Mantv7.com | Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), masyarakat diajak untuk menjadikan pesta demokrasi sebagai momentum memperkuat persatuan, bukan memperlebar perbedaan. Di tengah meningkatnya dinamika politik di tingkat desa, seluruh elemen masyarakat diharapkan mengedepankan kedewasaan, saling menghormati, serta menjaga kondusivitas lingkungan.
Hasil pemantauan terhadap dinamika sosial menunjukkan adanya potensi polarisasi di tengah kelompok-kelompok pendukung calon kepala desa. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa setiap perbedaan pilihan politik harus disikapi secara dewasa agar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat.
Di sisi lain, perkembangan informasi yang begitu cepat, termasuk melalui media sosial dan percakapan sehari-hari, berpotensi memunculkan kesalahpahaman apabila tidak disertai sikap kritis dan literasi yang memadai. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menyaring setiap informasi serta menghindari penyebaran isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Pilkades bukan sekadar proses memilih pemimpin, melainkan juga menjadi cerminan kualitas demokrasi di tingkat akar rumput. Integritas, kejujuran, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi fondasi utama agar proses demokrasi berjalan dengan damai dan menghasilkan pemimpin yang mendapat legitimasi masyarakat.
Ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan terhadap hak masyarakat untuk memilih secara bebas, jujur, dan adil. Namun, keberhasilan demokrasi tidak hanya bergantung pada aturan hukum, melainkan juga pada kesadaran seluruh warga untuk menjunjung tinggi etika, persaudaraan, dan semangat kebersamaan.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Literasi Pendidikan dan Hukum YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Yuli Murtia, S.H., mengajak seluruh masyarakat menjadikan Pilkades sebagai sarana pendidikan demokrasi yang sehat.
“Pilkades harus menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat persatuan, bukan menjadi alasan munculnya perpecahan. Perbedaan pilihan adalah bagian dari demokrasi, tetapi persaudaraan harus tetap menjadi prioritas yang dijaga bersama,” ujar Yuli Murtia, S.H.
Ia menambahkan bahwa pendidikan hukum dan literasi masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah praktik politik uang, penyebaran informasi yang menyesatkan, maupun tindakan provokatif yang dapat mengganggu jalannya Pilkades.
“Masyarakat yang memahami hukum akan lebih sulit dipengaruhi oleh politik uang maupun provokasi. Demokrasi yang sehat lahir dari warga yang cerdas, berintegritas, dan berani menjaga nilai-nilai kejujuran,” tambahnya.
Yuli Murtia juga mengingatkan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah yang memiliki batas waktu, sedangkan persaudaraan antarmasyarakat merupakan warisan yang harus terus dipelihara lintas generasi. Oleh karena itu, perbedaan pilihan politik tidak boleh memutus tali silaturahmi maupun merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat.
Di tengah dinamika politik desa, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para sesepuh dinilai sangat penting sebagai penyejuk suasana. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang merangkul seluruh pihak serta mendorong penyelesaian setiap perbedaan melalui musyawarah dan dialog.
Pada akhirnya, keberhasilan Pilkades tidak hanya diukur dari terpilihnya seorang kepala desa, tetapi juga dari terjaganya persatuan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat setelah seluruh tahapan pemilihan selesai.
Dengan mengedepankan nurani, menjunjung hukum, dan memperkuat budaya gotong royong, Pilkades dapat menjadi fondasi lahirnya desa yang damai, maju, serta berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan bangsa.
(RED)
