Mantv7.com | Tangerang sedang menghadapi kenyataan yang tidak bisa lagi dibungkus rapi. Kurang lebih 102 ribu orang menganggur, sementara kawasan industri disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar. Di saat bersamaan, anggaran makan dan minum justru mengalir hingga puluhan miliar. Tiga fakta ini bukan berdiri sendiri ini satu tarikan napas yang sama. Masalah pertama jelas: pengangguran. Dengan TPT mendekati 6 persen, ditambah gelombang lulusan baru setiap tahun, tekanan ini bukan akan turun justru berpotensi naik. Ini bukan sekadar angka statistik, tapi realitas ribuan keluarga yang menunggu kepastian.
Masalah kedua datang dari sektor industri.
Sekitar 90 ribu pabrik berdiri di wilayah ini. Namun muncul sinyal yang tidak bisa diabaikan: manfaatnya belum terasa merata. Ada indikasi akses kerja yang belum sepenuhnya terbuka, bahkan berkembang persepsi adanya jalur masuk kerja yang berbiaya melalui skema outsourcing.
Jika ini hanya persepsi, maka perlu dibantah dengan data terbuka. Tapi jika ini temuan sementara di lapangan, maka ini menyentuh prinsip dasar keadilan kerja. Lapangan kerja ada, tapi aksesnya dipertanyakan ini kontradiksi yang tidak sehat.
Masalah ketiga datang dari dalam sistem anggaran. Tercatat 2.342 paket makan dan minum dengan nilai puluhan miliar tersebar di berbagai OPD. Dalih administratif tersedia, tapi publik membaca ini sebagai pola konsumtif yang terus berulang tanpa evaluasi mendalam.
Ketika tiga hal ini disandingkan, gambarnya menjadi tajam: pengangguran tinggi, potensi industri belum optimal, dan belanja konsumsi tetap dominan. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sinyal adanya ketidakseimbangan prioritas.
Dalam kerangka hukum, pemerintah daerah terikat pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam pengelolaan keuangan negara, RPJMD, serta tanggung jawab ASN. Setiap kebijakan harus bisa diuji: apakah benar berdampak pada masyarakat?
Namun, muncul perkiraan awal bahwa pengawasan internal belum berjalan maksimal. Ketika isu berulang tanpa penanganan terbuka, ruang kecurigaan publik menjadi semakin lebar. Di sinilah peran pengawas, termasuk PPNS, dipertanyakan secara wajar oleh masyarakat.
Buyung E, aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menegaskan pentingnya keterbukaan. “Ini bukan soal menyalahkan, tapi soal menjelaskan. Kalau ada indikasi masalah, buka. Kalau tidak ada, jelaskan. Publik berhak tahu ke mana arah kebijakan ini berjalan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keberpihakan. “Ketika pengangguran tinggi, harusnya semua energi diarahkan ke sana. Kalau justru anggaran besar terserap ke konsumsi internal, wajar kalau muncul pertanyaan dari masyarakat,” tambahnya.
Narasi ini tidak menyerang individu. Ini mengarah pada sistem yang perlu dibenahi. Karena jika pola lama terus dibiarkan, maka masalah akan terus berulang dengan wajah berbeda, tapi akar yang sama.
Di titik ini, masyarakat, aktivis, dan media bukan lawan pemerintah melainkan mitra pengawas. Koalisi moral ini penting untuk memastikan kebijakan tetap berada di jalur yang benar. Karena ini bukan soal mereka atau kita ini soal kepentingan bersama.
Jika tidak ada perubahan, maka konsekuensinya jelas: pengangguran bertambah, ketimpangan melebar, dan kepercayaan publik menurun. Tapi jika dibenahi sekarang, potensi besar daerah ini masih bisa diselamatkan.
(RED)
