Mantv7.com | Tangerang — Data tentang ribuan paket belanja makan dan minuman dengan nilai puluhan miliar rupiah bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Ia hadir sebagai cermin yang diam, tapi memantulkan sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh publik. Cermin itu menunjukkan satu hal sederhana: ada alokasi besar untuk kegiatan rutin seperti rapat, penyusunan laporan, dan jamuan. Tidak ada yang langsung bisa disimpulkan salah, tapi juga tidak ada alasan untuk tidak mulai bertanya.
Pertanyaan itu wajar. Apalagi ketika di saat yang sama, masih ada wilayah dengan status miskin ekstrem dan indikator kerawanan korupsi yang belum sepenuhnya keluar dari zona merah. Di sinilah publik mulai merasakan jarak antara kebutuhan dan prioritas.
Ini bukan tentang tuduhan. Ini tentang rasa ingin tahu yang sehat. Tentang bagaimana anggaran digunakan, apakah sudah tepat sasaran, atau masih mengikuti pola lama yang berjalan tanpa banyak evaluasi.
Buyung E, aktivis dari YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, melihat situasi ini sebagai momentum. “Kalau publik bergerak, sistem ikut bergerak. Kalau publik diam, sistem akan tetap seperti biasa. Ini soal menjaga, bukan menyerang,” ujarnya.
Kabupaten Tangerang sebenarnya tidak kekurangan kekuatan sosial. Hingga Mei 2025, tercatat ada 868 ormas, LSM, dan yayasan aktif di bawah pembinaan Bakesbangpol. Jumlah ini bukan sekadar data, tapi potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Bayangkan jika masing-masing bergerak sesuai perannya. Ada yang bersurat resmi meminta klarifikasi, ada yang menulis dan menyuarakan, ada yang berdiskusi, ada yang mengkaji. Tidak harus serentak, tapi cukup konsisten.
Karena aksesnya sudah terbuka. Sirup LKPP, LPSE, E-Katalog, aplikasi Jaga Desa, hingga PPID daerah adalah pintu yang disediakan. Tinggal siapa yang mau membuka dan melihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi.
Ini bukan gerakan melawan. Justru ini cara paling nyata untuk membantu Bupati Tangerang. Membantu memastikan bahwa setiap kebijakan berdiri di atas data yang jernih dan penggunaan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan.
Tekanan tidak perlu keras. Cukup terukur. Cukup berbasis data. Dari situ biasanya perubahan mulai terasa, pelan tapi pasti. Sistem akan menyesuaikan ketika publik mulai memperhatikan. Sekarang pertanyaannya tinggal satu: dari ratusan organisasi yang ada, siapa yang akan benar-benar bergerak?
Karena Kabupaten Tangerang tidak akan menjadi gemilang hanya dengan rencana, tapi dengan keberanian bersama untuk memastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat.
(RED)
