Mantv7.com | Tangerang sedang tidak dalam kondisi biasa. Publik mulai merasakan, meski tidak selalu diucapkan. Ada keganjilan yang berulang, pola yang terasa sama, dan pertanyaan yang belum mendapat jawaban tuntas. Ini bukan sekadar persepsi, tapi sinyal yang mulai menguat di tengah masyarakat. Sinyal itu semakin jelas. Masalah muncul, dibahas, lalu perlahan menghilang tanpa penyelesaian yang benar-benar terasa. Ini bukan kejadian sekali dua kali. Pola ini berulang, dan dari sini muncul indikasi bahwa ada persoalan yang belum disentuh sampai ke akar.
Di tengah kondisi tersebut, cara pandang masyarakat mulai berubah. Tidak lagi sekadar menunggu, tapi mulai menilai. Ada kecurigaan publik bahwa sebagian persoalan hanya berhenti di permukaan, tidak dibongkar secara menyeluruh, sehingga dampaknya terus berulang.
Sorotan pun mengarah pada pengawas dan penegak aturan, termasuk PPNS. Pertanyaan yang muncul sederhana namun tajam: apakah fungsi pengawasan sudah berjalan maksimal? Karena jika berjalan, hasilnya seharusnya terasa. Jika tidak, wajar bila muncul tanda tanya.
Ini bukan tuduhan, melainkan sinyal kepedulian publik. Sebuah bentuk kegelisahan yang lahir karena melihat kondisi yang terasa stagnan. Masyarakat tidak menuntut yang berlebihan, hanya menginginkan perubahan yang nyata dan bisa dirasakan.
Di titik ini, satu hal menjadi terang: bupati tidak bisa bekerja sendiri. Sebesar apa pun komitmen yang ada, tanpa dukungan dan kontrol dari berbagai elemen, sistem berpotensi berjalan di tempat tanpa perbaikan signifikan.
Di sinilah peran 868 elemen menjadi sangat penting. Ormas, LSM, aktivis, media, dan berbagai komunitas bukan sekadar pelengkap, melainkan kekuatan sosial yang memiliki fungsi kontrol. Mereka memiliki tupoksi yang jelas, tinggal bagaimana peran itu dijalankan.
Buyung E, aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menegaskan bahwa momentum ini tidak boleh dilewatkan. “Kalau ada potensi masalah, jangan tunggu membesar. Kalau ada sinyal, jangan diabaikan. Semua elemen harus bergerak sesuai perannya. Ini soal tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi. “Jika semuanya berjalan sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup diri. Justru keterbukaan akan menjawab kecurigaan publik dan memperkuat kepercayaan,” tambahnya.
Langkah konkret sebenarnya sudah terbuka. Akses informasi publik tersedia melalui berbagai kanal seperti KIP, Sirup LKPP, LPSE, E-Katalog, hingga PPID daerah. Semua ini menjadi alat kontrol yang sah dan legal, tinggal dimanfaatkan secara maksimal.
Pesannya sederhana namun tegas: bantu pemerintah dengan cara yang benar awasi, dorong, dan ingatkan. Karena ketika semua elemen bergerak sesuai tupoksi, tidak ada lagi ruang bagi potensi penyimpangan untuk berkembang.
Jika 868 elemen benar-benar bergerak bersama, satu hal yang pasti: kepercayaan publik akan kembali terjaga. Sekarang bukan waktunya menunggu, tapi waktunya bertindak. Karena perubahan tidak datang dari diam, melainkan dari gerak bersama.
(RED)
