Mantv7.com | Tangerang — Di tengah gencarnya publikasi mengenai keberhasilan meraih predikat Zero Temuan BPK, muncul satu pertanyaan yang hingga kini belum benar-benar terjawab. Jika semua telah berjalan baik, lalu mengapa sorotan publik justru mengarah pada akumulasi perencanaan anggaran swakelola bernilai puluhan miliar rupiah yang terkonsentrasi pada awal tahun anggaran? Pertanyaan itu semakin menguat setelah berbagai rilis resmi lebih banyak menonjolkan sistem pembayaran non-tunai, penggunaan QRIS, hingga aplikasi pelacakan kehadiran. Padahal yang sedang menjadi perhatian masyarakat bukanlah cara pembayaran dilakukan, melainkan alasan di balik besarnya perencanaan anggaran yang muncul dalam waktu yang relatif singkat.
Berdasarkan hasil penelusuran data pengadaan yang menjadi bahan kajian kelompok kontrol sosial, terdapat catatan yang memunculkan tanda tanya publik terkait sejumlah paket perjalanan dinas dan kegiatan luar daerah yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Fokus perhatian masyarakat bukan berada pada kuitansi atau bukti transfer, melainkan pada dasar kebutuhan dan ukuran kewajarannya.
Di ruang publik mulai berkembang pertanyaan yang sederhana namun penting. Mengapa perencanaan dengan nilai besar tersebut terkonsentrasi pada awal tahun, ketika agenda kerja dan pembahasan program masih berada pada fase awal? Pertanyaan ini sampai hari ini belum memperoleh penjelasan yang rinci dan mudah dipahami masyarakat.
Sorotan serupa juga mengarah pada sejumlah paket honorarium tim kerja yang tersebar dalam berbagai kegiatan. Meskipun masing-masing paket bernilai relatif kecil, akumulasi dan polanya memunculkan kebutuhan akan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Buyung E, aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Publik tidak sedang memperdebatkan apakah pembayaran dilakukan melalui QRIS atau tunai. Yang ingin diketahui masyarakat adalah mengapa perencanaan anggarannya disusun seperti itu, apa dasar kebutuhannya, dan manfaat konkret yang diterima rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, capaian administrasi yang baik tentu patut diapresiasi. Akan tetapi, penghargaan dan predikat tertentu tidak boleh menutup ruang kritik maupun mengakhiri hak masyarakat untuk bertanya. Justru semakin tinggi capaian yang diklaim, semakin besar pula tuntutan transparansi yang harus dipenuhi.
Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara maupun daerah. Sementara prinsip akuntabilitas dan efisiensi juga menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Oleh sebab itu, perhatian publik tidak hanya tertuju kepada pimpinan lembaga. Seluruh lini yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, verifikasi, hingga pertanggungjawaban, mulai dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, bendahara, pejabat verifikator, bagian keuangan, perencanaan, hingga unsur pengawasan internal, memiliki tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata soal angka, melainkan soal kepercayaan. Ketika masyarakat bertanya, jawaban terbaik bukanlah kemarahan atau pengalihan isu, melainkan keterbukaan. Sebab anggaran daerah berasal dari rakyat, digunakan untuk rakyat, dan pada akhirnya harus dapat dijelaskan kembali kepada rakyat secara terang, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(RED)
