Mantv7.com | Kabupaten Tangerang – Ketika 265.090 warga Kabupaten Tangerang tercatat hidup dalam kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Tangerang justru menuai sorotan publik usai menggelar rapat koordinasi bertajuk efisiensi belanja dan efektivitas kinerja OPD yang dirangkai dengan ASN Award dan Musrenbang Award 2025 selama tiga hari di hotel bintang empat Holiday Inn Pasteur, Bandung, lengkap dengan hiburan grup band nasional Republik.
Judul acaranya berbicara soal efisiensi. Namun kemasan pelaksanaannya justru memantik tanda tanya besar sekaligus kegeraman sosial, karena digelar jauh dari daerah, sarat perjalanan dinas, dan dibalut nuansa seremonial yang mewah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Tangerang menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Provinsi Banten. Kondisi ini dipicu gelombang PHK, bangkrutnya industri, serta urbanisasi yang tidak diimbangi lapangan kerja. Di saat ribuan keluarga berjuang bertahan hidup, publik dipaksa menyaksikan kontras telanjang antara penderitaan rakyat dan kemewahan birokrasi.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai, kegiatan evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan sejatinya dapat dilakukan secara sederhana, bermartabat, dan hemat, tanpa harus menguras anggaran besar atau melukai sensitivitas sosial.
Jika digelar di Kabupaten Tangerang dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah, tanpa perjalanan dinas massal dan tanpa hiburan artis nasional, estimasi anggaran wajar diperkirakan hanya berkisar Rp250–375 juta, mencakup konsumsi lokal, dokumentasi, perlengkapan acara, serta penghargaan dan sertifikat.
Namun fakta pelaksanaan di Bandung membuka ruang indikasi pembengkakan belanja. Berdasarkan standar biaya hotel, paket rapat, transportasi, serta honor hiburan nasional, total biaya kegiatan tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp1,7 hingga Rp2,4 miliar, angka yang masih bersifat estimatif dan membutuhkan klarifikasi resmi.
Artinya, terdapat selisih potensi pemborosan hingga Rp1,4–2 miliar dibanding skema efisien. Meski belum merupakan angka final, perbandingan ini cukup membuat publik tersentak dan mempertanyakan: ke mana empati anggaran itu diarahkan di tengah kemiskinan ekstrem?
Aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Buyung E, menyebut situasi ini sebagai ironi yang menyakitkan dan layak dikritisi terbuka sebagai bagian dari kontrol sosial. “Kami tidak sedang menuduh, tetapi mempertanyakan kewarasan kebijakan. Ketika ratusan ribu warga hidup miskin ekstrem, lalu uang rakyat dipakai untuk hotel, perjalanan dinas, dan panggung hiburan, itu melukai rasa keadilan,” ujarnya.
Buyung menegaskan, seluruh anggaran daerah bersumber dari pajak rakyat. “Selisih Rp1 sampai Rp2 miliar itu bukan angka kecil. Itu bisa menjadi makanan, pelatihan kerja, atau bantuan hidup bagi warga yang hari ini nyaris tak punya pilihan,” katanya.
Kegiatan ini turut menyeret sorotan ke DPRD Kabupaten Tangerang, Inspektorat Daerah, hingga prinsip pencegahan yang kerap digaungkan KPK. Sejumlah kalangan menilai terdapat dugaan kelalaian etis dan potensi maladministrasi kebijakan jika belanja nonprioritas dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial yang menyerupai darurat.
Di tengah 265 ribu warga miskin ekstrem, publik kini menunggu jawaban terbuka. YLPK PERARI menegaskan, transparansi adalah keharusan, bukan pilihan. Di Kabupaten Tangerang hari ini, efisiensi bukan sekadar kata ia adalah ujian nurani kekuasaan di hadapan rakyat yang sedang berjuang hidup.
(OIM)
