BeritaKabupatenPemerintahan

Siapa Berwenang Masuk Pekarangan Terkunci? Perumdam TKR Didesak Jelaskan Prosedur Penyegelan dan Batas Kewenangan Petugas kepada Publik

55
×

Siapa Berwenang Masuk Pekarangan Terkunci? Perumdam TKR Didesak Jelaskan Prosedur Penyegelan dan Batas Kewenangan Petugas kepada Publik

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Mantv7.com | TANGERANG — Sebuah tindakan penyegelan sambungan air di Perumahan Permata Balaraja menyisakan pertanyaan serius. Bagaimana petugas bisa masuk atau mengakses pekarangan rumah yang berpagar besi dan terkunci? Pertanyaan sederhana ini justru menjadi titik penting yang harus dijawab Perumdam Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang. Sebab, ketika tindakan pelayanan menyentuh ruang privat warga, prosedur dan batas kewenangan tidak boleh menjadi sesuatu yang samar.

Peristiwa tersebut terjadi di rumah Blok A04.2/16, Perumahan Permata Balaraja. Rumah yang sebelumnya dimiliki Mardina itu kemudian dibeli oleh Donny Putra T. Berdasarkan keterangan Donny, pada 9 November 2026 sekitar pukul 12.30 WIB, petugas Perumdam melakukan penyegelan sambungan air di lokasi tersebut. Sorotan utamanya bukan sekadar meter yang disegel, melainkan bagaimana tindakan itu dilakukan dan apa dasar kewenangannya.

Donny menerangkan bahwa sebelum penyegelan berlangsung, dirinya tidak menerima permintaan izin, konfirmasi, komunikasi, maupun koordinasi secara langsung. Ia juga menyatakan tidak diperlihatkan surat tugas, perintah kerja, atau berita acara pelaksanaan penyegelan. Keterangan ini membutuhkan jawaban resmi, sebab tindakan petugas di lingkungan rumah warga semestinya memiliki dasar dan jejak administrasi yang dapat diperiksa.

Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah petugas masuk melalui akses yang diberikan seseorang, apakah meter berada di luar pagar, atau ada cara lain yang digunakan untuk mencapai titik penyegelan? Siapa yang memberikan akses? Siapa petugas yang melaksanakan pekerjaan dan siapa pejabat yang memberi instruksi? Perumdam perlu menjelaskan fakta secara spesifik, bukan cukup berlindung di balik alasan bahwa petugas sedang menjalankan pekerjaan rutin.

Jika akses pekarangan memang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak yang berhak, keadaan tersebut patut diperiksa secara serius. Namun, penilaian tidak boleh dibangun hanya dari satu sisi keterangan. Perlu dipastikan posisi meter, batas pekarangan, kondisi pagar, siapa yang berada di lokasi, serta bagaimana petugas melaksanakan tindakan. Jangan sampai prosedur yang seharusnya menjadi pedoman justru menjadi bagian yang paling sulit dijelaskan.

Dalam konteks hukum, Pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur perbuatan memasuki secara melawan hukum rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang digunakan orang lain. Ketentuan tersebut harus diuji berdasarkan unsur dan fakta konkret, termasuk hak pihak yang berwenang, cara masuk, serta ada atau tidaknya izin. Artinya, persoalan ini bukan ruang untuk menjatuhkan vonis, tetapi juga bukan alasan untuk mengabaikan pertanyaan mengenai akses petugas.

Lebih jauh, persoalan pelayanan air harus ditempatkan dalam kerangka amanat konstitusi. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya air bukan semata urusan administrasi dan operasional lembaga, melainkan mandat untuk memastikan kepentingan masyarakat terlindungi. Air menyangkut kebutuhan dasar, sehingga pengelolaannya harus berpijak pada kepentingan publik.

Amanat tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengenai hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 34 ayat (3) yang menegaskan tanggung jawab negara menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Konstitusi tidak boleh berhenti menjadi kalimat indah dalam dokumen negara, sementara pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat justru menyisakan pertanyaan tentang keterbukaan dan penghormatan terhadap hak warga.

Di sisi pelayanan, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menekankan kewajiban penyelenggara memberikan pelayanan berdasarkan standar dan prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Sementara UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak masyarakat atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak untuk didengar keluhannya. Kewenangan operasional tidak seharusnya berjalan tanpa penjelasan yang bisa diuji oleh pihak yang terdampak.

Di sinilah transparansi menjadi penting. Apakah Perumdam memiliki SOP khusus ketika petugas harus mengakses pekarangan rumah yang tertutup? Apakah terdapat surat tugas dan perintah kerja untuk lokasi tersebut? Apakah dibuat berita acara, dokumentasi foto atau video, serta laporan pelaksanaan? Jika prosedur telah dipenuhi, dokumen dan penjelasan itulah yang semestinya dapat menerangkan duduk persoalan secara terang.

Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

Rian Hidayat., aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menyampaikan pandangan dari sudut kontrol sosial: “Jangan sampai masyarakat hanya melihat hasil akhirnya, sementara proses di balik tindakan itu tidak pernah dijelaskan. Pagar rumah bukan sekadar benda fisik; ada hak dan batas yang harus dihormati. Kalau petugas memang bekerja sesuai prosedur, tunjukkan dasar penugasannya dan jelaskan bagaimana akses dilakukan. Transparansi bukan ancaman bagi lembaga, justru menjadi cara membangun kepercayaan masyarakat.”

Menurut sudut pandang kontrol sosial, persoalan ini tidak semestinya dipersempit menjadi perdebatan mengenai kewenangan petugas semata. Ada pertanyaan tentang dasar penugasan, prosedur akses, dokumentasi pekerjaan, hingga pertanggungjawaban pejabat yang memberikan instruksi. YLPK PERARI Kabupaten Tangerang meminta Perumdam TKR menjelaskan identitas petugas, SOP penyegelan, surat tugas, berita acara, dokumentasi kegiatan, serta kronologi akses ke pekarangan rumah tersebut.

Masyarakat pun patut ikut mencermati persoalan ini dengan pikiran jernih. Jika petugas memiliki kewenangan, bagaimana batas kewenangan itu dijalankan? Jika prosedur telah dipenuhi, mengapa penjelasannya belum terang bagi pihak yang terdampak? Pertanyaan tersebut bukan vonis, melainkan bagian dari hak publik untuk memperoleh informasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial dalam negara demokrasi. Jangan buru-buru menyimpulkan, tetapi jangan pula berhenti bertanya ketika penjelasan belum lengkap.

Hingga berita ini diturunkan, tanggapan resmi atas berbagai pertanyaan tersebut masih dinantikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik. Pada akhirnya, pelayanan publik bukan hanya tentang kewenangan untuk bertindak, tetapi juga keberanian untuk menjelaskan dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap tindakan.

Mari berpikir bersama, menguji fakta, dan memastikan amanat konstitusi tentang kemakmuran rakyat benar-benar tercermin dalam pelayanan.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks