Mant7.com | SERANG – Persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 106/Pdt.G/2026/PN Srg resmi dimulai di Pengadilan Negeri Serang, Senin (20/7/2026). Perkara ini menyita perhatian karena berawal dari pengakuan seorang warga yang menyatakan namanya tercantum sebagai komisaris sebuah perusahaan tanpa pernah merasa memberikan persetujuan.
Perkara tersebut bukan sekadar sengketa perdata biasa. Di balik proses persidangan, muncul pertanyaan publik mengenai bagaimana identitas seseorang dapat tercantum dalam dokumen perusahaan apabila benar tidak pernah memberikan persetujuan. Seluruh dalil itu kini menjadi materi yang akan diuji melalui proses pembuktian di hadapan majelis hakim.
Dalam gugatan disebutkan adanya keterkaitan dengan kerja sama operasional yang berlangsung pada tahun 2019. Nilai kerja sama yang cukup besar ikut memunculkan perhatian masyarakat. Karena itu, publik menilai proses persidangan menjadi ruang yang tepat untuk membuka seluruh fakta secara transparan agar tidak menyisakan tanda tanya.
Sebelumnya, penggugat diketahui pernah menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum melalui Laporan Informasi. Hingga perkara bergulir di pengadilan, muncul harapan agar seluruh proses hukum dapat berjalan secara terbuka, profesional, dan memberikan kepastian kepada semua pihak.
Sorotan masyarakat juga mengarah pada pentingnya fungsi pengawasan di setiap lini yang berkaitan dengan administrasi korporasi, mulai dari direksi, komisaris, notaris, pemegang saham, bagian legal, administrasi perusahaan, hingga instansi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang berjalan baik menjadi bagian penting untuk mencegah munculnya persoalan serupa.
Secara konstitusional, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap warga negara memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan ruang bagi setiap orang yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti kerugian melalui mekanisme hukum. Seluruh proses tersebut tetap harus menghormati asas praduga tidak bersalah.
Aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Buyung E., menyatakan bahwa perkara ini menjadi pengingat penting mengenai perlindungan identitas setiap warga negara. “Kami hadir menjalankan fungsi kontrol sosial agar setiap proses berjalan terbuka. Bila benar terdapat kekeliruan administrasi ataupun penyalahgunaan kewenangan, semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum yang jujur, profesional, dan tanpa pandang bulu. Yang kami perjuangkan adalah kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.
Tim kuasa hukum penggugat menyampaikan bahwa sejumlah dokumen telah dipersiapkan sebagai alat bukti di persidangan. Sebaliknya, para tergugat juga memiliki hak yang sama untuk memberikan jawaban, bantahan, maupun pembuktian sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga seluruh fakta dapat diuji secara berimbang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum tertentu. Sorotan pemberitaan ini ditujukan pada aspek keterbukaan informasi publik, hak masyarakat memperoleh informasi, serta fungsi kontrol sosial pers dalam negara demokrasi.
Persidangan ini akan menjadi ruang untuk menguji seluruh bukti dan argumentasi hukum dari masing-masing pihak. Apa pun hasilnya nanti, proses yang terbuka, objektif, dan independen merupakan kepentingan bersama agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Hikmah yang dapat dipetik ialah bahwa identitas setiap warga negara merupakan hak yang wajib dilindungi. Ketika muncul pertanyaan publik, jawaban terbaik bukanlah opini, melainkan proses hukum yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat.
(RED)
