Mantv7.com | Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu menghadirkan lonjakan wisatawan di berbagai destinasi. Jalanan padat, area parkir penuh, warung dan restoran diserbu pengunjung. Di balik geliat ekonomi yang meningkat, ada satu realitas yang kerap luput dari perhatian: posisi konsumen yang semakin rentan dirugikan.
Setiap musim libur panjang, pola keluhan publik hampir selalu sama. Tarif parkir dipatok di luar kewajaran, harga makanan melonjak tanpa daftar harga yang jelas, dan konsumen dipaksa menerima keadaan demi menghindari konflik. Dalam situasi seperti ini, liburan yang seharusnya menyenangkan justru berubah menjadi beban psikologis dan finansial.
Praktik semacam ini tidak bisa lagi dianggap hal lumrah. Ketika permainan tarif dan dugaan pungutan liar dibiarkan, yang rusak bukan hanya dompet masyarakat, tetapi juga rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap ruang wisata dan layanan publik itu sendiri.
Di tengah kondisi tersebut, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) hadir bukan sekadar sebagai pengkritik, melainkan sebagai benteng perlindungan konsumen. YLPK PERARI menegaskan bahwa momentum libur Nataru justru harus menjadi ruang aman bagi masyarakat, bukan ladang eksploitasi.
Wakil Ketua YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Rian Hidayat, menegaskan bahwa edukasi adalah kunci utama membalik posisi tawar konsumen. “Masyarakat harus paham bahwa mereka punya hak. Warga tidak boleh diam saat dirugikan. Hukum berpihak pada masyarakat yang berani bertindak dengan cara yang benar dan beradab,” tegasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab publik, YLPK PERARI menyusun panduan praktis dan aman menghadapi dugaan pungli parkir. Langkah pertama yang dianjurkan adalah mengamankan bukti sejak awal, salah satunya dengan merekam percakapan menggunakan ponsel secara wajar dan sopan.
Dalam situasi tersebut, warga disarankan mengajukan pertanyaan sederhana namun menentukan, seperti siapa yang memerintahkan kenaikan tarif dan apa dasar aturannya. Pertanyaan ini bukan untuk memancing konflik, melainkan untuk menguji legalitas praktik yang terjadi di lapangan.
YLPK PERARI juga menekankan pentingnya karcis parkir sebagai bukti fisik. Karcis yang sering dianggap sepele justru memiliki nilai hukum yang kuat, terlebih jika tarif yang tercantum tidak sesuai ketentuan. Dokumentasi karcis melalui foto menjadi bagian penting dalam penguatan bukti.
Langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah melapor ke Polsek terdekat melalui Laporan Pengaduan (Lapdu). Rian Hidayat menegaskan bahwa melapor bukan tindakan berlebihan. “Negara tidak akan hadir jika masyarakat memilih diam. Laporan adalah pintu masuk agar hukum bekerja,” ujarnya.
Bagi warga yang ragu atau khawatir menghadapi proses hukum sendirian, YLPK PERARI membuka layanan pengaduan dan pendampingan secara aktif, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Lembaga ini memastikan setiap aduan ditangani secara profesional, manusiawi, dan bertanggung jawab.
Komitmen tersebut diperkuat dengan dukungan Law Firm Hefi Sanjaya & Partners, yang terdiri dari pengacara berpengalaman dan siap memberikan support hukum penuh kepada YLPK PERARI dalam mengawal hak-hak konsumen.
Dari sisi kontrol sosial dan informasi publik, media Mantv7.com menyatakan komitmennya untuk selalu berdiri di samping YLPK PERARI, mengawal isu perlindungan konsumen secara konsisten agar suara masyarakat tidak tenggelam dan praktik merugikan tidak dibiarkan sunyi.
Melalui edukasi yang kuat, pendampingan hukum profesional, dan pengawalan media yang berkelanjutan, YLPK PERARI menegaskan posisinya sebagai lembaga yang tidak hanya berbicara, tetapi bekerja. Libur Nataru seharusnya menghadirkan kebahagiaan, dan YLPK PERARI memastikan konsumen tidak lagi menjadi korban dalam diam.
(OIM)
