Mantv7.com | Tangerang – Kabupaten Tangerang tidak sedang baik-baik saja. Status kemiskinan ekstrem tertinggi di Banten masih melekat. Predikat zona merah “rentan korupsi” dari Survei Penilaian Integritas KPK juga belum hilang. Dua label ini bukan sekadar catatan administrasi. Ini alarm keras. Tapi di tengah situasi itu, anggaran hotel tahun 2026 tetap mengalir puluhan miliaran rupiah.
Di SiRUP LKPP 2026 tercatat ratusan paket kegiatan dengan total lebih dari Rp 38,5 miliar. Di dalamnya ada belanja jasa pertemuan dan akomodasi hotel. Secara aturan mungkin sah. Tapi publik melihat kontras yang terasa menyesakkan. Di satu sisi ada keluarga miskin ekstrem yang berjuang hidup. Di sisi lain, rapat-rapat tetap nyaman digelar di hotel.
Berita soal kondisi ini sudah puluhan bahkan mungkin ratusan kali tayang di media lokal maupun nasional. Media sosial juga ramai membahasnya. Artinya, ini bukan isu kecil. Ini sudah jadi sorotan luas dan berulang.
Beberapa lembaga disebut sudah bersurat resmi, mengajukan permohonan informasi dan klarifikasi lewat mekanisme KIP. Ada indikasi publik merasa jawaban yang ada belum cukup terang. Ada kesan ruang dialog masih belum sepenuhnya terbuka.
Bahkan aksi mahasiswa kemarin yang berujung ricuh dan menyebabkan seorang mahasiswa cedera menjadi bukti bahwa ketegangan sudah sampai ke jalanan. Ketika komunikasi tidak lancar, gesekan mudah terjadi. Ini sinyal yang tak boleh diabaikan.
Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, bukan orang baru di daerah ini. Sebelumnya pernah menjabat Sekda. Artinya, ia paham detail kebijakan, paham pola lama birokrasi. Justru karena itu publik berharap ada pembenahan serius, bukan sekadar melanjutkan kebiasaan lama.
Beberapa kebijakan sebelumnya, termasuk soal jam operasional dump truck yang sempat dinilai “ompong” dalam pelaksanaan, menjadi pelajaran penting. Ketika aturan tidak tegas di lapangan, muncul kecurigaan publik bahwa pengawasan kurang maksimal.
YLPK PERARI Kabupaten Tangerang melihat ada sinyal bahwa efisiensi belum jadi prioritas utama. Bukan menuduh, tapi ada potensi belanja yang kurang sensitif terhadap kondisi sosial. Di tengah zona merah dan miskin ekstrem, setiap rupiah seharusnya benar-benar dipertimbangkan.
Buyung E, aktivis YLPK PERARI, berbicara tanpa basa-basi. “Kalau daerah lagi sulit, pejabat harusnya jadi contoh penghematan. Jangan sampai rakyat merasa pemerintah hidup di ruang berbeda,” ujarnya. Ia menegaskan kontrol sosial adalah bentuk kepedulian, bukan permusuhan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas bicara soal efisiensi dan akuntabilitas. Jika ada perkiraan pemborosan atau temuan sementara yang mengarah pada prioritas kurang tepat, maka penjelasan terbuka adalah kewajiban.
Kabupaten Tangerang punya ribuan industri. Logikanya, kesejahteraan harus ikut terdorong. Jika kemiskinan ekstrem masih tinggi, berarti ada yang belum pas. Ini bukan nasib. Ini soal kebijakan.
Pertanyaannya sederhana tapi tajam: apakah benar rapat tidak bisa dilakukan di gedung sendiri? Harus selalu hotel? Di tengah status zona merah dan miskin ekstrem, keputusan anggaran seperti ini wajar memunculkan tanda tanya besar.
Sampai berita ini ditayangkan, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hak jawab dan hak koreksi terbuka sebagai bagian dari komitmen pemberitaan yang berimbang dan profesional
Rakyat tidak menolak pembangunan. Rakyat hanya ingin empati dan keberanian berbenah. Jika semua sudah tepat, buka datanya, jelaskan rinciannya. Karena yang sedang diuji hari ini bukan hanya laporan keuangan tapi keberpihakan dan hati nurani kepemimpinan.
(RED)
