Mantv7.com | Tangerang — Program literasi digital yang seharusnya menjadi wajah kemajuan pengetahuan masyarakat kini justru memantik gelombang pertanyaan. Pengadaan Tugu Titik Baca oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2024 dengan nilai Rp1.125.000.000 mulai disorot tajam oleh aktivis pengawas anggaran. Bukan tanpa alasan. Angka miliaran rupiah itu dinilai belum sepenuhnya terasa sepadan dengan apa yang terlihat di lapangan.
Program ini diketahui menghadirkan 15 titik Tugu Titik Baca di berbagai kecamatan. Setiap lokasi terdiri dari satu unit tugu dan dua lembar banner informasi literasi digital. Jika dibagi rata, nilai satu paket pengadaan berada di kisaran Rp75 juta. Di atas kertas, angka itu tampak rapi. Namun ketika mulai dibandingkan dengan realitas fisik di lapangan, sejumlah kalangan mulai merasakan adanya celah yang memicu kecurigaan publik.
Ketua Umum LSM ARBER, Arsyad atau yang akrab disapa Boni, menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyoroti persoalan ini. Ia menyebut temuan awal timnya memunculkan indikasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagi Boni, proyek yang membawa nama literasi tidak boleh meninggalkan jejak tanda tanya dalam penggunaan anggaran publik.
“Kami menemukan sinyal yang membuat publik bertanya-tanya. Nilai Rp75 juta per titik tentu bukan angka kecil. Jika masyarakat melihat sesuatu yang terasa tidak sebanding dengan nilai tersebut, maka wajar muncul kecurigaan. Ini bukan tuduhan, tetapi alarm agar semua pihak membuka data dan proses pengadaan secara terang,” tegas Boni.
Menurutnya, transparansi bukan sekadar formalitas laporan administrasi. Transparansi adalah keberanian untuk menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Ketika sebuah proyek publik mulai memunculkan bisik-bisik keraguan, maka klarifikasi terbuka adalah langkah paling sehat.
Sorotan yang sama juga datang dari Wakil Ketua YLPK Perari Kabupaten Tangerang, Rian Hidayat. Ia menilai program literasi digital seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat, bukan malah menjadi bahan diskusi panas tentang nilai anggaran yang terasa janggal.
“Kami mendukung penuh program literasi. Tapi ketika nilai anggarannya mencapai miliaran rupiah dan masyarakat melihat sesuatu yang terasa tidak sepadan, pemerintah daerah tidak boleh diam. Penjelasan terbuka adalah kewajiban moral sekaligus bentuk tanggung jawab kepada rakyat,” kata Rian Hidayat.
Rian menambahkan bahwa kontrol publik terhadap penggunaan anggaran bukan bentuk serangan terhadap pemerintah daerah. Justru sebaliknya, pengawasan masyarakat adalah fondasi demokrasi yang sehat agar setiap program benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar terlihat bagus di laporan.
Kini perhatian publik mulai tertuju pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang. Masyarakat berharap ada penjelasan utuh mengenai proses pengadaan, rincian spesifikasi teknis, hingga bagaimana nilai anggaran tersebut dihitung dan direalisasikan.
Sebab literasi bukan hanya soal membaca buku atau memindai kode digital di sebuah tugu. Literasi juga tentang keberanian membaca realitas: membaca angka anggaran, membaca transparansi, dan membaca keberpihakan kebijakan kepada rakyat. Jika tugu literasi berdiri dari uang publik, maka kejujuran anggaran adalah fondasi pertama yang wajib terlihat jelas.
(RED)
