Mantv7.com | Kabupaten Tangerang – Gelombang kegelisahan publik di Kabupaten Tangerang kian membesar. Berawal dari rapat koordinasi Pemkab Tangerang di Bandung yang disinyalir menelan anggaran hingga Rp900 juta dan menghadirkan band nasional Repvblik, polemik ini menjelma menjadi api kemarahan rakyat yang belum juga dipadamkan.
Siapa yang bertanggung jawab, untuk apa anggaran sebesar itu dikeluarkan, dan mengapa rapat pemerintahan harus dibungkus nuansa hiburan pertanyaan-pertanyaan ini terus bergema. Ratusan pemberitaan media lokal telah mengulasnya.
Aksi demonstrasi berlangsung berhari-hari, bahkan hingga kini aktivis masih berkeliling lingkungan Pemkab Tangerang menyuarakan protes. Namun satu hal terasa mencolok: Bupati Tangerang Maesyal Rasyid belum tampil langsung menjawab publik secara terbuka.
Alih-alih menggelar konferensi pers yang transparan di hadapan rakyatnya sendiri, Pemkab justru memilih jalur lain menyampaikan permintaan maaf atas kritik melalui media nasional. Langkah ini mengundang tanda tanya besar. Sebab yang ditunggu masyarakat bukan sekadar kata maaf, melainkan penjelasan utuh, terbuka, dan bisa diuji publik.
Persoalan ini tidak berdiri sendiri. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, publik kembali dihadapkan pada indikasi carut-marut perizinan di Kabupaten Tangerang. Puluhan media lokal berulang kali mengangkat aktivitas pemakaman komersial yang diduga berjalan tanpa izin lengkap, industri yang patut diduga beroperasi puluhan tahun tanpa legalitas memadai, hingga dokumen bangunan yang disebut-sebut masih prematur. Fakta-fakta ini terus berseliweran di ruang publik, memantik kemarahan warga.
DPRD Kabupaten Tangerang melalui Komisi IV bahkan telah meminta penghentian sementara aktivitas pemakaman komersial yang bermasalah. Namun di lapangan, aktivitas tersebut masih berjalan, seolah ada mata yang sengaja dipejamkan. Kondisi ini memunculkan kesan pembiaran dan membuka celah potensi kerugian negara, sekaligus melukai rasa keadilan masyarakat.
Di tengah sorotan tajam itu, klarifikasi resmi yang muncul justru dibungkus dengan narasi yang kian manis. Disebutkan bahwa sebagian besar perizinan telah rampung, sementara sisanya masih dalam tahapan proses. Proyek digambarkan seluas 30–32 hektare, lengkap dengan masjid, lounge, restoran, hingga area bermain anak. Secara visual, mungkin memukau. Namun secara sosial, sebagian warga mengaku merasa asing di tanahnya sendiri.
Di titik inilah publik mulai bertanya lebih dalam: apakah ini sekadar miskomunikasi administratif, atau justru mengarah pada pola lama “izin menyusul” yang selama ini kerap dibantah, namun tak pernah benar-benar dibedah secara transparan?
Sejumlah pemberitaan media lokal mencatat penolakan warga sekitar terhadap pembangunan makam komersial tersebut. Bagi masyarakat, proyek itu dinilai jauh dari semangat rahmatan lil alamin, karena alih-alih membawa kemaslahatan, justru menimbulkan keresahan, keterasingan ruang hidup, dan mengabaikan suara warga yang terdampak langsung.
Buyung E, aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK PERARI, menilai situasi ini sudah masuk tahap serius. Dari sudut pandang kontrol sosial, ia menegaskan bahwa diamnya pimpinan daerah justru memperparah krisis kepercayaan. “Yang dipersoalkan masyarakat bukan hanya soal angka Rp900 juta atau megahnya sebuah proyek. Yang dipertanyakan adalah keberanian pemerintah untuk jujur dan terbuka. Kalau semua sudah sesuai aturan, buka saja semuanya ke publik. Jangan biarkan rakyat menduga-duga,” tegas Buyung.
Menurutnya, ketika klarifikasi disampaikan setengah-setengah dan tidak dibuka dalam forum terbuka, maka ruang spekulasi akan selalu lebih besar daripada fakta. Di titik itulah kepercayaan publik runtuh, dan pemerintah kehilangan legitimasi moral.
YLPK PERARI Kabupaten Tangerang secara tegas mendesak Bupati Maesyal Rasyid untuk turun langsung, bukan lewat pernyataan tidak langsung atau narasi yang disebar terpisah-pisah. Konferensi pers terbuka, pemaparan dokumen, serta penjelasan menyeluruh yang bisa diakses masyarakat luas dinilai sebagai langkah paling rasional untuk meredam kegaduhan. Sebab bagi publik, persoalan ini bukan semata soal rapat, hiburan, atau perizinan. Ini adalah soal kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab kekuasaan.
Kabupaten Tangerang tidak kekurangan gedung megah dan proyek besar. Namun hari ini, yang paling dibutuhkan rakyatnya adalah pemimpin yang berani berdiri di depan mikrofon, menatap mata warganya, dan berkata apa adanya.
Jika tidak, diam akan terus dibaca sebagai pengakuan, dan setiap narasi manis justru akan terasa pahit di telinga rakyat.
(RED)
