Mantv7.com | TANGERANG – Video berdurasi sekitar 50 detik yang di bagikan oleh akun tiktok @infotangerangrayat itu tidak panjang, tapi cukup membuka banyak hal. Bupati Kanupaten Tangerang terlihat berjalan di lapangan, sementara barisan apel belum terbentuk rapi. ASN dan Satpol PP masih berdiri di pinggir, seolah tidak ada urgensi untuk segera masuk. Dari situ, teguran terdengar jelas. “Ini kenapa pada di sini saja, ayo masuk barisan!” Nada itu tidak berlebihan, tapi cukup menunjukkan ada kondisi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Situasi kemudian mengarah pada peran Satpol PP. Alih-alih mengatur, sebagian justru terlihat diam. “Atur yang benar, jangan pada berdiri saja!” Kalimat ini menjadi penanda bahwa fungsi dasar tidak dijalankan.
Di titik ini, persoalan tidak lagi sekadar soal apel. Muncul indikasi awal bahwa perintah tidak langsung direspons. Ada sinyal kedisiplinan yang mulai longgar dalam pelaksanaan tugas.
Dari indikasi itu, publik mulai membaca lebih dalam. Muncul kecurigaan publik jika dalam kegiatan terbuka saja tidak tertib, bagaimana dengan pelaksanaan tupoksi di ruang yang tidak terlihat?
Rangkaian temuan sementara ini kemudian membentuk gambaran yang lebih luas. Ada potensi celah dalam sistem kerja yang selama ini tidak tampak di permukaan, namun mulai terlihat dari hal-hal mendasar.
Secara aturan, disiplin ASN sudah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014. Profesionalitas bukan pilihan. Ketika muncul anomali administratif seperti ini, maka kebutuhan akan klarifikasi terbuka menjadi wajar.
Menanggapi hal tersebut, Rian Hidayat, aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menyampaikan tegas, “Kalau perintah pimpinan saja tidak segera dijalankan, ini indikasi ada oknum yang tidak patuh. Ini harus ditertibkan, bukan didiamkan.”
Pernyataan itu terhubung dengan fakta lain. Data Bakesbangpol mencatat hingga Mei 2025 terdapat 868 elemen masyarakat aktif ormas, LSM, LBH, komunitas, media, hingga aktivis lintas sektor.
Jumlah ini bukan sekadar angka. Ini kekuatan kontrol sosial. Ketika sinyal masalah mulai terlihat, setiap elemen memiliki posisi untuk mengawasi, mencatat, dan mendorong perbaikan sesuai tupoksi masing-masing untuk bantu Bupati.
Di titik ini, benang merah mulai terlihat. Kejanggalan pelayanan yang selama ini dirasakan masyarakat tidak muncul tiba-tiba. Ada perkiraan pola yang berulang, ada potensi deviasi yang perlahan terbuka.
Kemarahan Bupati dalam apel itu akhirnya terbaca sebagai tanda. Bahwa beban Bupati tidak sepenuhnya berjalan seimbang di dalam sistem. Ketika sebagian tidak patuh dan tidak tertib, maka tekanan akan selalu jatuh ke atas.
Karena itu, tidak ada ruang untuk diam. 868 elemen masyarakat punya peran nyata. Bergerak sesuai fungsi, memperkuat pengawasan, dan memastikan sistem berjalan sebagaimana mestinya.
Narasi ini bukan serangan. Ini intervensi publik yang sah. Untuk membantu menjaga arah, menutup celah, dan memastikan kepercayaan masyarakat tidak terus tergerus.
(RED)
