Mantv7.com | Kabupaten Tangerang —
Ada satu pertanyaan mendasar yang kini menggantung di udara Kabupaten Tangerang: mengapa pemerintah daerah terkesan lebih berani berbicara jauh dari rumahnya sendiri? Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan akibat indikasi Pemkab Tangerang memilih jalur klarifikasi melalui media nasional, sementara media lokal yang hidup bersama denyut persoalan rakyat justru seolah dibiarkan menunggu tanpa jawaban langsung.
Ini bukan perkara Kompas atau media nasional mana pun. Ini soal keberanian moral dan etika komunikasi publik. Sebab isu yang dipersoalkan bukan gosip murahan, melainkan indikasi, dugaan, hingga potensi pemborosan anggaran daerah uang yang bersumber dari keringat rakyat Kabupaten Tangerang.
Maka publik wajar curiga. Mengapa klarifikasi tidak dilakukan secara terbuka di Tangerang? Mengapa tidak mengundang seluruh media lokal dalam satu forum resmi, satu ruangan, satu meja, untuk menjawab semua pertanyaan secara langsung, transparan, dan tuntas?
Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, klarifikasi bukan sekadar menyampaikan versi pemerintah. Klarifikasi adalah kesediaan diuji. Namun pola yang tampak hari ini justru mengarah pada pengamanan narasi, bukan pembukaan ruang dialog.
Ada indikasi kuat bahwa jalur komunikasi yang dipilih adalah jalur yang minim risiko pertanyaan lanjutan, entah itu melalui publikasi satu arah, hak jawab terbatas, atau bahkan bentuk komunikasi berbayar yang secara etik berbeda makna dengan kerja jurnalistik murni. Jika ini benar, maka publik berhak bertanya lebih jauh: apakah klarifikasi ini untuk rakyat, atau untuk menyelamatkan citra?
Dan jika ada biaya publik yang ikut menyertainya, maka persoalannya tidak lagi sederhana. Uang rakyat berpotensi kembali dipakai untuk meredam kegaduhan yang bersumber dari pengelolaan uang rakyat itu sendiri.
Media lokal Kabupaten Tangerang bukan musuh pemerintah. Mereka adalah cermin paling jujur. Mereka yang pertama mencium bau kemiskinan ekstrem, melihat sampah menumpuk, mendengar jeritan pengangguran, dan mencatat setiap kebijakan yang bersentuhan langsung dengan warga.
Maka ketika klarifikasi justru “dibawa keluar daerah”, publik sulit menepis kesan bahwa media lokal dianggap terlalu dekat dengan fakta, terlalu memahami konteks, dan terlalu berani bertanya tanpa basa-basi. Ini bukan tuduhan, tapi pola yang patut dipertanyakan secara serius.
Buyung E, aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menyebut langkah ini sebagai sinyal berbahaya bagi demokrasi lokal. “Ini bukan sekadar soal teknis komunikasi. Ini soal keberanian pejabat publik menghadapi rakyatnya sendiri. Kalau klarifikasi dilakukan jauh dari Tangerang, publik bisa menilai ada ketakutan untuk diuji secara langsung. Kontrol sosial itu bukan ancaman, tapi kewajiban dalam negara demokrasi,” tegas Buyung.
Menurutnya, pemerintahan yang sehat tidak alergi kritik. “Kalau semua benar, data lengkap, dan niatnya lurus, kenapa harus menghindari konferensi pers terbuka di hadapan media lokal?” ujarnya.
Hingga tajuk ini diturunkan, belum terlihat adanya konferensi pers terbuka yang melibatkan seluruh media di Kabupaten Tangerang untuk menjawab isu secara komprehensif. Kekosongan ruang dialog inilah yang membuat spekulasi tumbuh subur.
Dan perlu diingat, publik tidak bodoh. Mereka bisa membedakan mana klarifikasi, mana pembelaan, dan mana sekadar narasi yang disusun rapi tapi kehilangan empati. Kesabaran publik bukan tanda kebodohan. Diamnya media lokal bukan tanda ketidaklayakan. Justru di sanalah ujian kepemimpinan Pemkab Tangerang berada.
Jika pemerintah daerah ingin mengakhiri polemik dengan terhormat, caranya bukan dengan memilih panggung yang nyaman, melainkan dengan berdiri di hadapan rakyatnya sendiri. Buka data. Jawab semua pertanyaan. Biarkan publik menilai.
Karena klarifikasi yang jujur tidak takut kamera, kepemimpinan yang kuat tidak takut kritik, dan pemerintahan yang amanah tidak perlu lari dari rumahnya sendiri.
(RED)
