Mantv7.com | Kabupaten Tangerang – Aksi damai di depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang hari ini berubah menjadi letupan kemarahan publik. Dalam setahun terakhir, dump truk tanah terus memakan korban, mulai dari luka berat hingga hilangnya nyawa, sementara keluhan masyarakat tak kunjung digubris.
Keluarga para korban hadir dengan luka yang masih basah. Mereka datang bukan untuk mencari panggung, tetapi menuntut hak paling dasar: keselamatan saat berada di jalan raya. Rasa kehilangan mereka menyelimuti aksi sejak awal.
Sejumlah ormas, LSM, media, dan aktivis ikut berdiri di garda depan. Bukan sekadar solidaritas simbolis, tapi bentuk kejenuhan yang memuncak melihat pengawasan di jalan raya seolah mati suri, padahal situasi semakin mengancam.
Suasana forum memanas ketika Dishub melemparkan jawaban tunggal yang sudah terlalu sering digunakan: “ada oknum.” Jawaban yang terdengar seperti template lama yang terus diulang setiap kali institusi tersudut.
Masyarakat tidak lagi puas dengan istilah kabur seperti itu. Mereka menuntut kejelasan: siapa oknumnya, apa perannya, dan kenapa bisa bermain di jalur yang mengancam keselamatan publik? Namun tak satu pun detail berani disampaikan.
Di tengah aksi, warga menyorot anggaran fantastis untuk pengawasan: Konsolidasi Paket Makan Minum Operasi Pengawasan Truk Tambang, berdasarkan Perbup Nomor 12 Tahun 2022, dengan nilai Rp 2.200.770.000 yang tercatat melalui skema E-Purchasing APBD.
Anggaran miliaran itu ironisnya kontras dengan kondisi lapangan yang tidak berubah. Truk tanah tetap melaju beringas, rawan ugal-ugalan, dan pengawasan seolah hanya tinggal tulisan di dokumen anggaran. Publik pun bertanya: “Pengawasan ini benar dilakukan atau hanya sekadar laporan?”
Aktivis sosial sekaligus pengurus YLPK PERARI DPC Kabupaten Tangerang, Buyung, menjadi salah satu suara paling keras di aksi tersebut. “Jangan jadikan rakyat sebagai tumbal. Kalau anggaran miliaran hanya melahirkan kata ‘oknum’, itu bukan kelemahan itu pelecehan terhadap akal sehat publik,” ujarnya.
Buyung menegaskan bahwa jika memang ada oknum, seharusnya dibuka terang-terangan. “Jangan hanya menyalahkan satu kata yang tidak punya bentuk. Buka namanya, buka jabatannya, agar masyarakat tahu siapa yang merusak pengawasan,” tegasnya lagi, disambut sorak dukungan massa.
Aksi hari ini pada akhirnya mengirimkan satu pesan keras: hentikan dalih dan hentikan pembiaran. Keluarga korban membutuhkan keputusan nyata, bukan rapat tanpa hasil. Publik ingin jalan yang aman, bukan jalan yang diatur oleh keberanian truk tambang.
Dan kini, satu pertanyaan menggantung di depan gedung Dishub: “Berapa banyak lagi nyawa harus melayang sebelum pengawasan benar-benar ditegakkan?” Karena bagi warga, keselamatan bukan kemewahan itu hak yang wajib dijamin, bukan ditunda.
(RED)