Mantv7.com | Tangerang – Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan publik. Rapat koordinasi bertajuk mendorong efisiensi belanja dan efektivitas kinerja OPD yang digelar selama tiga hari di Hotel Holiday Inn Pasteur, Bandung, lengkap dengan hiburan grup band nasional Republik, memantik kritik tajam. Dugaan pemborosan anggaran dan praktik maladministrasi langsung mencuat, menimbulkan pertanyaan: jika tujuan rapat adalah evaluasi, mengapa harus dipertontonkan mewah di luar daerah?
Ironisnya, Bupati Tangerang masih belum memberikan kejelasan tentang manfaat acara tersebut. Dugaan ketidaktransparanan ini memperkuat kecurigaan publik: apakah rapat ini benar-benar untuk evaluasi kinerja, atau sekadar pesta anggaran pejabat dengan pembungkus formalitas?
Video dari Info Tangerang Raya menunjukkan pejabat Pemkab Tangerang sedang berdendang bersama Grup Band Republik saat acara ASN & Musrenbang Award 2025 yang digelar selama tiga hari di Hotel Holiday Inn Pasteur, Bandung di tengah fakta 265 ribu warga miskin ekstrem di zona merah SPI KPK.”
Kalau dihitung dari perkiraan point-point even, konsumsi, akomodasi, transportasi, hiburan, dan kata persamaan lainnya, anggaran kegiatan ini diperkirakan menyedot Rp1,7–2,4 miliar, sementara skema efisien seharusnya cukup Rp250–375 juta jika dilakukan di wilayah Kabupaten Tangerang dengan fasilitas pemerintah sendiri. Selisih Rp1,4–2 miliar ini, perkiraan kasar dari total point-point even dan kata persamaan lainnya, jelas membuka dugaan pemborosan.
Fakta BPS semakin memperkuat kritik ini. Kabupaten Tangerang tercatat memiliki jumlah warga miskin ekstrem tertinggi se-Banten. Jika anggaran Rp1,4–2 miliar itu dialihkan, perkiraan dari point-point kebutuhan warga miskin ekstrem dan kata persamaan lainnya, bisa menyentuh ribuan keluarga. Dugaan pengabaian prioritas publik semakin tajam: rakyat miskin menunggu bantuan, sementara anggaran dipertontonkan secara boros.
Perbandingan ini semakin menyayat hati jika dikaitkan dengan Sumatera yang masih berduka akibat bencana alam dan ketimpangan pembangunan. Dana publik yang dipertontonkan di Tangerang, perkiraan dari point-point even hiburan dan akomodasi, bisa menjadi bantuan nyata bagi korban bencana, memperbaiki infrastruktur, atau mendukung program sosial. Dugaan ketidakpedulian pejabat terhadap rakyat semakin terlihat jelas.
Kondisi ini diperparah penilaian KPK yang menempatkan Kabupaten Tangerang dalam zona merah untuk beberapa indikator tata kelola keuangan dan pelayanan publik. Dugaan maladministrasi, potensi penyalahgunaan wewenang, dan risiko korupsi menjadi nyata. Jika anggaran diboroskan seperti ini, apa kabar dengan pengawasan KPK? Dugaan lemahnya kontrol internal menjadi alarm merah bagi publik.
Rapat tiga hari di hotel mewah ini juga membuka dugaan pelanggaran administrasi dan etik pejabat. Analisis menunjukkan penggunaan anggaran untuk akomodasi, hiburan, dan perjalanan dinas yang berlebihan berpotensi melanggar prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dugaan pelanggaran ini harus masuk ranah klarifikasi pejabat terkait.
Wakil Ketua YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Rian Hidayat, mengecam praktik ini dengan tegas: “Rapat evaluasi adalah kegiatan rutin. Tidak ada alasan logis digelar tiga hari di hotel mewah luar daerah. Dugaan pemborosan dan dugaan pelanggaran etik ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat.”
Rian menambahkan, kegiatan ini berpotensi bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata kelola keuangan daerah. Dugaan pengabaian prinsip efisiensi dan akuntabilitas membuka celah pelanggaran administrasi dan etik pejabat yang nyata.
Rian menuntut BPK dan KPK segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Tangerang. “Masyarakat berhak tahu apakah anggaran mereka digunakan untuk kepentingan publik atau untuk pesta pejabat. Dugaan maladministrasi, dugaan pemborosan, dan dugaan pelanggaran etik harus diusut tuntas. Kalau Rp1,4–2 miliar dialihkan, perkiraan dari point-point kebutuhan warga miskin ekstrem dan kata persamaan lainnya, bisa menyelamatkan ribuan keluarga,” tegasnya lagi.
Dari Sumatera yang masih belum terangkul sepenuhnya hingga Tangerang yang rawan zona merah, satu hal jelas: tanpa reformasi tata kelola keuangan daerah dan penegakan akuntabilitas pejabat, kemiskinan ekstrem dan ketimpangan pembangunan akan terus berulang. Rakyat menuntut keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas bukan rapat mewah di hotel berbintang, sementara mereka masih berjuang untuk hidup sehari-hari.
Mantv7 telah mencoba mengonfirmasi langsung pihak Pemkab Tangerang terkait dugaan pemborosan anggaran dan pemilihan lokasi rapat. Hingga berita tayang, belum ada respons resmi dari Bupati maupun Wakil Bupati. Semua angka nominal yang disebutkan masih dalam perkiraan, kalau di hitung dari point-point even dan lainnya, serta kata persamaan lainnya, dan menunggu konfirmasi lebih lanjut.
(OIM)
