikasi secara objektif dengan menjaga identitas serta privasi pihak terkait. Apabila terdapat laporan, perlindungan terhadap pihak yang merasa dirugikan harus diprioritaskan. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS menjadi landasan hukum yang relevan apabila peristiwa tersebut memenuhi unsur kekerasan seksual. Jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan.

Sementara itu, Disnaker Kabupaten Tangerang juga perlu keluar dari pola kerja yang hanya berputar pada agenda tahunan. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang tahun 2025 sebesar 5,94 persen. Masyarakat membutuhkan inovasi pelatihan, kemitraan industri, dan penempatan kerja yang hasilnya dapat diukur. Kalau kegiatan terus berulang setiap tahun, tetapi persoalan pencari kerja belum terjawab, apa sebenarnya ukuran keberhasilan program tersebut?

Rian Hidayat, aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menyoroti persoalan tersebut dari perspektif kontrol sosial. Ia menilai bahwa pengawasan masyarakat tidak boleh dipandang sebagai gangguan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari upaya menjaga tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan.

“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan pemerintah. Tetapi jangan sampai pemerintah terlalu sibuk memperlihatkan aktivitas dan pencitraan, sementara persoalan mendasar yang menyangkut kepentingan masyarakat justru menunggu penyelesaian. Ketika mahasiswa mengalami intimidasi saat menyampaikan aspirasi, ketika temuan BPK masih membutuhkan kejelasan tindak lanjut, ketika proyek dan penggunaan anggaran menimbulkan pertanyaan, hingga muncul informasi mengenai persoalan di lingkungan Satpol PP, semuanya harus dijawab secara terbuka. Kontrol sosial bukan untuk menjatuhkan, tetapi memastikan bahwa jabatan, kewenangan, dan uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Rakyat jangan hanya diberi senyuman, tetapi juga berhak mendapatkan bukti dan jawaban,” tegas Rian.

Bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, sedangkan UU Nomor 9 Tahun 1998 mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 3 dan Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan fungsi pers sebagai media informasi dan kontrol sosial. Sementara UU Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik. Meminta penjelasan bukan berarti memusuhi pemerintah, melainkan menjalankan hak warga dalam mengawasi penyelenggaraan negara.

Kini publik patut mengajukan pertanyaan: bagaimana perkembangan penanganan insiden mahasiswa? Bagaimana tindak lanjut temuan BPK? Apakah proyek telah diperiksa sesuai spesifikasi? Apakah belanja Mamin dan kendaraan benar-benar efektif? Bagaimana klarifikasi informasi mengenai pimpinan Satpol PP? Dan apa inovasi konkret Disnaker menghadapi pengangguran? Jangan biarkan satu per satu pertanyaan itu tenggelam hanya karena perhatian masyarakat terus dialihkan pada aktivitas seremonial. Mari bersama-sama mencerna, membandingkan data, dan berpikir kritis sebelum menarik kesimpulan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Pada akhirnya, pemimpin tidak cukup hanya terlihat dekat dengan rakyat; pemerintahan harus benar-benar hadir menyelesaikan persoalan rakyat. Senyum boleh menjadi wajah kepemimpinan, tetapi tanggung jawab harus menjadi buktinya.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks