Mantv7.com | Tangerang – YLPK PERARI Kabupaten Tangerang menegaskan sikapnya: kami tidak sedang menyerang pemerintah daerah. Kami justru berdiri di barisan yang ingin Kabupaten Tangerang bangkit dari status kemiskinan ekstrem tertinggi se-Banten dan sorotan zona merah rentan korupsi tahun 2025. Pertanyaannya sederhana: mau berbenah atau terus defensif? Mengapa para pejabat Kabupaten Tangerang terbiasa memblokir kontrol sosial?
Kami memahami, kebijakan anggaran disusun melalui mekanisme formal oleh Bappeda, dibahas TAPD, disahkan DPRD, dikelola BPKAD, dijalankan OPD teknis, diawasi Inspektorat, serta diproses melalui Bagian PBJ/ULP sesuai regulasi. Secara sistem, semuanya tampak rapi. Namun publik berhak bertanya ketika manfaatnya belum terasa merata.
Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kemanfaatan. Asas good governance bukan sekadar slogan. Ia menuntut perencanaan matang, analisis kebutuhan, serta evaluasi dampak nyata bagi masyarakat.
Jika muncul indikasi, sinyalemen, atau asumsi publik tentang kebijakan yang terkesan hanya mengejar serapan anggaran tanpa kalkulasi kemaslahatan, itu harus dijawab dengan data terbuka, bukan dengan alergi kritik. Klarifikasi bukan kelemahan. Justru itulah kekuatan birokrasi yang sehat.
Buyung. E, aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menyatakan, “Kami tidak punya niat buruk terhadap daerah ini. Tapi kami juga tidak akan membiarkan hak masyarakat yang sudah membayar pajak terabaikan. Pajak itu membiayai gaji pejabat, membiayai proyek pemerintah. Maka rakyat berhak tahu ke mana uangnya pergi dan apa dampaknya.”
Ia menambahkan, kontrol sosial adalah bagian dari demokrasi. Ketika masyarakat melihat potensi penyimpangan, indikasi ketidaktepatan sasaran, atau dugaan ketidakefisienan, suara itu harus ditampung, bukan dicurigai sebagai ancaman politik.
Kami tidak menuduh, tetapi kami mencermati. Kami tidak menghakimi, tetapi kami mengingatkan. Karena ketika status kemiskinan ekstrem masih melekat dan label rentan korupsi masih membayangi, setiap kebijakan anggaran harus ekstra hati-hati dan berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.
Tanggung jawab itu melekat pada seluruh lini: kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala seksi, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, hingga pejabat pelaksana teknis kegiatan. Tidak ada ruang untuk pembiaran. Setiap rupiah adalah amanah publik.
Kami percaya Bupati memiliki kewenangan dan legitimasi kuat untuk membersihkan sistem dari potensi praktik yang merugikan daerah. Jika ada benalu birokrasi, bongkar. Jika ada pola yang tidak sehat, luruskan. Ketegasan pemimpin akan menjadi pesan kuat bahwa Kabupaten Tangerang serius berubah.
Kami tidak ingin daerah ini terus dicap negatif. Justru karena itu kami bersuara. Kritik kami keras karena persoalannya mendesak. Tegas karena rakyat menunggu bukti. Dan tajam karena masa depan Kabupaten Tangerang tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan yang minim evaluasi manfaat.
YLPK PERARI berdiri sebagai mitra kritis yang peduli. Kami ingin Tangerang maju tanpa beban stigma, bersih tanpa celah manipulasi, dan kuat karena keberpihakan pada rakyatnya. Jika itu dianggap menghantam, maka biarlah sejarah yang menilai bahwa kami memilih berpihak pada masyarakat.
(RED)
