Mantv7.com | Tragedi tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/04) malam, yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, menjadi peristiwa yang tidak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga menghadirkan keprihatinan serius terhadap aspek keselamatan transportasi publik di Indonesia.
Ketua Umum YLPK PERARI, Hefi Irawan, S. H., menyampaikan belasungkawa sekaligus penegasan penting atas peristiwa tersebut. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Peristiwa ini harus menjadi momentum refleksi bersama bahwa keselamatan publik merupakan prinsip utama yang tidak dapat ditawar dalam setiap penyelenggaraan transportasi,” ujarnya.
Berdasarkan informasi awal yang berkembang, insiden terjadi ketika rangkaian KRL Commuter Line mengalami penghentian di jalur aktif akibat gangguan operasional, sebelum kemudian terjadi tabrakan dari arah belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek.
Dalam pandangan YLPK PERARI, peristiwa ini perlu ditempatkan sebagai kejadian yang memerlukan pendalaman menyeluruh terhadap kemungkinan adanya celah dalam sistem pengendalian, prosedur operasional, maupun aspek keselamatan perjalanan kereta api, tanpa mendahului kesimpulan akhir.
Sebagai operator utama, PT Kereta Api Indonesia diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi secara proporsional sebagai bagian dari tanggung jawab publik.
YLPK PERARI menegaskan bahwa proses investigasi harus diarahkan pada pengungkapan yang jelas dan terukur terhadap faktor penyebab, dengan memperhatikan beberapa aspek krusial:
1. Keandalan sistem persinyalan dan pengendalian perjalanan
2. Prosedur penanganan keadaan darurat pada jalur aktif
3. Koordinasi dan komunikasi antar petugas operasional
4. Sistem pengamanan pada perlintasan sebidang
Penegasan ini menjadi penting karena kejelasan faktor penyebab tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga menentukan arah akuntabilitas dan langkah perbaikan ke depan.
Advokat dari Law Firm Hefi Sanjaya sekaligus pimpinan YLPK PERARI DPC Kabupaten Tangerang, Donny Putra T, S. H., menyampaikan bahwa penanganan peristiwa ini harus berlandaskan prinsip objektivitas dan kehati-hatian hukum.
“Kami mendorong agar aparat penegak hukum melakukan identifikasi secara komprehensif dan berbasis bukti, untuk memastikan apakah terdapat faktor human error, system error, atau kombinasi keduanya. Hal ini penting agar setiap langkah hukum yang diambil memiliki dasar yang kuat dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya unsur kelalaian, maka penanganannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas keadilan dan proporsionalitas.
YLPK PERARI mendorong agar investigasi dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk operator, regulator, serta lembaga investigasi independen, guna memastikan hasil yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Keterbukaan informasi yang terukur menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap evaluasi yang dilakukan benar-benar menyentuh akar persoalan,” tambahnya.
Peristiwa ini diharapkan menjadi momentum untuk melakukan penguatan menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional, antara lain melalui:
1. Evaluasi dan penyempurnaan standar operasional
2. Penguatan sistem pengendalian dan pengamanan perjalanan
3. Peningkatan pengawasan serta audit keselamatan
4. Penegasan tanggung jawab pada setiap lini operasional
YLPK PERARI menegaskan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama yang diwujudkan secara nyata dalam setiap kebijakan dan praktik operasional. YLPK PERARI menghormati proses investigasi yang sedang berlangsung dan tidak bermaksud mendahului kesimpulan aparat penegak hukum.
Seluruh pernyataan dalam rilis ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan publik serta dorongan konstruktif bagi perbaikan sistem transportasi nasional. Informasi yang disampaikan bersifat awal dan akan menyesuaikan dengan perkembangan serta hasil investigasi resmi dari pihak berwenang.
YLPK PERARI mengawal keselamatan publik, mendorong akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem transportasi nasional.
(RED)
