Mantv7.com | Kabupaten Tangerang – ASN Award 2025 menjadi lebih pedih ketika dikaitkan dengan luka bencana di Sumatra, yang masih membekas di hati publik. Sementara masyarakat korban bencana berjuang pulih, Kabupaten Tangerang diduga memfokuskan anggaran pada hiburan birokrasi, menimbulkan persepsi dugaan ketidakpahaman prioritas pemerintah.
Dari sisi sosial, ASN Award tidak memberi kontribusi nyata bagi pengentasan kemiskinan ekstrem. Moral ASN meningkat, tapi manfaat sosial riil lapangan kerja, bantuan pangan, program padat karya nyaris nihil, sehingga wajar muncul dugaan bahwa tujuan utama adalah seremoni dan citra aparatur.
Tanggung jawab polemik ini melekat pada Kepala Daerah, TAPD, OPD pengampu anggaran, PPK, Inspektorat, hingga DPRD Kabupaten Tangerang. Publik berhak meminta klarifikasi rinci: sumber anggaran, dasar urgensi, dan bukti manfaat nyata bagi rakyat. Dugaan maladministrasi atau salah prioritas harus segera direspons.
APBD adalah uang rakyat, berasal dari pajak pedagang kecil, buruh yang di-PHK, dan warga miskin. Pancasila sila kelima menegaskan keadilan sosial, bukan pesta hiburan. Setiap belanja seremonial dugaan tidak proporsionalnya harus diuji akal sehat publik.
ASN Award kini menjadi cermin benturan tajam antara kenyataan rakyat dan gaya hidup birokrasi. Ketika rakyat menahan lapar dan trauma akibat PHK maupun bencana, pemerintah memilih panggung mewah dan hiburan artis, memperkuat dugaan ketidakpedulian aparat.
Dari perspektif hukum, jika ditemukan pengondisian vendor, mark-up biaya hiburan, atau pemborosan, kegiatan ini dugaan kuat berpotensi beririsan dengan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.
Buyung menegaskan: “Jika pemerintah yakin kegiatan ini tepat, buka dokumen anggarannya. Diam hanya memperkuat dugaan publik dan tafsir negatif terhadap kinerja birokrasi. Transparansi adalah jalan paling jujur untuk menutup keraguan masyarakat.”
Fenomena ASN Award menegaskan paradoks birokrasi: kenyamanan pejabat versus penderitaan rakyat miskin ekstrem. Ketimpangan ini bukan sekadar opini, tapi realitas yang menghantam dan menusuk jantung kontrol sosial.
Kritik publik dan lembaga kontrol sosial bukan sekadar formalitas. Dalam konteks bencana dan kemiskinan ekstrem, kritik menjadi kewajiban moral. ASN Award 2025, jika dibiarkan tanpa evaluasi dan transparansi, menjadi simbol ketidakpekaan birokrasi yang sulit dimaafkan.
