Mantv7.com | Tangerang tampak bersinar dari luar. Opini pelayanan publik dinyatakan “kualitas tinggi tanpa maladministrasi” dalam penilaian Ombudsman Banten yang dilaksanakan pada Jumat, 6 Maret 2026, di Pendopo Kabupaten Tangerang. LKPJ Tahun Anggaran 2025 juga mendapat apresiasi DPRD dalam Rapat Paripurna pada Senin, 30 Maret 2026. Semua tampak rapi dan meyakinkan, seakan tidak ada masalah. Namun, di balik panggung gemerlap itu, kritik tajam muncul dari berbagai pihak. Sejak awal tahun, Deden Umar Dani memberikan rapor merah melalui media lokal yang dekat dengan masyarakat, menyoroti kondisi riil yang dirasakan warga.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa Aliansi BEM Kabupaten Tangerang menggelar demonstrasi di Kantor Bupati (23/2/2026), menyerahkan “rapor merah” yang menyoroti lambatnya pembangunan infrastruktur, pengangguran, dan pelayanan publik. Aksi ini sempat memanas karena pimpinan tidak menemui massa, menegaskan jarak antara janji dan realita.
Kontrasnya jelas: Pemkab dipuji, tetapi pendidikan menghadapi kekurangan guru dan status honorer yang belum pasti. Infrastruktur sekolah bermasalah, ruang kelas rusak, dan beberapa lahan sekolah belum bersertifikat. Publik mulai mempertanyakan apakah program benar-benar menyentuh akar masalah.
Tata kelola sampah juga menunjukkan tantangan serius. Armada pengangkut ada, tetapi sampah tetap menumpuk di beberapa titik. Indikasi yang muncul bukan hanya soal alat, melainkan sistem manajemen yang belum berjalan maksimal.
Di bidang ketenagakerjaan, meski pelatihan BLK tersedia, tingkat penyerapan tenaga kerja belum optimal. Ada sinyal perlunya keterbukaan jalur kerja dan peluang yang lebih merata.
Selain itu, kemiskinan ekstrem, zona risiko korupsi, dan darurat sampah masih menjadi persoalan nyata. Fakta ini menekan, bukan sekadar opini. Setiap bulan yang berlalu tanpa perbaikan, celah semakin melebar dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Distribusi CSR industri juga menjadi sorotan. Dari puluhan ribu industri, manfaat yang dirasakan masyarakat belum merata. Strategi komunikasi pemerintah yang lebih memilih media nasional berbayar dibanding media lokal menimbulkan sinyal ketidakseimbangan informasi.
Aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Buyung E, menegaskan, “Pemkab Tangerang masih menghadapi tantangan besar dalam menangani persoalan pokok. Rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar citra dan program simbolik. Setiap kebijakan tanpa partisipasi publik berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat; ini soal hak warga untuk tahu dan mengawasi.”
Hari ini, diam berisiko. Publik menunggu jawaban nyata. Sistem harus diperbaiki, transparansi dijalankan, dan pembangunan yang dirasakan masyarakat harus segera direalisasikan. Jika tidak, kepercayaan yang rapuh bisa runtuh.
(RED)
