Mantv7.com | Lagu “Bertahta di Atas Tanah Merdeka” bukan sekadar karya musik, tetapi media edukasi publik yang menampar kesadaran: kekuasaan lahir dari rakyat, bukan kehendak pribadi, dan tanggung jawab moral penguasa adalah harga yang tak bisa dinegosiasikan.
Kata “bertahta” merepresentasikan jabatan dan wewenang, sementara “tanah merdeka” menegaskan bahwa kekuasaan dibangun di atas hak masyarakat yang diperjuangkan. Jika keseimbangan ini hilang, demokrasi perlahan retak, dan rakyat menjadi korban.
Lirik “kauhancurkan rumah yang melindungimu” menjadi peringatan keras. Rakyat adalah fondasi kekuasaan; setiap kebijakan yang disinyalir merugikan publik adalah alarm bahwa kepercayaan yang dibangun berpuluh tahun bisa runtuh dalam sekejap.
Ungkapan “kaupukul bahu yang dulu memapahmu” menegaskan ironi kekuasaan: suara rakyat yang dahulu menopang kini dalam banyak dugaan dianggap gangguan. Kritik yang sehat justru dipersempit, aspirasi yang sah kerap terabaikan.
Lagu ini mendidik kita bahwa kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik. Kemerdekaan juga berarti bebas dari kebijakan yang menindas, dari penguasa yang lupa asal-usul, dan dari sistem yang mengabaikan hak warga negara.
Bagi pelajar dan mahasiswa, lagu ini memberi pelajaran berharga: demokrasi tidak cukup dijalani dengan memilih, tetapi juga dengan mengawasi, mengkritik, dan bersuara secara bertanggung jawab. Kritis adalah bagian dari hak dan kewajiban warga.
Pesan lagu ini relevan dengan kondisi Kabupaten Tangerang. Di tengah pembangunan, berbagai dugaan kebijakan yang belum berpihak pada hak masyarakat mengingatkan bahwa kontrol sosial tidak boleh diabaikan.
Indikasi kebijakan yang timpang menempatkan warga di posisi lemah. Lagu ini menjadi alarm agar pembangunan dan keputusan publik dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan empati, sehingga hak rakyat tetap terjaga.
Aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Buyung E, menegaskan bahwa seni adalah bagian dari kontrol sosial. “Ini bukan tuduhan, tapi peringatan agar kekuasaan dijalankan sesuai amanah dan berpihak pada rakyat,” ujarnya tegas.
Menurut Buyung E, pejabat yang digaji dari uang rakyat wajib membuka ruang kritik dan klarifikasi. “Jika kritik dibungkam, demokrasi sedang diuji. Rakyat berhak menagih haknya, dan pejabat wajib bertanggung jawab,” jelasnya.
Akhirnya, “Bertahta di Atas Tanah Merdeka” adalah pesan moral yang jelas: jangan hancurkan rumah yang melindungimu, jangan abaikan bahu yang dulu memapahmu. Kekuasaan sah hanya jika dijalankan dengan nurani dan menegakkan hak rakyat.
(RED)
