Mantv7.com kabupaten Tangerang– Proyek peningkatan Jalan Talagasari Terminal Sentiong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan tajam. Proyek hotmix senilai Rp 398.198.000,00 yang berada di bawah naungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang itu diduga sarat kejanggalan di lapangan. Sabtu ( 27/12/2025 )
Berdasarkan pantauan, proyek yang dikerjakan oleh CV. Wildan Sentosa dengan waktu pelaksanaan 30 hari kalender tersebut menunjukkan minimnya pengawasan dan transparansi. Saat pekerjaan berlangsung, tidak terlihat pihak pengawas maupun pelaksana di lokasi, sehingga menimbulkan pertanyaan serius terkait kontrol mutu dan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis.
Tak hanya itu, pengerjaan dilakukan tanpa penerangan sekalipun, kondisi yang berpotensi membahayakan pekerja maupun pengguna jalan. Ironisnya, papan informasi proyek yang seharusnya menjadi sarana keterbukaan publik justru dipasang dengan ukuran sangat kecil, sekitar 40 cm x 60 cm, seolah sengaja disamarkan. Padahal, proyek ini menggunakan dana pajak masyarakat dengan nilai anggaran yang tidak kecil.
Dari sisi teknis, kualitas pekerjaan pun patut dipertanyakan. Dengan lebar jalan sekitar 10–11 meter, panjang kurang lebih 148 meter, dan ketebalan hanya sekitar 3 cm, pekerjaan hotmix tidak dilakukan secara merata. Di lapangan ditemukan bahwa pengaspalan hanya difokuskan untuk menutup lubang-lubang besar, bukan menyeluruh di sepanjang ruas jalan sebagaimana standar pekerjaan jalan.
Lebih parah lagi, penghamparan base course yang merupakan lapisan dasar krusial dalam konstruksi jalan tidak dikerjakan secara penuh. Material base course hanya terlihat di titik-titik tertentu, bukan di seluruh bentang jalan. Kondisi ini berpotensi mengurangi daya tahan jalan dan mempercepat kerusakan.
Fakta tersebut langsung dari keterangan seorang pekerja di lapangan yang enggan namanya disebut. “Saya disuruh pelaksananya, Pak. Kalau base course dihampar semua sekaligus, tidak akan selesai,” terangnya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya pengabaian prosedur demi kejar target waktu, sebuah praktik yang berpotensi mengorbankan kualitas dan daya tahan jalan.
Melihat temuan tersebut, Zarkasih S.H yang tergabung dalam YLPK PERARI Selaku Ketua DPD YLPK PERARI menilai: Dengan nilai anggaran yang tergolong besar, publik wajar mempertanyakan kualitas pekerjaan hotmix, terlebih jika pengawasan di lapangan diduga lemah.
Tentu nya Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, segera melakukan evaluasi serta turun langsung ke lapangan untuk memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis dan aturan yang berlaku.
Ditambahkan Zarkasih :
Transparansi, keselamatan, dan kualitas pembangunan infrastruktur publik harus menjadi prioritas utama, agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah tidak semakin menurun.
Dengan berbagai kejanggalan tersebut, publik mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur. Aparat pengawas internal maupun penegak hukum didesak untuk turun tangan, melakukan audit teknis dan anggaran, demi memastikan proyek yang “dibiayai dari pajak yang Anda bayar” benar-benar memberikan manfaat, bukan sekadar formalitas pembangunan.
RED
