Mantv7.com | Tangerang – Ramai pemberitaan Rotasi enam pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi perhatian masyarakat. Pergeseran sejumlah posisi strategis ini bukan sekadar pergantian nama di atas kertas, tetapi juga keputusan yang akan memengaruhi arah pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, hingga pengelolaan anggaran daerah. Karena itu, wajar apabila masyarakat ingin mengetahui dasar pertimbangan di balik setiap penempatan jabatan.
Enam pejabat yang mengalami rotasi yakni H. Asep Suherman, Ratih Rahmawati, H. Dadan Gandana, Supriyadi, Muchammad Solehhudin, dan Yudiana. Sebagian besar bergeser secara horizontal, sementara satu pejabat memperoleh promosi dari jabatan kewilayahan menuju pimpinan dinas teknis. Pola tersebut memunculkan ruang diskusi mengenai kesesuaian pengalaman, kompetensi, serta kebutuhan organisasi.
Perhatian publik salah satunya tertuju pada pertukaran posisi antara H. Asep Suherman dan Ratih Rahmawati. Pergeseran dari bidang pemberdayaan perempuan menuju olahraga, pariwisata, dan kebudayaan, kemudian sebaliknya, memunculkan pertanyaan mengenai proses evaluasi yang menjadi dasar keputusan tersebut. Masyarakat berharap setiap penempatan benar-benar didasarkan pada kemampuan, pengalaman, dan rekam jejak yang relevan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Sorotan berikutnya mengarah pada penempatan Supriyadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan setelah sebelumnya menjabat Camat Cikupa. Dinas Pendidikan merupakan salah satu perangkat daerah dengan cakupan tugas yang luas, mulai dari pengelolaan sekolah, peningkatan mutu pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana, hingga pelaksanaan berbagai program strategis. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan mengenai proses penilaian yang melatarbelakangi penugasan tersebut.
Rotasi H. Dadan Gandana menuju Badan Pendapatan Daerah juga menjadi perhatian. Perpindahan dari sektor pendidikan ke sektor pendapatan daerah dipandang sebagai tantangan baru yang membutuhkan kemampuan manajerial serta pemahaman terhadap pengelolaan penerimaan daerah. Karena itu, penjelasan mengenai dasar pertimbangan penempatan dinilai penting agar masyarakat memahami arah kebijakan yang ditempuh pemerintah.
Sementara itu, perpindahan Muchammad Solehhudin dan Yudiana turut melengkapi rangkaian perubahan kepemimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah. Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, rotasi yang dilakukan secara bersamaan tentu memerlukan perencanaan yang matang agar proses transisi berjalan baik dan tidak mengganggu kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.
Di tengah berkembangnya perhatian publik, muncul pula pertanyaan mengenai alasan utama rotasi tersebut. Sebagian informasi menyebutkan kebijakan dilakukan sebagai penyegaran organisasi, sementara penjelasan lain mengaitkannya dengan pengisian jabatan yang kosong akibat pejabat memasuki masa pensiun. Perbedaan penjelasan tersebut menjadi catatan yang patut dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan beragam penafsiran di tengah masyarakat.
Ketentuan mengenai manajemen aparatur sipil negara pada dasarnya menekankan bahwa pengisian jabatan harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, pengalaman, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, keterbukaan mengenai mekanisme evaluasi, proses penilaian, serta dasar pertimbangan setiap penempatan akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Buyung E., aktivis Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menilai kritik masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat agar setiap kebijakan berjalan lebih terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Masyarakat tidak sedang mempersoalkan siapa yang menjabat, tetapi ingin memahami mengapa seseorang ditempatkan pada posisi tertentu. Ketika prosesnya dijelaskan secara terbuka, kepercayaan publik akan tumbuh. Sebaliknya, jika informasi minim, ruang pertanyaan akan semakin besar. Karena itu, transparansi adalah cara terbaik untuk menjawab setiap sorotan,” ujar Buyung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Di sisi lain, pers memiliki fungsi kontrol sosial untuk menyampaikan fakta, menguji kebijakan, serta membuka ruang diskusi yang sehat demi mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.
Sebagai renungan, banyak orang mengingat pesan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra., “Janganlah kamu menyerahkan suatu urusan kepada bukan ahlinya, karena hal itu adalah kehancuran.” Pesan tersebut mengingatkan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang sepatutnya diemban oleh orang yang memiliki kemampuan, pengalaman, integritas, dan tanggung jawab sesuai bidangnya demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik. Redaksi juga tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum tertentu dalam kebijakan rotasi ini.
Sorotan pemberitaan ditujukan pada pentingnya keterbukaan informasi, hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan, serta fungsi kontrol sosial pers dalam negara demokrasi. Sebab pada akhirnya, pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang anti kritik, melainkan pemerintahan yang berani membuka ruang dialog, menjawab pertanyaan publik dengan data, dan menjadikan keterbukaan sebagai fondasi kepercayaan bersama.
(RED)
