Mantv7.com | Tangerang – Keberadaan satu unit ambulans yang bersiaga di sekitar lokasi penyampaian aspirasi masyarakat di sebuah wilayah di Kabupaten Tangerang menjadi perhatian publik. Bukan karena adanya korban yang harus dievakuasi, melainkan karena beragam opini berkembang lebih cepat dibanding penjelasan resmi. Di tengah derasnya informasi yang beredar, muncul pertanyaan publik, apakah penilaian yang berkembang sudah didasarkan pada fakta yang utuh atau masih sebatas potongan informasi yang belum terverifikasi?
Sorotan kemudian melebar ke berbagai arah. Sebagian pihak mempertanyakan legalitas operasional ambulans, sementara pihak lain beranggapan kendaraan tersebut hanya disiagakan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kondisi darurat medis. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan resmi agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi maupun penafsiran yang saling bertentangan.
Menanggapi polemik tersebut, Buyung E., Aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menegaskan bahwa kontrol sosial merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam negara demokrasi. Namun, menurutnya, kontrol sosial juga harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan data, fakta, dan proses pembuktian, bukan semata-mata membangun opini yang berpotensi memengaruhi persepsi publik.
“Kalau memang ada indikasi penyimpangan, jangan berhenti pada opini. Dorong klarifikasi, buka datanya, dan biarkan mekanisme hukum bekerja. Kontrol sosial bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang mampu menghadirkan fakta yang dapat diuji. Jangan sampai masyarakat digiring untuk menyimpulkan sesuatu sebelum seluruh fakta terbuka,” tegas Buyung.
Menurut Buyung, keberadaan ambulans di sekitar kerumunan massa belum serta-merta dapat dimaknai sebagai sebuah pelanggaran. Untuk menilai ada atau tidaknya persoalan hukum, perlu diketahui terlebih dahulu siapa pengelola ambulans tersebut, apa dasar penugasannya, bagaimana status kepemilikannya, serta apakah terdapat prosedur operasional yang menjadi dasar kendaraan itu berada di lokasi. Tanpa rangkaian informasi tersebut, penilaian yang berkembang berpotensi hanya menjadi persepsi yang belum memperoleh pembuktian secara utuh.
Ia menambahkan bahwa apabila muncul pertanyaan mengenai legalitas penggunaan ambulans maupun status kepemilikannya, maka hal tersebut semestinya dijawab melalui keterbukaan informasi oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsinya. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian berdasarkan data resmi, bukan sekadar informasi yang beredar di ruang publik.
Dalam perspektif hukum, pembahasan mengenai penggunaan kendaraan prioritas, pelayanan kepada masyarakat, hak memperoleh informasi, serta kebebasan menyampaikan pendapat perlu mengacu pada:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menurut Buyung, seluruh regulasi tersebut menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat sebagai prinsip yang harus dijaga. Apabila ambulans tersebut berkaitan dengan aset pemerintah, maka publik berhak mengetahui status pengelolaannya melalui pejabat atau perangkat yang memiliki kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebaliknya, apabila ambulans berasal dari swadaya masyarakat atau lembaga nonpemerintah, informasi tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak memunculkan penafsiran lain yang berkembang tanpa dasar yang jelas.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak dibangun oleh siapa yang paling keras bersuara, melainkan oleh siapa yang paling bertanggung jawab menghadirkan fakta. Kritik tetap dibutuhkan sebagai bagian dari kontrol sosial, tetapi akan lebih bernilai apabila diarahkan untuk mendorong transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang berkembang. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari seluruh pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum tertentu dalam peristiwa ini. Sorotan pemberitaan ini ditujukan pada aspek keterbukaan informasi publik, hak masyarakat untuk memperoleh informasi, serta fungsi kontrol sosial pers dalam negara demokrasi.
Pada akhirnya, masyarakat berhak memperoleh fakta yang utuh agar dapat menilai setiap persoalan secara objektif, bukan berdasarkan opini yang berkembang sebelum seluruh informasi terungkap.
(RED)
