Mantv7.com | Kabupaten Tangerang — Lagi-lagi, publik dibuat mengernyitkan dahi oleh kinerja pejabat Kecamatan Balaraja. Proyek pemeliharaan Lapangan Voli di Perumahan Villa Balaraja RW 06, Desa Saga, menghabiskan Rp150 juta, tapi hasilnya menyedihkan: mutu amburadul, pengawasan nyaris tak terlihat.
Begitu tim Mantv7 memasuki lokasi, yang terlihat pertama kali adalah tiang pagar tak tegak, pengelasan tipis bak olesan cat, dan baut yang seolah lupa dipasang. Jaring pembatas, yang seharusnya kokoh, malah diganti kawat tipis berkarat. Bangku penonton ringkih, jaring meringkel, dan banyak elemen lain dikerjakan ala kadarnya.
Publik bertanya: dimana PPK dan pengawas lapangan? Apakah mereka hadir untuk mengawasi atau sekadar formalitas pencitraan? Indikasi mengerikan muncul: pengawasan proyek seolah hilang, seperti hilang akal sehat pejabat Balaraja.
Upaya wartawan mencari klarifikasi pejabat terkait menemui tembok tebal. Jawaban berputar-putar, lebih lihai bersilat lidah daripada memberikan data teknis yang jelas. Pola ini, kata warga dan aktivis, sudah menjadi tradisi pahit di Balaraja.
Kontraktor pelaksana, CV. Aquilla, ikut disorot. Identitas perusahaan yang “kabur” tanpa jejak dan masih dipertanyakan domisili kantornya menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana bisa lolos verifikasi dan mengerjakan proyek APBD ratusan juta?
Buyung, aktivis YLPK PERARI DPC Kabupaten Tangerang, meledak dengan pernyataan keras: “Kalau kondisi lapangan voli itu benar seperti yang terlihat, ini bukan sekadar asal-asalan. Ini melecehkan akal sehat masyarakat! Uang rakyat Rp150 juta dibakar sia-sia, tapi hasil proyek seperti proyek darurat. PPK, pengawas, dan pejabat kecamatan tidak bisa lagi sembunyi di balik kata-kata. Ini proyek publik, bukan panggung silat lidah!”
Ia menambahkan: “Kalau terbukti ada ketidaksesuaian spesifikasi, kontraktor wajib memperbaiki total sekarang juga! Tidak ada kompromi. Jangan sampai pola bodong ini terus terulang di Balaraja. Uang rakyat bukan mainan, jabatan bukan perisai. Pemerintah wajib bertindak tegas atau publik akan menuntut sampai ke meja hukum.”
Warga dan aktivis mendesak audit investigatif Inspektorat, klarifikasi resmi dari PPK, laporan teknis pengawas, dan perbaikan total bila ditemukan ketidaksesuaian. Desakan ini muncul karena pola seperti ini sudah terlalu sering terjadi, dan publik menuntut tanggung jawab nyata, bukan janji formalitas.
Proyek lapangan voli ini menjadi pengingat keras: fasilitas kecil, prinsip besar. Uang rakyat bukan untuk main-main, dan pejabat yang abai harus dicatat publik. Jika masih ada yang berkelit, masyarakat kini tidak hanya mengawasi, tapi siap memaksa pertanggungjawaban, keras dan tuntas.
(RED)