Mantv7.com | Tangerang — Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar slogan dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan amanat konstitusi yang wajib diwujudkan dalam setiap penggunaan anggaran negara. Ketika masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang utuh mengenai pengelolaan keuangan publik maupun penegakan hukum, ruang bagi pertanyaan, kritik, bahkan spekulasi akan semakin terbuka.
Di berbagai daerah, publik masih kerap mempertanyakan pengelolaan anggaran serta penanganan sejumlah perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dana yang bersumber dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral, sebagaimana proses penegakan hukum juga dituntut berjalan secara profesional, objektif, dan transparan.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, masih terdapat sejumlah informasi yang dinilai belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Kondisi tersebut memperkuat pentingnya fungsi kontrol sosial masyarakat dan pers sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Salah satu perhatian publik saat ini tertuju pada penanganan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Setelah diumumkannya penangkapan seorang oknum aktivis berinisial WJ, justru muncul berbagai pertanyaan yang hingga kini terus berkembang di tengah masyarakat.
Publik mempertanyakan perubahan nominal uang dari Rp25 juta menjadi Rp15 juta, alasan uang tersebut berada di dalam amplop putih berstempel tiga desa, serta bagaimana rangkaian komunikasi yang terjadi sebelum penyerahan uang dilakukan. Pertanyaan tersebut dipandang sebagai bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh, bukan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.
Di balik penanganan perkara tersebut, muncul pula pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah peristiwa ini cukup dipandang sebagai dugaan pemerasan, atau masih terdapat kemungkinan konstruksi hukum lain yang perlu diuji melalui penyidikan secara menyeluruh? Dalam hukum pidana, suatu perkara tidak berhenti pada kesan awal. Konstruksi hukum dapat berkembang apabila penyidik menemukan fakta, dokumen, komunikasi, maupun keterangan para pihak yang memberikan gambaran berbeda dari informasi yang telah beredar.
Perhatian masyarakat juga tertuju pada tujuan penyerahan uang yang menjadi pokok perkara. Apabila suatu pemberian dimaksudkan untuk memengaruhi penanganan sebuah laporan, maka aspek tersebut menjadi bagian yang patut didalami oleh penyidik. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya unsur tekanan atau permintaan yang bertentangan dengan hukum, maka unsur pidana yang relevan juga harus diuji secara cermat. Seluruh penilaian tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.
Buyung E., aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai masyarakat tidak sedang menunggu siapa yang lebih dahulu dinyatakan bersalah. Menurutnya, publik justru berharap aparat penegak hukum berani mengungkap seluruh rangkaian fakta secara transparan dan objektif.
“Kontrol sosial bukan bertujuan menghakimi siapa pun. Yang kami dorong adalah proses hukum yang profesional, objektif, dan berani menguji seluruh kemungkinan berdasarkan alat bukti yang sah. Semakin terbuka prosesnya, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Menurut Buyung E., apabila berdasarkan hasil penyidikan terdapat pihak-pihak lain yang dipandang perlu dimintai keterangan, maka proses tersebut hendaknya dilakukan secara profesional sesuai kewenangan aparat penegak hukum. Ia menilai seluruh pihak yang disebut dalam rangkaian peristiwa, termasuk apabila relevan berdasarkan alat bukti, dapat dimintai klarifikasi guna memastikan seluruh fakta terungkap secara utuh. Langkah tersebut, menurutnya, bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Dari perspektif hukum, penyidik memiliki kewajiban menggali seluruh alat bukti secara komprehensif, mulai dari kronologi komunikasi, dokumen, rekaman, hingga keterangan para pihak. Penentuan konstruksi hukum harus dibangun berdasarkan pembuktian yang objektif sebagaimana diatur dalam KUHAP, bukan berdasarkan asumsi ataupun tekanan opini publik. Pada saat yang sama, seluruh penyelenggara negara tetap terikat oleh sumpah jabatan, kode etik, serta kewajiban menjalankan tugas secara jujur, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk penghormatan terhadap amanah rakyat.
Redaksi menegaskan bahwa tulisan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Redaksi tidak menyimpulkan adanya keterlibatan maupun pelanggaran hukum oleh pihak mana pun. Penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti yang sah dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang berkaitan dengan berbagai pertanyaan publik tersebut belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan demi menjaga keberimbangan informasi. Pada akhirnya, perkara OTT Legok tidak hanya menguji benar atau salahnya seseorang, tetapi juga menguji sejauh mana proses penegakan hukum mampu mengungkap seluruh fakta secara utuh, profesional, transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih.
(RED)
