Mantv7.com | Lampung Tengah — Polemik penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah terus menuai sorotan. Kali ini, dukungan terbuka datang dari Sekretaris Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Rakyat Indonesia (YLPK PERARI) Lampung, Edi Yulianto atau yang akrab disapa Romo, terhadap sikap Ketua Komisi I DPRD Lampung Tengah yang meminta Plt Bupati mengambil langkah tegas dan tidak membiarkan polemik berlarut-larut.
Menurut Romo, langkah legislatif yang meminta ketegasan kepala daerah merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan agar jalannya pemerintahan tidak kehilangan arah di tengah situasi birokrasi yang dinilai mulai dipenuhi tarik-menarik kepentingan.
“YLPK PERARI mendukung penuh sikap Ketua Komisi I DPRD Lampung Tengah yang meminta Plt Bupati bersikap tegas atas polemik penunjukan Plt Kadisdik. Ini bukan sekadar soal jabatan, tetapi soal kepastian arah pemerintahan,” tegas Romo saat menyatakan sikap kelembagaan, Selasa (19/5/2026).
Ia menilai, dalam situasi birokrasi pasca berbagai persoalan hukum yang pernah mengguncang pemerintahan daerah, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara jelas, bukan justru menimbulkan kesan adanya “matahari kembar” dalam pengambilan kebijakan.
“Ketegasan pemimpin jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar teori atau kepintaran. Pemerintahan tidak boleh berjalan mencla-mencle karena akan memunculkan kebingungan di internal birokrasi maupun masyarakat,” ujarnya.
Sorotan tersebut juga menyentil kondisi psikologis para pejabat daerah pasca operasi tangkap tangan KPK terhadap mantan Bupati Lampung Tengah beberapa waktu lalu. Menurut Romo, situasi itu membuat banyak pejabat cenderung bermain aman dan enggan mengambil keputusan strategis, sehingga roda pemerintahan dinilai stagnan.
Ia menegaskan, kepala daerah, termasuk pejabat pelaksana tugas, tetap memiliki otoritas tertinggi dalam struktur pemerintahan daerah dan tidak boleh membiarkan polemik jabatan berkembang tanpa kepastian.
“Kalau memang tidak ada lagi istilah matahari kembar di Lampung Tengah, maka Plt Bupati harus menunjukkan sikap tegas terhadap penunjukan Plh Kadisdik tersebut. Jangan sampai publik melihat ada keraguan dalam mengambil keputusan,” katanya.
Romo bahkan mengingatkan bahwa sikap pasif pemerintah daerah berpotensi memicu reaksi dari kelompok masyarakat sipil yang selama ini terus mengawasi jalannya pemerintahan.
Pernyataan keras tersebut memperlihatkan bahwa polemik di lingkungan Dinas Pendidikan Lampung Tengah kini bukan lagi sekadar isu internal birokrasi, tetapi telah berkembang menjadi perhatian publik yang mempertanyakan konsistensi kepemimpinan daerah.
Di tengah tuntutan efisiensi, pelayanan pendidikan, dan stabilitas pemerintahan, publik dinilai membutuhkan kepastian sikap dari kepala daerah agar birokrasi tidak terus berada dalam bayang-bayang konflik kewenangan dan tarik ulur kepentingan politik.
Pengamat menilai, jika polemik semacam ini terus dibiarkan tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah dapat semakin terkikis. Sebab, jabatan strategis di sektor pendidikan seharusnya diisi berdasarkan kebutuhan pelayanan publik, bukan menjadi ruang tarik-menarik pengaruh kekuasaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait polemik penunjukan Plt Kepala Dinas Pendidikan yang tengah menjadi sorotan berbagai pihak.
(RED)
