Mantv7.com | Jagat media sosial lagi ramai membahas video lomba cerdas cermat yang dinilai bukan cuma bikin geleng kepala, tapi juga memunculkan tanda tanya besar soal objektivitas dunia pendidikan. Dalam video yang beredar di sosial media di akun @rekam_bara, Regu C menjawab pertanyaan soal pemilihan anggota BPK dengan jawaban yang terdengar jelas menyebut “Dewan Perwakilan Daerah”. Tapi anehnya, juri justru memberi nilai minus 5.
Tak lama kemudian, jawaban dilempar ke regu lain. Regu B menjawab dengan kalimat yang nyaris sama persis. Kali ini malah dianggap benar dan diberi nilai 10. Dari situlah publik mulai ramai bertanya, “Kalau jawabannya sama, lalu yang sebenarnya keliru siapa?”
Video itu langsung menyebar cepat. Bukan karena lombanya hebat, tapi karena banyak masyarakat melihat adanya sinyal ketidakadilan yang dipertontonkan terang-terangan di depan para pelajar. Bahkan saat Regu C mencoba menyampaikan sanggahan secara sopan, moderator justru mengatakan, “Mungkin itu hanya perasaan Adik-adik saja.”
Kalimat itu kemudian memancing reaksi keras dari warganet. Banyak yang menilai ucapan tersebut terkesan meremehkan peserta didik yang sedang mempertahankan fakta. Padahal jika memang ada keraguan, mestinya panitia bisa melakukan pengecekan ulang rekaman video, bukan malah menutup ruang klarifikasi dengan alasan keputusan juri mutlak.
Yang makin jadi sorotan, alasan “artikulasi kurang jelas” baru muncul setelah protes mencuat dan video viral. Hal ini memunculkan berbagai kecurigaan di tengah publik. Kalau memang tidak terdengar jelas, kenapa tidak diminta mengulang sejak awal? Kenapa langsung diberi minus? Dan kenapa jawaban yang hampir identik dari regu lain justru dianggap sempurna?
Fenomena ini akhirnya tidak lagi dianggap sekadar persoalan lomba sekolah biasa. Banyak pihak mulai melihat ada potensi buruk dalam pola pikir sebagian penyelenggara kegiatan pendidikan, di mana otoritas terlihat lebih dominan dibanding keberanian mengakui kekeliruan. Kondisi seperti ini dinilai berbahaya jika dibiarkan terus menjadi budaya.
Buyung. E, aktivis sosial dari Kabupaten Tangerang yang tergabung di YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, ikut angkat bicara. Ia menilai persoalan ini jangan dianggap sepele karena menyangkut mental dan pendidikan karakter generasi muda.
“Kalau anak-anak yang benar saja dipatahkan di depan umum, lalu kita mau mendidik generasi seperti apa? Jangan sampai dunia pendidikan malah mengajari pelajar bahwa jabatan selalu lebih benar daripada fakta. Ini berbahaya kalau dibiarkan,” tegas Buyung.
Menurutnya, ada indikasi kelalaian dalam sistem penilaian yang seharusnya menjadi tanggung jawab dewan juri, moderator, panitia pelaksana, pembina sekolah hingga pihak penyelenggara kegiatan. Apalagi dalam prinsip pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan wajib berjalan adil, objektif, tidak diskriminatif dan menjunjung nilai kejujuran.
Tak hanya itu, publik juga mulai menyoroti tanggung jawab lini penyelenggara mulai dari bidang perlombaan, seksi acara, dewan juri, pengawas kegiatan, pembina peserta, hingga jika kegiatan berada di bawah institusi resmi maka Dinas Pendidikan juga dinilai perlu melakukan evaluasi. Sebab dalam prinsip ASN dan pelayanan publik, setiap keputusan harus akuntabel, profesional dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan antikritik.
Peristiwa ini akhirnya memunculkan kekhawatiran yang lebih besar. Bukan cuma soal nilai minus atau poin lomba, tapi tentang bagaimana anak-anak melihat wajah sistem pendidikan hari ini. Ketika keberanian bicara dianggap melawan, ketika klarifikasi dianggap gangguan, dan ketika fakta kalah oleh ego, maka yang rusak bukan cuma lombanya, tapi juga kepercayaan generasi muda terhadap keadilan.
Sampai hari ini video tersebut masih terus menuai reaksi. Banyak masyarakat berharap ada klarifikasi terbuka, evaluasi menyeluruh dan sikap dewasa dari penyelenggara. Karena dalam dunia pendidikan, mengakui kesalahan seharusnya bukan aib. Justru dari situlah integritas diuji.
(RED)
