Mantv7.com | Tangerang – Ini bukan lagi sekadar cerita warga yang resah atas aktivitas Toko Anis yang berlokasi di Perumahan Vila Balaraja Blok A No.10, Jalan Perum Villa Balaraja No.12A, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Persoalan ini telah berkembang menjadi ujian serius bagi praktik kebebasan pers di ruang publik. Seorang wartawan datang menjalankan tugas jurnalistik untuk melakukan klarifikasi. Namun alih-alih memperoleh jawaban yang mencerahkan, proses tersebut justru berujung pada situasi yang dinilai menekan. Dari titik itulah, persoalan ini tidak lagi berdiri sebagai sengketa lingkungan semata, melainkan menyentuh prinsip dasar kemerdekaan pers.
Konferensi pers semestinya menjadi ruang terbuka untuk mengurai fakta, bukan arena untuk mengaburkan pokok persoalan. Namun itulah kesan yang mencuat dari konferensi pers Toko Anis di kawasan Perumahan Villa Balaraja, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Forum yang dihadiri sejumlah wartawan itu justru meninggalkan tanda tanya besar tentang posisi pers itu sendiri.
Konferensi pers ini digelar di tengah situasi sensitif: seorang wartawan sebelumnya diduga mengalami tekanan saat melakukan klarifikasi terkait indikasi parkir kendaraan niaga di bahu jalan perumahan serta kemungkinan adanya aktivitas menyerupai gudang di tengah kawasan hunian. Klarifikasi tersebut merupakan kerja jurnalistik yang sah, dilakukan untuk menjawab keresahan publik.
Namun sejak awal forum berjalan, arah diskusi terasa bergeser. Alih-alih menggali ulang temuan awal, sejumlah wartawan yang hadir justru melontarkan pertanyaan yang menyasar pemberitaan, bukan fakta di lapangan. Kalimat yang paling menyita perhatian publik adalah: “Merasa dirugikan tidak dengan adanya pemberitaan tersebut?”
Pertanyaan ini memantik keganjilan. Mengapa yang dipersoalkan adalah dampak pemberitaan, bukan substansi yang diberitakan? Mengapa benang merah temuan awal yang memicu liputan tidak kembali dikupas dalam forum resmi tersebut?
Di titik ini, publik mulai mempertanyakan korelasi dan tujuan kehadiran wartawan-wartawan dalam undangan konferensi pers tersebut. Apakah ada faktor tertentu entah kedekatan, kepentingan, atau pertimbangan lain yang membuat fokus bergeser? Ataukah ada kesan keberpihakan yang membuat sebagian wartawan justru berdiri sejajar dengan pihak yang dikritisi?
Situasi ini menimbulkan dugaan adanya kecenderungan “bersekutu”, bukan dalam arti tudingan, melainkan sebagai kesan yang muncul dari sikap dan arah pertanyaan. Ketika rekan seprofesi diduga mengalami intimidasi, solidaritas jurnalistik semestinya hadir. Namun yang tampak justru sebaliknya: pemberitaan dipertanyakan, sementara fakta seolah dikesampingkan.
Padahal, substansi persoalan belum terjawab. Indikasi parkir kendaraan niaga di bahu jalan perumahan berpotensi bersinggungan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Jalan lingkungan bukan ruang bebas untuk aktivitas usaha, dan dugaan pelanggaran tidak gugur hanya karena forum digelar.
Selain itu, adanya petunjuk pemanfaatan rumah tinggal untuk aktivitas distribusi barang yang masih dalam tahap penelusuran dan pendalaman beririsan dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Semua ini semestinya menjadi fokus utama klarifikasi.
Rian Hidayat, Wakil YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai dinamika ini sebagai alarm keras bagi dunia pers. “Ketika wartawan justru ikut mempertanyakan pemberitaan, bukan fakta yang diberitakan, apalagi di tengah dugaan tekanan terhadap rekan seprofesi, itu persoalan serius,” ujarnya tegas.
Menurut Rian, konferensi pers tidak boleh menjadi alat pembelokan isu. “Pers harus berdiri di sisi kebenaran dan kepentingan publik. Jika ada indikasi tekanan dan substansi dialihkan, maka kemerdekaan pers sedang diuji,” katanya.
Sementara itu, Donny Putra T., S.H., dari Law Firm Hefi Sanjaya & Partners, mengingatkan bahwa kerja jurnalistik dilindungi undang-undang. “Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menghambat atau menghalangi kerja pers. Tekanan, baik langsung maupun tidak langsung, tetap memiliki konsekuensi hukum,” jelasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Toko Anis belum memberikan keterangan resmi tertulis terkait temuan awal maupun dinamika konferensi pers tersebut, meskipun redaksi telah melakukan upaya konfirmasi sebagai bagian dari prinsip keberimbangan.
Peristiwa ini menyisakan pertanyaan yang menggantung di ruang publik: ketika wartawan berniat mengonfirmasi lalu mendapat tekanan, dan wartawan lain justru mempertanyakan pemberitaannya, siapa yang sebenarnya dijaga? Fakta, atau kepentingan?
Di sinilah kemerdekaan pers diuji bukan oleh larangan terang-terangan, melainkan oleh pembelokan arah dan sikap diam yang terasa bersekutu.
(RED)
