Mantv7.com | Jakarta — Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) kembali menjadi saksi berkumpulnya ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Di tengah terik matahari, lautan almamater memenuhi jalan protokol untuk menyuarakan aspirasi yang mereka anggap sebagai upaya memperjuangkan masa depan bangsa. Aksi tersebut membawa pesan tentang kegelisahan sosial yang dirasakan masyarakat hingga ke lapisan bawah.
Perjalanan menuju titik aksi tidak sepenuhnya berjalan mulus. Rombongan bus yang mengangkut massa mahasiswa sempat tertahan di depan Gedung DPR RI sebelum akhirnya diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Situasi sempat memanas ketika muncul larangan menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI, sehingga memicu dialog dan negosiasi antara perwakilan mahasiswa dengan aparat keamanan.
Dari atas mobil komando, para orator menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, bukan karena adanya kepentingan politik tertentu. Mereka menilai mahasiswa bukanlah musuh negara, melainkan bagian dari warga negara yang menjalankan fungsi kontrol sosial melalui penyampaian pendapat secara damai dan bertanggung jawab.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang dianggap mendesak. Mereka mendorong tata kelola APBN yang lebih efisien, meminta penurunan harga BBM jenis Pertamax, serta mendesak stabilisasi harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Selain itu, mereka juga menyoroti evaluasi program kesejahteraan pemerintah, penataan regulasi jabatan sipil, dan pentingnya akuntabilitas kepemimpinan nasional.
Menurut para peserta aksi, tuntutan tersebut berangkat dari adanya kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Klaim pertumbuhan ekonomi dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan. Harga pangan yang terus merangkak naik serta terbatasnya lapangan pekerjaan formal menjadi persoalan yang dirasakan banyak keluarga di berbagai daerah.
Tekanan ekonomi yang berkepanjangan turut memengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Di tengah beban kebutuhan hidup dan kebijakan yang dianggap semakin membebani, ruang publik akhirnya menjadi saluran untuk menyampaikan keresahan. Dalam situasi itu, mahasiswa memosisikan diri sebagai penyambung suara pedagang kecil, buruh harian, serta kelompok masyarakat yang merasa belum sepenuhnya terwakili.
Menanggapi dinamika tersebut, Kabid Literasi Pendidikan dan Hukum YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Yuli Murtia, S.H., menilai bahwa aksi mahasiswa merupakan bagian dari pembelajaran demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa hak menyampaikan pendapat telah dijamin oleh konstitusi dan harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga ketertiban umum.
“Aksi penyampaian pendapat adalah hak legal yang dilindungi konstitusi. Namun, esensi utamanya adalah edukasi sosial untuk melahirkan kebijakan yang berkeadilan,” ujar Yuli Murtia, S.H. Menurutnya, hukum seharusnya hadir sebagai pelindung masyarakat dan menjadi jembatan yang memperkuat rasa keadilan, bukan sebaliknya.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan hukum bagi seluruh pihak. Demonstran maupun aparat dituntut untuk saling menghormati martabat kemanusiaan serta memahami batas hak dan kewajibannya. Dengan demikian, ruang demokrasi dapat tetap terjaga tanpa mengorbankan persatuan bangsa.
Integritas gerakan mahasiswa, lanjutnya, akan dinilai dari konsistensi dalam menjaga tujuan perjuangan agar tidak terdistorsi oleh kepentingan jangka pendek. Kritik terhadap kebijakan pemerintah perlu disampaikan secara objektif dan konstruktif. Edukasi publik yang berkelanjutan diyakini lebih efektif mendorong perubahan sosial dibanding narasi yang memicu perpecahan.
Pada akhirnya, gelombang aksi ini menjadi pengingat bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap hadirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dirasakan melalui keterjangkauan harga pangan, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan.
Ketika mahasiswa kembali ke kampus dan aparat kembali bertugas, substansi tuntutan itu akan terus diuji oleh waktu sebagai cermin kepekaan pemimpin dalam merespons suara rakyat.
(RED)
