Mantv7.com | TANGERANG — Tanggal 17 Oktober bukan sekadar penanda waktu. Momentum ini mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebudayaan, melawan kemiskinan, dan memuliakan martabat manusia. Di Kabupaten Tangerang, nilai-nilai tersebut relevan untuk melihat perjalanan Intan Nurul Hikmah, S.E., Wakil Bupati Tangerang, yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan sejarah panjang pemerintahan daerah.
Peringatan Hari Kebudayaan yang disebut berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 serta Hari Internasional Penghapusan Kemiskinan yang ditetapkan PBB membawa pesan tentang identitas, martabat, dan tanggung jawab sosial. Momentum ini bukan sekadar seremoni kalender, melainkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mendasar: sejauh mana nilai-nilai yang diperingati benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat?
Intan lahir di Tangerang pada 31 Maret 1976. Ayahnya, almarhum Daan Ismet Iskandar, pernah menjabat sebagai Bupati Tangerang, sedangkan kakaknya, Ahmed Zaki Iskandar, juga pernah memimpin Kabupaten Tangerang selama dua periode. Latar belakang keluarga tersebut menjadi bagian dari perjalanan politiknya. Namun, nama besar keluarga bukanlah satu-satunya ukuran pengabdian. Hal yang lebih penting adalah kontribusi, tanggung jawab, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Perjalanan Intan di ruang publik tercatat melalui pengalamannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang periode 2004–2009, Wakil Ketua DPRD periode 2009–2014, hingga menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang periode 2025–2030. Ia juga memiliki pengalaman organisasi, termasuk dalam pembinaan Kang Nong dan kepemimpinan di Perwosi. Rekam jejak tersebut menjadi bagian penting untuk memahami perjalanan panjangnya dalam dunia politik dan pelayanan publik.
Apresiasi terhadap perjalanan tersebut turut dirumuskan dalam draf pernyataan Rian Hidayat Wakil Ketua YLPK PERARI Kabupaten Tangerang. Pesan yang ingin disampaikan menekankan bahwa pengalaman panjang di dunia politik perlu berjalan beriringan dengan komitmen menjalankan amanah dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pernyataan yang diajukan untuk dikonfirmasi, terdapat pesan: “Pengabdian bukan hanya soal berapa lama seseorang berada dalam dunia pemerintahan, tetapi bagaimana pengalaman itu digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jabatan adalah kepercayaan yang harus dijalankan dengan integritas, kepedulian, dan tanggung jawab.” Pernyataan tersebut masih perlu memperoleh persetujuan Rian sebelum dapat diterbitkan sebagai kutipan langsung.
Nilai pengabdian semakin bermakna ketika dikaitkan dengan upaya penghapusan kemiskinan. Masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan berkualitas, serta perlindungan sosial yang memadai. Karena itu, perhatian terhadap UMKM, pemberdayaan perempuan, dan penanganan stunting perlu diterjemahkan menjadi program yang jelas, terukur, tepat sasaran, serta dapat dievaluasi secara terbuka.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan seremonial tetap memiliki fungsi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Namun, dokumentasi dan pidato tidak boleh menggantikan hasil nyata. Pejabat publik perlu menjelaskan capaian program, kendala pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta tindak lanjut kebijakan secara terbuka. Kritik terhadap kinerja pemerintah harus dibangun berdasarkan fakta dan bukti, bukan tuduhan pribadi yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Apresiasi terhadap Intan Nurul Hikmah perlu diarahkan pada rekam jejak, pelaksanaan tugas, dan manfaat kebijakan yang dapat diverifikasi. Setiap pejabat publik patut dinilai secara objektif berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya. Penghargaan terhadap perjalanan seorang figur tidak perlu dibangun dengan membandingkan atau merendahkan pihak lain, melainkan dengan melihat kontribusi dan komitmennya terhadap kepentingan masyarakat.
Dalam draf pesannya, Rian juga menekankan pentingnya keseimbangan antara dukungan dan kontrol sosial. “Pemimpin perlu mendapat apresiasi ketika menghadirkan manfaat, tetapi tetap harus terbuka terhadap kritik. Amanah jangan berhenti sebagai slogan; masyarakat berhak mengetahui bagaimana program dijalankan dan apa hasilnya.” Rumusan tersebut masih menunggu konfirmasi dan persetujuan narasumber sebelum digunakan sebagai pernyataan langsung.
Peringatan Hari Kebudayaan mengajak masyarakat merawat identitas dan nilai luhur, sementara upaya penghapusan kemiskinan menuntut tindakan nyata untuk menjaga martabat manusia. Keduanya bertemu pada satu prinsip mendasar: pembangunan tidak cukup hanya mengubah wajah daerah, tetapi juga harus memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Bagi Intan, pengalaman dan perjalanan politik merupakan modal untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Bagi pemerintah daerah, tantangannya adalah memastikan setiap kebijakan dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab. Sementara itu, masyarakat memiliki peran penting untuk memberikan apresiasi sekaligus menjalankan kontrol sosial agar pemerintahan tetap berada pada jalur kepentingan publik.
Pada akhirnya, pengabdian terbaik bukanlah yang paling ramai dipuji, melainkan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ketika kebudayaan dijaga, kemiskinan diperangi, dan amanah dijalankan dengan sungguh-sungguh, keberhasilan tidak cukup hanya tercatat dalam laporan pemerintahan. Keberhasilan harus hadir dalam kehidupan warga melalui kesejahteraan yang lebih baik, pelayanan publik yang layak, dan harapan masa depan yang semakin terbuka.
Riwayat jabatan, aktivitas organisasi, serta dasar penetapan tanggal peringatan perlu diverifikasi melalui sumber resmi sebelum publikasi. Rumusan pernyataan yang dikaitkan dengan Rian Hidayat, masih berupa draf dan wajib memperoleh konfirmasi serta persetujuan sebelum diterbitkan sebagai kutipan langsung. Redaksi membuka ruang klarifikasi, Hak Jawab, dan Hak Koreksi bagi pihak terkait.
(RED)
