Mantv7.com | Tangerang — Hari ini Moch. Maesyal Rasyid membuka tasyakuran dan santunan anak yatim dalam rangka Hari Buruh Internasional 2026 di Masjid Agung Al Amjad, Kamis (30/04/2026). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi untuk mendorong kemajuan industri, kesejahteraan buruh, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pesan itu terdengar hangat. Tapi di balik itu, publik seperti menangkap nada lain ada yang harus dibenahi. Ada yang belum berjalan. Bahkan, muncul kesan seolah semangat kolaborasi itu tertahan di level bawah.
Di lapangan, mulai muncul sinyal yang tidak bisa lagi dianggap sepele. Ada indikasi praktik outsourcing yang terasa memberatkan. Bukan sekadar isu lama, tapi berkembang jadi kecurigaan biaya tinggi dan pola kerja yang dinilai tidak transparan.
Beberapa temuan sementara dari pekerja menyebut adanya potensi permainan dalam sistem tenaga kerja. Ini belum final, tapi cukup untuk memantik perhatian. Terlalu sering terdengar untuk diabaikan begitu saja.
Di titik ini, publik seperti dipanggil. Sekitar 868 elemen masyarakat di Kabupaten Tangerang LSM, mahasiswa, aktivis, komunitas, aktivis dan kontrol sosial lainnya mulai didorong untuk turun langsung. Bukan untuk menyerang, tapi untuk membantu memastikan apa yang benar-benar terjadi.
Gerakannya jelas: kumpulkan data, catat fakta, telusuri pola. Fokus utama adalah praktik outsourcing yang diduga tidak sesuai aturan serta cenderung tidak berpihak pada buruh.
Belum selesai di situ, isu CSR justru lebih menggetarkan. Beredar informasi sekitar 90.000 industri atau pabrik di Kabupaten Tangerang dinilai belum optimal menjalankan kewajiban sosialnya. Angka ini bukan kecil, ini peringatan keras.
Mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, CSR adalah kewajiban hukum. Namun, muncul indikasi sebagian perusahaan hanya menjalankan formalitas, bahkan ada potensi tidak merealisasikan sama sekali, termasuk kisaran 2 persen yang sering dijadikan acuan praktik.
Kalau ini benar, dampaknya bukan main. Masyarakat sekitar industri tetap tertinggal, sementara aktivitas usaha terus berjalan tanpa keseimbangan. Di sini publik mulai bertanya: ke mana pengawasan?
Sorotan pun mengarah ke instansi teknis. Dinas Tenaga Kerja, bidang pengawasan, seksi hubungan industrial, DPMPTSP, hingga lini terkait lainnya punya tanggung jawab jelas. Jika ada kelengahan, ini bukan sekadar catatan administratif.
Buyung. E, aktivis dari YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, angkat suara. “Kami melihat ada indikasi yang perlu dibuka terang. Jangan sampai niat baik pimpinan di atas justru tersendat di bawah karena oknum yang bermain,” tegasnya dari sudut pandang kontrol sosial.
Ia menambahkan, kontrol publik itu bukan ancaman. Justru itu bagian dari sistem. Kalau semua berjalan benar, tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi kalau ada temuan, itu jadi bahan evaluasi bersama.
Momentum May Day ini akhirnya berubah arah. Bukan sekadar perayaan tahunan, tapi titik start gerakan. Dari 29 kecamatan, masyarakat mulai diajak bergerak pelan tapi pasti, senyap tapi menghantam.
Ini bukan soal mencari kesalahan. Ini soal menjaga agar niat baik tidak disabotase oleh oknum. Ini soal memastikan kolaborasi benar-benar hidup, bukan hanya jadi slogan.
Karena membantu pemimpin yang punya niat baik bukan dengan diam. Tapi dengan memastikan tidak ada yang bermain di belakang. Dan dari sini, Tangerang mulai bergerak.
(RED)
