Mantv7.com | Tangerang — Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika seorang pekerja yang mengabdi selama 16 tahun tiba-tiba diputus dari sistem yang selama ini ia jaga. Setyo Budi Utomo, yang sejak 2008 berada di jantung operasional perusahaan, mendadak diminta menyerahkan tanggung jawabnya tanpa penjelasan transparan. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan memunculkan sinyal adanya keputusan besar yang berjalan tanpa pijakan prosedur yang jelas. Publik pun mulai bertanya: apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mendadak ini.
Permintaan serah terima jabatan pada 30 Desember 2024 datang tanpa ruang dialog yang layak. Tidak ada forum pembelaan, tidak ada tahapan peringatan formal, dan tidak terlihat proses yang menghormati prinsip keadilan kerja. Situasi ini memunculkan indikasi kuat bahwa keputusan tersebut bukan hasil proses yang terbuka, melainkan langkah sepihak yang langsung memutus nasib seseorang. Bagi banyak pekerja, ini bukan hanya cerita tentang satu orang, tetapi alarm yang terasa dekat dan nyata.
Ketegangan semakin memuncak ketika tuduhan penyalahgunaan dana mulai diarahkan kepada Budi. Tuduhan itu datang cepat, tajam, dan menghantam reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun. Namun hingga kini, muncul kecurigaan karena tidak terlihat adanya audit independen yang dipublikasikan secara terbuka. Dalam logika keadilan, tuduhan seharusnya dibuktikan dengan terang, bukan sekadar diucapkan dengan keyakinan sepihak.
Temuan sementara justru mengarah pada fakta bahwa setiap pengeluaran operasional disebut telah melewati mekanisme persetujuan internal. Jika alur persetujuan itu benar ada, maka muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari: mengapa tanggung jawab kini tampak mengerucut pada satu sosok saja. Situasi ini memunculkan persepsi adanya ketimpangan kekuasaan, di mana posisi lemah menjadi titik paling mudah untuk dibebani seluruh beban persoalan.
Sorotan publik juga mengarah pada struktur pengawasan internal perusahaan. Muncul potensi konflik kepentingan karena posisi pengawas disebut memiliki kedekatan langsung dengan pucuk pimpinan. Dalam tata kelola yang sehat, independensi adalah garis yang tidak boleh dilanggar. Ketika garis itu tampak kabur, maka kepercayaan mulai terkikis, dan keadilan terasa semakin jauh dari jangkauan.
Laporan pidana yang muncul beberapa bulan setelah pemutusan kerja memperkuat spekulasi yang berkembang. Urutan waktu ini memunculkan perkiraan adanya langkah yang berjalan tidak seiring dengan prinsip kehati-hatian hukum. Publik mulai melihat pola yang terasa tidak biasa, di mana tuduhan dan keputusan tampak bergerak tanpa fondasi pembuktian yang transparan di awal.
Di sisi lain, hak-hak normatif yang seharusnya diterima pekerja disebut belum dipenuhi. Gaji terakhir, pesangon, dan dokumen kerja menjadi bagian dari hak yang kini masih menggantung. Jika kondisi ini benar, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dengan tegas mewajibkan pemberi kerja memenuhi hak pekerja secara adil dan bermartabat. Ketika hak diabaikan, maka hukum seolah kehilangan denyutnya.
Ketua Umum YLPK PERARI, Hefi Irawan, S.H., M.H., menyampaikan pernyataan tegas yang terasa seperti peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba mengabaikan hukum. Ia menyatakan bahwa setiap tindakan pemutusan kerja wajib melalui prosedur yang sah. “Jika terdapat indikasi PHK sepihak tanpa mekanisme hukum, maka itu berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri di atas hukum. Semua harus tunduk pada aturan,” ujarnya tegas.
Hefi juga menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah adalah fondasi utama negara hukum. Menurutnya, tuduhan tanpa pembuktian yang objektif hanya akan melukai prinsip keadilan. Ia mengingatkan bahwa Pasal 28D UUD 1945 secara tegas menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Pernyataan ini bukan sekadar komentar, tetapi pesan bahwa hukum harus berdiri tegak, bukan condong pada kekuatan tertentu.
Kasus ini kini menjelma menjadi lebih dari sekadar konflik kerja. Ini menjadi cermin keras tentang bagaimana loyalitas bisa berubah menjadi kerentanan dalam sekejap. Banyak yang mulai melihat peristiwa ini sebagai gambaran nyata betapa tipisnya batas antara kepercayaan dan kehilangan, antara pengabdian dan tuduhan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kini publik menunggu dengan mata terbuka. Bukan hanya menunggu putusan, tetapi menunggu apakah keadilan benar-benar akan berbicara. Sebab ketika satu pekerja merasa suaranya terputus, maka yang sedang diuji bukan hanya nasibnya, tetapi juga keberanian hukum untuk berdiri di sisi yang benar.
(RED)
