Mantv7.com | Kabupaten Tangerang – Pertanyaan ini mengemuka bersamaan dengan derasnya klarifikasi pembangunan Hutan Bambu Cisoka Rp1,8 miliar. Di tengah polemik metode pengadaan dan kegelisahan publik, justru Camat Cisoka yang tampil menjelaskan lewat media nasional. Situasi ini memantik rasa ingin tahu warga: apa korelasi camat dengan kebijakan kabupaten bernilai miliaran rupiah?
Secara struktural, camat bukan pemegang anggaran, bukan penentu metode pengadaan, dan bukan pengambil keputusan proyek. Fakta ini menimbulkan asumsi awal, tafsir publik, hingga dugaan wajar bahwa kemunculan camat lebih berfungsi sebagai corong komunikasi ketimbang penanggung jawab kebijakan. Ketika penjelasan datang dari level wilayah, fokus publik pun bergeser dari proses ke narasi manfaat.
Penjelasan yang disampaikan camat berisi visi lingkungan, ruang publik, dan penggerak ekonomi lokal. Narasi tersebut terdengar baik dan normatif. Namun publik mencatat, pertanyaan kunci tentang e-Purchasing, urgensi proyek, dan prioritas anggaran belum disentuh secara lugas. Di titik ini, klarifikasi terasa mengalir di permukaan, bukan menyentuh inti.
Yang kian menggelitik, klarifikasi itu dilakukan melalui media nasional, bukan media lokal tempat isu ini tumbuh. Pilihan kanal ini melahirkan kesan kuat, persepsi publik, bahkan prasangka rasional bahwa ada upaya pengendalian opini yang lebih luas, sementara dialog langsung dengan warga Cisoka justru terpinggirkan.
Ironisnya, Kabupaten Tangerang bukan tanpa media lokal. Ratusan media terdaftar di Diskominfo, lengkap dengan Pokja Media Wilayah dan Media Center. Namun dalam praktiknya, media-media tersebut hadir secara administratif, tetapi absen dalam kebijakan komunikasi strategis. Kondisi ini beririsan langsung dengan hak masyarakat atas informasi yang dekat, setara, dan dapat diuji.
Aktivis Kabupaten Tangerang Buyung E, dari YLPK Perari Kabupaten Tangerang, menilai kemunculan camat sebagai sinyal masalah komunikasi publik. “Camat bicara seolah memikul beban kebijakan yang bukan kewenangannya. Ini memunculkan dugaan sementara bahwa ada pengalihan fokus dari penentu kebijakan sesungguhnya,” ujarnya.
Buyung menegaskan, kontrol sosial menuntut pejabat yang berwenang untuk tampil. “Publik tidak anti pembangunan. Publik menuntut penjelasan yang logis. Jika yang bicara bukan pengambil keputusan, wajar muncul kecurigaan dan tafsir berlapis,” katanya.
Pertanyaan berikutnya pun menguat: ke mana Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)? Di tengah guncangan pemberitaan dan status darurat sampah Kabupaten Tangerang oleh kementerian pusat, absennya pimpinan dinas memunculkan anggapan publik apakah belum berani tampil, atau belum memiliki jawaban yang solid?
Absennya DLHK mempertebal dugaan rasional bahwa kebijakan lingkungan belum satu napas antara perencanaan dan kondisi faktual. Ketika proyek lingkungan dipromosikan, sementara persoalan sampah darurat belum tertangani optimal, publik menilai ada ketimpangan prioritas yang patut dikritisi.
Buyung mendesak Bupati Tangerang untuk mengambil alih panggung penjelasan. “Jika camat terus berada di depan dan kepala dinas menghilang, itu aneh dan patut dicurigai. Pemimpin harus membongkar benalu kebijakan, bukan membiarkan bawahan menanggung beban,” tegasnya.
Mantv7.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang serta pihak terkait. Redaksi menegaskan, transparansi adalah kewajiban, bukan sekadar pilihan. Penjelasan yang jujur dan terbuka dapat memulihkan kepercayaan publik, sementara sikap diam atau klarifikasi setengah-setengah justru berpotensi memperlebar kecurigaan dan memperdalam retak kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, pertanyaan “Kenapa Camat Bicara?” adalah cermin kegelisahan publik. Ini bukan serangan personal, melainkan tuntutan atas hak masyarakat untuk mengetahui proses kebijakan secara utuh. Jika komunikasi terus menjauh dari ruang lokal, maka kritik akan terus menguat dan publik akan bersuara dengan caranya sendiri.
(RED)
