Mantv7.com | JAKARTA — Sejarawan senior Indonesia, Prof. Dr. Anhar Gonggong, mengungkap sisi sejarah mengenai kondisi Indonesia ketika Jenderal Soeharto mulai memegang tampuk kepemimpinan nasional. Inflasi Tembus 600 Persen, Soeharto Hadapi Tantangan Berat Memulihkan Ekonomi Indonesia.
Menurut Anhar Gonggong, Soeharto menerima kepemimpinan negara ketika perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang sangat berat.
«“Barangkali yang orang tidak pikirkan, ketika Soeharto naik jadi Presiden, Republik ini itu negara bangkrut. Dalam kondisi bangkrut Pak Harto jadi Presiden,” ujar Prof. Anhar Gonggong sebagaimana dikutip dalam pemberitaan RRI.»
Pernyataan tersebut menarik perhatian karena menggambarkan betapa berat persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia pada masa transisi dari pemerintahan Presiden Soekarno menuju pemerintahan Soeharto.
INFLASI RATUSAN PERSEN
Istilah “bangkrut” yang disampaikan Anhar dapat dipahami sebagai gambaran mengenai parahnya kondisi perekonomian ketika itu. Indonesia menghadapi hiperinflasi, persoalan keuangan negara, utang, serta ketidakstabilan politik.
Data pemerintah yang dipublikasikan IndonesiaBaik mencatat inflasi Indonesia mencapai 635,3 persen pada 1966. Setelah serangkaian kebijakan stabilisasi ekonomi, inflasi kemudian turun menjadi 9,9 persen pada 1969.
Anhar menyebut tingkat inflasi ketika itu berada di kisaran 600 persen. Menurutnya, dalam menghadapi kondisi tersebut, Soeharto kemudian menggunakan tenaga para ahli ekonomi, termasuk ekonom dari Universitas Indonesia, untuk membantu melakukan pembenahan.
TEKNOKRAT DILIBATKAN MEMBENAHI EKONOMI
Pemerintahan pada masa awal Orde Baru kemudian mengambil berbagai langkah untuk menstabilkan perekonomian.
Catatan sejarah menunjukkan sejumlah ekonom dan teknokrat seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Soemitro Djojohadikusumo, Subroto, Emil Salim, Frans Seda dan Radius Prawiro ikut berada dalam lingkaran pemikiran ekonomi pemerintahan pada periode tersebut.
Kebijakan ekonomi diarahkan antara lain pada disiplin fiskal, pengendalian jumlah uang beredar, pembukaan investasi, perbaikan perdagangan luar negeri serta negosiasi utang luar negeri.
Menurut Anhar, pemerintah ketika itu juga mencari dukungan pembiayaan dari luar negeri untuk membantu memulihkan ekonomi.
“Dari negara bangkrut, enggak punya duit, tentu harus mencari dari mana mendapat bantuan,” kata Anhar dalam keterangannya yang dikutip RRI. Ia menyebut sejumlah negara seperti Belanda, Australia, Amerika Serikat dan Jepang sebagai bagian dari sumber bantuan pada periode tersebut.
SOEHARTO JADI PEJABAT PRESIDEN 1967
Secara konstitusional, Soeharto ditetapkan sebagai Pejabat Presiden pada Maret 1967, setelah kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno dicabut oleh MPRS. Setahun kemudian, pada Maret 1968, Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia kedua.
Periode tersebut kemudian menjadi awal pemerintahan Orde Baru yang berlangsung lebih dari tiga dekade.
DARI KRISIS MENUJU PEMBANGUNAN
Salah satu perubahan yang terlihat pada periode awal pemerintahan tersebut adalah keberhasilan menekan inflasi. Dari angka 635,3 persen pada 1966, inflasi tercatat turun drastis hingga 9,9 persen pada 1969.
Fakta tersebut menjadi bagian penting dalam melihat perjalanan ekonomi Indonesia pada awal Orde Baru. Namun perjalanan pemerintahan Soeharto tentu tidak dapat dinilai hanya dari aspek ekonomi. Masa Orde Baru juga meninggalkan berbagai kontroversi sejarah, termasuk persoalan demokrasi, korupsi dan pelanggaran HAM.
Dalam pembahasannya mengenai Soeharto, Anhar Gonggong sendiri menempatkan sejarah sebagai sesuatu yang harus dipelajari secara objektif, bukan semata-mata sebagai alat untuk mengagungkan seorang tokoh.
ANHAR GONGGONG: SEJARAH HARUS DILIHAT SECARA UTUH
Pernyataan Anhar Gonggong mengenai kondisi Indonesia ketika Soeharto mengambil alih kepemimpinan memberikan perspektif bahwa seorang pemimpin tidak hanya perlu dinilai dari bagaimana kekuasaan diperoleh atau berakhir, tetapi juga dari situasi yang dihadapi dan kebijakan yang diambil selama memimpin.
Ketika Soeharto mulai berada di pusat pemerintahan, Indonesia memang sedang menghadapi krisis ekonomi yang luar biasa berat. Dari titik itulah kemudian dimulai program stabilisasi dan pembangunan ekonomi yang menjadi salah satu ciri utama pemerintahan Orde Baru.
Sejarah pada akhirnya tetap harus dibaca secara lengkap: keberhasilan dicatat sebagai keberhasilan, sementara kekurangan dan kontroversinya juga tidak boleh dihapus dari ingatan bangsa.
(RED)
