Mantv7.com | Setiap tanggal 31 Mei, dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS). Namun bagi Indonesia, momentum ini bukan sekadar kampanye kesehatan atau perdebatan soal rokok. Ini adalah kesempatan untuk mengingat bahwa udara bersih merupakan hak bersama, sekaligus menyadari bahwa jutaan keluarga masih menggantungkan hidupnya pada sektor tembakau.
Di satu sisi, masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya tentu perlu terlindungi dari paparan asap rokok. Akan tetapi di sisi lain, terdapat petani tembakau, buruh pabrik, pedagang kecil, dan pelaku usaha yang memperoleh nafkah dari rantai ekonomi sektor tersebut. Karena itu, persoalan tembakau tidak dapat dipandang secara hitam dan putih.
Perbedaan sudut pandang ini kemudian melahirkan berbagai narasi di ruang publik. Sebagian kelompok menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat, sementara kelompok lainnya mengingatkan bahwa sektor tembakau masih memiliki kontribusi ekonomi yang besar. Di tengah perbedaan tersebut, masyarakat membutuhkan ruang dialog yang sehat agar kepentingan kesehatan dan kesejahteraan dapat berjalan beriringan.
Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan merokok di ruang publik sering memunculkan gesekan sosial yang sebenarnya dapat dihindari. Tidak sedikit perdebatan terjadi di halte, taman, terminal, atau tempat makan hanya karena kurangnya kesadaran untuk saling menghormati. Persoalan utamanya bukan semata soal rokok, melainkan tentang etika menggunakan ruang yang juga dipakai orang lain.
Kepala Bidang Literasi Pendidikan dan Hukum YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Yuli Murtia, S.H., menilai bahwa penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui larangan atau sanksi. Menurutnya, akar persoalan berada pada rendahnya kesadaran sosial dan literasi hukum masyarakat dalam memahami hak serta kewajiban di ruang publik.
“Hukum tidak boleh hanya hadir sebagai alat larangan. Bahwa hukum juga harus menjadi sarana pendidikan yang membangun kesadaran masyarakat. Hak atas lingkungan yang sehat wajib dihormati, namun pendekatannya harus tetap humanis, edukatif, dan mampu merangkul semua pihak,” ujar Yuli Murtia.
Ia menjelaskan bahwa perlindungan masyarakat perlu berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap kelompok yang menggantungkan hidupnya pada sektor tembakau. Dengan demikian, kebijakan yang lahir tidak hanya mengejar target kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Lebih jauh, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta berbagai program turunannya perlu dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Bahwa masyarakat berhak mengetahui sejauh mana anggaran tersebut digunakan untuk program kesehatan, edukasi, pemberdayaan ekonomi, maupun perlindungan kelompok terdampak. Transparansi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.
Pada akhirnya, Hari Tanpa Tembakau Sedunia bukan tentang menciptakan pertentangan antara kesehatan dan ekonomi. Momentum ini justru mengajarkan bahwa masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu saling menghormati, menjaga hak sesama, dan mencari solusi tanpa saling menyalahkan. Ketika perokok menghargai hak orang lain atas udara bersih dan masyarakat menghargai kehidupan para petani serta pekerja, di situlah lahir keseimbangan yang bermartabat.
Sebab Indonesia yang sehat bukan hanya tentang tubuh yang kuat, melainkan juga tentang hati yang peduli, hukum yang berkeadilan, dan budaya gotong royong yang tetap hidup dari generasi ke generasi.
(RED)
