Mantv7.com | Tangerang – Kasus penitipan satu unit Toyota Ayla tahun 2021 di Kampung Selon RT 01/04, Desa Merak, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, menjadi pengingat keras bagi masyarakat. Mobil itu awalnya disebut hanya titipan sementara karena alasan mendesak. Kendaraan tersebut dibawa melalui seorang laki-laki yang berdomisili di Desa Blukbuk, Kecamatan Kronjo. Namun kemudian muncul informasi bahwa unit itu ternyata hasil rental dari luar provinsi yang dilakukan oleh temannya yang juga tinggal di Kronjo.
Status sebagai kendaraan rental disebut tidak dijelaskan secara terbuka sejak awal kepada pihak penerima titipan. Di sisi lain, penyewa yang merental mobil tersebut kini dikabarkan belum diketahui kejelasan keberadaannya. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pengalihan kendaraan tersebut sudah mendapat izin dari pemilik rental? Jika belum, maka ada potensi persoalan hukum yang tidak sederhana.
Dalam hukum perdata, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, isi kontrak rental wajib dipatuhi. Jika dalam perjanjian disebutkan kendaraan tidak boleh dialihkan, maka aturan itu mengikat. Jika penyewa melanggar isi kontrak, maka bisa masuk kategori wanprestasi atau ingkar janji. Konsekuensinya bisa berupa ganti rugi hingga gugatan perdata dari pihak yang dirugikan.
Dalam kondisi tertentu, bila kendaraan yang masih dalam status sewa dialihkan tanpa izin dan dikuasai seolah bebas digunakan, situasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan pidana. Pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan. Namun tentu, penilaian unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi warga. Menerima titipan kendaraan tanpa memastikan status hukumnya bisa berisiko. Jangan hanya percaya pada ucapan. Pastikan siapa pemiliknya, apakah masih dalam masa rental, dan apakah ada izin tertulis.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan hak atas informasi yang benar dan jujur. Artinya, setiap orang berhak mengetahui kondisi sebenarnya sebelum menerima atau menggunakan suatu barang.
Buyung, aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK Perari Kabupaten Tangerang, menyampaikan bahwa masyarakat harus lebih melek hukum. “Jangan mudah percaya hanya karena kenal. Setiap urusan ada aturannya. Kalau status kendaraan tidak jelas, lebih baik tanya dan pastikan dulu. Melek hukum itu cara melindungi diri,” tegasnya.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi bisa menyeret banyak pihak ke dalam masalah. Niat membantu bisa berubah menjadi risiko hukum jika tidak disertai kehati-hatian.
Masyarakat perlu sadar, kendaraan bukan barang kecil nilainya. Setiap perpindahan penguasaan harus jelas dasar hukumnya. Lebih baik tegas di awal daripada berhadapan dengan proses panjang di kemudian hari.
(RED)
