Mantv7.com | Tangerang — Gelombang protes soal kenaikan harga BBM non subsidi pecah di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (7/5/2026). Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bersama warga turun ke jalan menyuarakan keresahan atas kondisi ekonomi yang dinilai makin berat setelah harga BBM non subsidi kembali mengalami kenaikan.
YLPK PERARI Kabupaten Tangerang mengapresiasi kekompakan serta semangat sejumlah elemen masyarakat dalam aksi tersebut. Massa menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM non subsidi yang dianggap terlalu tinggi dan mulai berdampak terhadap kehidupan masyarakat kecil, pelaku usaha hingga sektor transportasi dan distribusi barang.
Aksi tersebut diikuti gabungan beberapa LSM di antaranya GMPKP, PPUK, MAPAN, SEROJA, BP2A2N, GERAM, PIK RATA dan MATAHARI. Massa mulai berkumpul sejak pukul 10.00 WIB hingga aksi selesai. Dalam orasinya, massa menyoroti naiknya harga Dexlite, Pertamina Dex dan Pertamax Turbo yang disebut mulai memicu tekanan ekonomi baru di tengah masyarakat.
Di lapangan, kondisi itu mulai dirasakan sopir angkutan barang, pengusaha logistik, pedagang kecil, pekerja proyek hingga pelaku UMKM. Sejumlah pihak mulai mengeluhkan naiknya biaya operasional kendaraan diesel yang perlahan berdampak pada ongkos kirim, biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok. Bahkan mulai muncul sinyal kenaikan tarif jasa transportasi dan material bangunan di beberapa wilayah.
BBM non subsidi sendiri banyak digunakan kendaraan operasional industri seperti truk logistik, kendaraan proyek, alat berat, armada perusahaan, bus pariwisata hingga kendaraan diesel modern. Sementara kendaraan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan solar subsidi karena distribusinya telah diatur pemerintah melalui Kementerian ESDM, BPH Migas serta regulasi terkait penyaluran BBM bersubsidi.
Aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Buyung E, menilai pemerintah harus lebih peka melihat kondisi masyarakat di bawah. Menurutnya, persoalan BBM bukan hanya bicara angka dan penyesuaian pasar internasional, tetapi menyangkut kehidupan masyarakat luas yang setiap hari bergantung pada stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Kalau pemerintah bicara penyesuaian harga mungkin ada dasar hitungannya. Tapi masyarakat melihat dampaknya langsung. Ketika solar industri naik, logistik ikut naik, harga barang bergerak naik, ujungnya rakyat lagi yang harus menanggung. Ini yang sekarang bikin masyarakat mulai resah,” ujar Buyung kepada wartawan.
Menurutnya, keresahan yang muncul saat ini bukan tanpa alasan. Sebab mulai terlihat indikasi melemahnya daya beli masyarakat di tengah kenaikan biaya hidup. Bahkan terdapat perkiraan tekanan ekonomi bisa semakin luas apabila pengawasan distribusi BBM, pengendalian harga pangan dan pengawasan sektor logistik tidak dijalankan serius oleh instansi terkait.
Buyung juga menyoroti tanggung jawab lintas sektor mulai dari Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, Kementerian Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Satgas Pangan, hingga aparat pengawas dan penegak hukum. Menurutnya, semua pihak harus turun langsung memastikan tidak ada potensi permainan harga, penimbunan BBM, distribusi tidak tepat sasaran maupun praktik lain yang dapat merugikan masyarakat.
Ia menegaskan Pasal 33 UUD 1945 sudah jelas menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak masyarakat atas kenyamanan, keamanan dan kepastian memperoleh barang serta jasa. Karena itu, menurutnya, kebijakan energi harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak menimbulkan persepsi seolah masyarakat terus dijadikan penyangga setiap tekanan ekonomi global.
Di sisi lain, pemerintah beralasan kenaikan BBM non subsidi dipengaruhi harga minyak dunia, pelemahan rupiah dan mekanisme pasar internasional. Namun kondisi tersebut tetap memunculkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Bahkan mulai berkembang kecurigaan, temuan sementara hingga kekhawatiran bahwa tekanan ekonomi yang terjadi hari ini dapat berkembang menjadi keresahan sosial lebih luas apabila tidak diimbangi langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
(RED)
