AgamaBeritaGaya Hidup & Budaya

DPRD DKI Tolak Agenda LGBTQ, YLPK PERARI Dukung Perlindungan Keluarga dan Penguatan Moral Berlandaskan Konstitusi

43
×

DPRD DKI Tolak Agenda LGBTQ, YLPK PERARI Dukung Perlindungan Keluarga dan Penguatan Moral Berlandaskan Konstitusi

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | JAKARTA — Gelombang perdebatan mengenai LGBTQ kembali menjadi perhatian publik setelah anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Hasan Abdillah, menyampaikan penolakan keras terhadap aspirasi LGBTQ yang muncul dalam Women’s March Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Tidak sekadar menyampaikan keberatan, Hasan bahkan mendesak Pemprov DKI Jakarta segera memproses regulasi terkait perlindungan keluarga yang diharapkan masuk pembahasan tahun 2027.

Dalam interupsinya, Hasan menyebut kemunculan atribut pelangi dan aspirasi LGBTQ sebagai agenda terselubung yang dinilainya bertentangan dengan nilai moral dan dasar negara. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan ancaman nonmiliter serta kekhawatiran terhadap masa depan generasi. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa persoalan pembangunan keluarga dan arah kebijakan moral kini membutuhkan perhatian serius para pemangku kepentingan.

Sorotan tersebut mendapatkan perhatian dari YLPK PERARI Kabupaten Tangerang. Buyung E., aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam organisasi tersebut, menyampaikan dukungan terhadap sikap penolakan Hasan. Menurutnya, perlindungan keluarga, penguatan moral, dan penghormatan terhadap nilai keagamaan merupakan persoalan yang tidak sepatutnya dipandang sebelah mata.

 

Mas Buyung Erwansyah, Aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung di YLPK PERARI Kabupaten Tangerang.

“Kami mengecam keras agenda LGBTQ yang bertentangan dengan ajaran agama yang kami yakini. Kami mengapresiasi sikap tegas yang disampaikan Muhammad Hasan Abdillah. Perlindungan keluarga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi perdebatan, sementara langkah nyata untuk memperkuat ketahanan keluarga tidak segera diwujudkan,” ujar Buyung.

Dalam perspektif Islam, persoalan kaum Nabi Luth AS juga menjadi pengingat moral yang diabadikan dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 80–81, yang menerangkan teguran Nabi Luth kepada kaumnya atas perbuatan keji yang melampaui batas. Bagi umat Islam, ayat tersebut merupakan pedoman untuk menjaga nilai agama dan menjalankan kehidupan sesuai tuntunan Allah SWT.

Namun, Buyung menilai bahwa menyuarakan nilai agama juga harus disertai tanggung jawab sosial. Penolakan terhadap suatu agenda tidak boleh berubah menjadi tindakan kekerasan maupun penghinaan terhadap individu. Ketegasan dalam prinsip harus tetap berjalan bersama sikap adil, beradab, dan menghormati hukum.

Hasan dalam pernyataannya turut menyinggung Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029, yang memuat pemetaan penyebaran budaya LGBTQ dalam konteks ancaman nonmiliter. Meski demikian, substansi regulasi tersebut harus dibaca secara utuh dan tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran tindakan persekusi atau kekerasan terhadap siapa pun.

Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI telah menyetujui Raperda Pembangunan Keluarga menjadi Perda pada 11 November 2026. Kondisi ini membuat publik perlu mengetahui bagaimana hubungan regulasi tersebut dengan usulan Hasan mengenai pengaturan LGBTQ. Apakah diperlukan penguatan substansi, aturan pelaksana, atau kebijakan tambahan? Penjelasan terbuka akan membantu masyarakat memahami arah kebijakan secara utuh.

Bahwa UUD 1945 melalui Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara Pasal 28D, Pasal 28E, dan Pasal 28I memberikan jaminan kepastian hukum, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hak asasi manusia. Artinya, kebijakan perlindungan keluarga harus tetap disusun dengan memperhatikan keseluruhan prinsip konstitusi.

Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 menjadi landasan penting dalam memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum, pertimbangan, dan proses pembentukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semangat menjaga moralitas harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang jelas, bukan sekadar pernyataan keras di ruang politik.

Dari sudut pandang kontrol sosial, YLPK PERARI Kabupaten Tangerang memandang bahwa pemerintah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembahasan kebijakan pembangunan keluarga. Aspirasi tokoh agama, organisasi masyarakat, pemerhati keluarga, dan kelompok masyarakat lainnya patut didengar secara proporsional. Bahwa UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menegaskan fungsi pers sebagai penyampai informasi dan pelaksana kontrol sosial.

Pertanyaan publik sekarang bukan hanya mengenai sikap penolakan terhadap LGBTQ, melainkan bagaimana komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang terukur. Jangan sampai perlindungan keluarga hanya menjadi komoditas perdebatan politik, tetapi kehilangan tindak lanjut yang nyata. Pemerintah perlu menjelaskan dasar kajian, tujuan, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaannya.

Hingga berita ini diturunkan, penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk regulasi yang akan ditempuh serta hubungan usulan tersebut dengan Perda Pembangunan Keluarga masih perlu diperjelas. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan Muhammad Hasan Abdillah dan pihak-pihak berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Pada akhirnya, mari bersama-sama mencermati persoalan ini dengan pikiran terbuka. Menjaga keluarga, mempertahankan nilai agama, dan membangun moral generasi merupakan tanggung jawab bersama. Namun, setiap langkah harus memiliki pijakan hukum dan tanggung jawab sosial.

Sebab, kebijakan yang baik bukan hanya lantang dalam menyampaikan sikap, tetapi juga nyata dalam memberikan perlindungan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks