Mantv7.com | Tangerang — Di tengah berbagai informasi mengenai pemerataan layanan air bersih di Kabupaten Tangerang, keluhan warga Perumahan Vila Balaraja RW 05, Desa Saga, kembali muncul ke ruang publik. Pertanyaannya sederhana, apakah persoalan yang selama ini dikeluhkan warga benar-benar telah terselesaikan? Beberapa waktu lalu, warga mengaku harus menunggu hingga larut malam demi mendapatkan pasokan air yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Keluhan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar yang seharusnya dapat terpenuhi secara layak dan berkelanjutan.
Tidak lama kemudian, muncul informasi bahwa pelayanan PERUMDAM TKR mendapat sambutan positif di wilayah lain sebagai bagian dari program pemerataan layanan. Informasi tersebut tentu patut diapresiasi. Namun, munculnya kembali keluhan warga Vila Balaraja menunjukkan bahwa masih ada persoalan yang belum sepenuhnya selesai.
Di sinilah publik mulai bertanya. Jika pemerataan layanan terus berjalan, mengapa masih ada pelanggan yang mengaku kesulitan mendapatkan air? Jika pelayanan semakin baik, mengapa keluhan lama masih terus terdengar?
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, Mantv7.com memilih tetap berpijak pada fakta lapangan dan suara masyarakat. Dalam dunia jurnalistik, konsistensi merupakan bagian dari integritas. Pers tidak seharusnya berhenti mengawal persoalan publik hanya karena perhatian masyarakat bergeser ke isu lain.
Sejak awal, Mantv7.com konsisten mengangkat berbagai keluhan warga Vila Balaraja. Mulai dari pekerjaan galian perpipaan yang dikeluhkan karena dinilai kurang memperhatikan aspek keselamatan, minimnya pembatas kerja di lokasi proyek, hingga persoalan distribusi air yang menurut warga belum berjalan optimal.
Keluhan yang paling sering disampaikan berkaitan dengan kecilnya aliran air yang diterima pelanggan. Sejumlah warga mengaku harus membeli mesin pompa dengan biaya sendiri agar air dapat mengalir ke rumah mereka. Akibatnya, pengeluaran listrik rumah tangga ikut bertambah setiap bulan.
Menurut pengakuan warga, tanpa bantuan pompa tersebut aliran air sering kali sangat kecil dan tidak mencukupi kebutuhan harian keluarga. Kondisi ini membuat sebagian warga merasa masih harus berjuang untuk mendapatkan layanan yang seharusnya menjadi hak pelanggan.
Sorotan publik semakin menguat karena YLPK PERARI Kabupaten Tangerang bersama Mantv7.com sebelumnya telah melayangkan surat klarifikasi dan konfirmasi resmi kepada Direksi PERUMDAM TKR terkait berbagai temuan lapangan. Namun hingga berita ini diturunkan, surat tersebut disebut belum memperoleh penjelasan terbuka yang menjawab berbagai pertanyaan masyarakat.
Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh layanan sesuai standar yang dijanjikan.
Aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Buyung E, menegaskan bahwa masyarakat tidak sedang mencari konflik dengan siapa pun. Menurutnya, warga hanya berharap adanya keterbukaan informasi dan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung di lapangan. “Jika memang terdapat kendala, sampaikan secara terbuka. Jika ada perbaikan, tunjukkan hasilnya. Kepercayaan publik tumbuh dari keterbukaan dan penyelesaian masalah, bukan dari narasi semata,” tegasnya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pelayanan publik tidak hanya tercermin dari program yang diumumkan atau penghargaan yang diterima, tetapi juga dari apa yang benar-benar dirasakan masyarakat. Selama masih ada warga yang harus menunggu hingga larut malam demi memperoleh air bersih, ruang evaluasi tetap terbuka.
Sebab pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang capaian, melainkan tentang kesediaan untuk mendengar, memperbaiki, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
(RED)
