Mantv7.com | Tangerang — Tujuh tahun berturut-turut menyabet TOP BUMD Awards, Perumdam Tirta Kerta Raharja (TKR) seharusnya jadi contoh. Tapi di Vila Balaraja, cerita di lapangan justru bikin dahi berkerut. Warga melihat langsung, jurnalis mencatat, dan publik mulai bertanya: ini prestasi nyata atau sekadar kuat di atas kertas? Peristiwa kebakaran di sekitar proyek galian sampai sekarang belum punya kesimpulan pasti.
Tapi ada temuan sementara yang tidak bisa dianggap sepele. Posisi galian sangat dekat dengan rak botol bensin eceran, bahkan hanya sekitar 1–2 meter. Ditambah adanya sumber api berupa lilin di area kerja, muncul sinyal risiko yang nyata di tengah lingkungan warga.
Di sisi lain, Perumdam TKR menyatakan pekerjaan mereka bukan penyebab kebakaran. Pernyataan itu sah, tapi di lapangan muncul kecurigaan karena beberapa saksi menyampaikan cerita yang beririsan. Meski masih dalam tahap perkiraan awal, publik melihat ada celah yang belum terjawab.
Masuk ke polemik berikutnya, suasana makin panas saat muncul berita tandingan yang menyebut laporan awal “serampangan dan terbantahkan”. Kalimatnya tegas, tapi publik balik bertanya: terbantahkan oleh data apa? Fakta mana yang dijadikan dasar?
Ironinya, respons dari perwakilan Perumdam TKR ke YLPK Perari Kabupaten Tangerang baru muncul setelah berita tandingan itu naik. Dari sini muncul sinyal yang membuat publik semakin bertanya, kenapa klarifikasi terasa seperti reaksi, bukan penjelasan awal?
Di lapangan, berkembang informasi bahwa klarifikasi dimotori oleh seorang RT setempat. Dari informasi dilapangan, ada indikasi RT tersebut kerap memberi “uang rokok” kepada pihak yang mempertanyakan pekerjaan galian. Ini masih perlu pembuktian, tapi cukup jadi bahan kecurigaan publik soal netralitas.
Sementara itu, Media Mantv7.com mengaku sudah lebih dulu mengantongi pengakuan awal dari istri pemilik warung Madura sebelum adanya video klarifikasi. Artinya, kronologi awal sudah terekam sebelum narasi tandingan dibentuk. Bahkan, tidak hanya satu media, ada beberapa jurnalis yang tinggal di Perumahan Vila Balaraja dan mengikuti sejak awal.
Di luar polemik, kondisi teknis di lapangan juga disorot. Galian terbuka, rambu keselamatan yang minim, hingga pekerjaan malam dengan penerangan terbatas menjadi temuan awal yang mengarah pada potensi lemahnya penerapan K3. Jika terbukti, ini bisa bersinggungan dengan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Menariknya, dalam persepsi publik, perbandingan mulai muncul. Aetra dinilai lebih stabil dalam menjaga tekanan air, distribusi, hingga kualitas yang relatif siap konsumsi. Sementara Perumdam TKR, meski punya catatan prestasi nasional, masih menghadapi sorotan terkait fluktuasi tekanan, temuan lapangan, dan sinyal lemahnya pengawasan di beberapa titik pekerjaan.
Kontras ini membuat pertanyaan makin kuat. Apakah penghargaan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan? Atau hanya kuat di sisi manajemen administratif? Meski begitu, semua ini masih dalam ranah persepsi, indikasi, dan temuan terbatas yang butuh audit serta klarifikasi resmi dari masing-masing pihak.
Buyung E, aktivis YLPK Perari Kabupaten Tangerang, menegaskan ini bagian dari kontrol sosial. “Kalau ada indikasi kelalaian, harus dibuka. Jangan sampai penghargaan jadi tameng. Publik butuh kejujuran, bukan sekadar klarifikasi,” tegasnya.
Ruang klarifikasi atas temuan di lapangan masih terbuka karena penjelasan dari PERUMDAM TKR dinilai belum optimal, sehingga memunculkan pertanyaan publik. Kondisi ini menegaskan pentingnya transparansi dan verifikasi data agar informasi tidak simpang siur serta setiap dugaan dapat ditempatkan secara berimbang.
Berita ini mengkritisi PERUMDAM TKR yang dinilai sudah memiliki aturan dan ketentuan yang baik, namun pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan agar implementasi dapat berjalan lebih konsisten dan sesuai standar yang berlaku.
Jika ditarik ke struktur internal, Perumda TKR memiliki sejumlah lini yang bertanggung jawab, mulai dari direksi, dewan pengawas, divisi teknik, bidang distribusi, bagian perencanaan, unit K3, hingga pengawas lapangan. Namun kondisi di lapangan memunculkan pertanyaan apakah koordinasi antar lini tersebut sudah berjalan sesuai fungsi masing-masing.
Di titik ini, kontras itu terasa nyata. Tujuh tahun penghargaan berjalan tanpa jeda, tapi lapangan memberi cerita lain. Publik tidak butuh narasi saling bantah. Publik butuh jawaban yang jujur dan terbuka.
Karena pada akhirnya, yang diuji bukan siapa paling cepat bicara, tapi siapa paling berani menjelaskan.
(RED)
