Mantv7.com | Kabupaten Tangerang – Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025 pada Senin, 8 Desember 2025, bertempat di Royal Palm Hotel & Conference Centre, Jakarta Barat. Agenda ini dipublikasikan luas melalui kanal resmi pemerintah, media sosial OPD, serta diberitakan media online lokal, menandai penutupan evaluasi TP2DD tahun berjalan.
Berdasarkan dokumentasi yang beredar, kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan daerah, OPD, unit layanan publik, hingga mitra BUMD. Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dilaporkan menutup acara sekaligus menyerahkan penghargaan kepada sejumlah OPD dan instansi yang dinilai berkontribusi dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Sejumlah OPD, termasuk RSUD Balaraja, secara terbuka mengunggah penerimaan piagam atau apresiasi melalui akun media sosial resmi. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa penghargaan diberikan dalam kegiatan Evaluasi TP2DD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 di Royal Palm Hotel, menguatkan fakta waktu dan lokasi pelaksanaan.
Di atas kertas, TP2DD memang digadang sebagai instrumen untuk mendorong transaksi non-tunai, optimalisasi pajak dan retribusi, serta transparansi keuangan daerah. Namun di mata publik, muncul tanda tanya besar ketika agenda evaluasi tersebut justru digelar di hotel berbintang, memunculkan kesan paradoks antara jargon efisiensi dan praktik belanja kegiatan.
Kondisi ini menjadi semakin sensitif jika dikaitkan dengan realitas kemiskinan di Kabupaten Tangerang, di mana ratusan ribu warga masih hidup dalam tekanan ekonomi. Kontras mencolok terlihat antara ruang konferensi berpendingin udara dan kehidupan masyarakat yang masih bergulat dengan kebutuhan dasar.
Tak berhenti di situ, sorotan publik juga mengarah pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK yang menempatkan Kabupaten Tangerang dalam kategori rentan atau zona merah. Situasi ini memunculkan keraguan publik apakah digitalisasi yang dipamerkan benar-benar menyentuh akar persoalan integritas, atau sekadar berhenti pada seremoni dan simbol penghargaan.
Buyung E, aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik, dari YLPK PERARI Kabupaten Tangerang menyebut ada indikasi keliru dalam penentuan prioritas anggaran. “Digitalisasi jangan berhenti di panggung hotel. Kalau rakyat masih miskin dan skor integritas masih merah, wajar publik menduga ada jarak antara kebijakan dan empati,” ujar Buyung kepada Mantv7.
Menurut Buyung, pemilihan lokasi hotel berbintang untuk agenda evaluasi berpotensi melanggar etos efisiensi belanja daerah, meski secara administratif bisa saja dibenarkan. “Masalahnya bukan sekadar aturan boleh atau tidak, tapi etika pejabat publik dalam membaca situasi sosial. Ini soal sensitivitas dan kepantasan,” tegasnya.
Dari sudut pandang administrasi pemerintahan, kegiatan semacam ini berpotensi menimbulkan persepsi pemborosan apabila tidak disertai keterbukaan anggaran. Hingga kini, rincian biaya kegiatan mulai dari sewa venue, konsumsi, hingga akomodasi belum dipaparkan secara rinci ke publik, membuka ruang spekulasi dan kecurigaan yang seharusnya bisa dihindari.
Secara etik, pejabat publik dituntut tidak hanya patuh pada aturan formal, tetapi juga menjunjung asas kepatutan, kehati-hatian, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Ketika kemiskinan dan indeks integritas masih menjadi pekerjaan rumah besar, maka setiap keputusan belanja kegiatan berpotensi diuji oleh nurani publik.
Evaluasi TP2DD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 akhirnya bukan sekadar agenda teknokratis, melainkan cermin ironi kebijakan. Digitalisasi yang sejatinya menjadi alat reformasi justru dipertanyakan maknanya ketika dipertontonkan di panggung mewah, sementara realitas sosial dan integritas birokrasi masih menuntut pembenahan serius.
(OIM)
