BeritaNasional

KETUA DPD YLPK PERARI JAWA BARAT KUTUK KERAS DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO, TIGA JENDERAL POLRI JADI TERSANGKA

52
×

KETUA DPD YLPK PERARI JAWA BARAT KUTUK KERAS DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO, TIGA JENDERAL POLRI JADI TERSANGKA

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi gambar yang memperlihatkan topik narasi rilisan berita, penuh dengan rasa kemaslahatan masyarakat demi menegakkan keadilan. (Foto: Mantv7.com)

MANTV7 | JAKARTA — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki babak serius. Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Perkara yang terungkap pada Selasa (3/11/2026) tersebut memunculkan perhatian luas terhadap tata kelola kewenangan penyadapan, pengawasan internal kepolisian, serta perlindungan terhadap hak privasi dan keamanan pejabat negara.

Ketua DPD Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) Provinsi Jawa Barat, M. Nurdin, S.E., S.H., menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan praktik penyadapan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum.

Ia mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk mendalami siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, apa motifnya, serta apakah terdapat pihak lain yang turut terlibat.

“Apabila benar penyadapan terhadap Presiden dilakukan tanpa dasar dan prosedur hukum yang sah, ini merupakan persoalan yang sangat serius. Tidak boleh ada institusi ataupun pejabat negara yang menggunakan kewenangannya di luar hukum. Saya berharap Kapolri berani mengungkap siapa yang berada di balik perkara ini dan siapa saja yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas M. Nurdin.

Menurutnya, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada penetapan sejumlah tersangka. Penyidik harus berani menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan adanya perintah, pembiaran, penyalahgunaan fasilitas institusi, maupun keterlibatan pihak lain.

“Rakyat harus mendukung pengungkapan perkara ini secara objektif dan transparan. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai tindakan segelintir oknum mencederai kepercayaan masyarakat dan merusak kehormatan institusi Polri,” lanjutnya.

TIGA JENDERAL POLRI JADI TERSANGKA

Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengumumkan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka.

Berdasarkan identitas yang diberitakan sejumlah media nasional, ketiganya adalah:

  1. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri yang diberitakan menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
  2. Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN), yang diberitakan menjabat Kepala Divisi Hukum Polri.
  3. Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), perwira tinggi Polri yang diberitakan bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Sementara itu, seorang lainnya berinisial SU masih berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Bareskrim menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Penyidik mengungkapkan telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, satu perangkat iPad, dan empat flashdisk. Ketiga tersangka diberitakan telah menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri.

PASAL-PASAL YANG DIKENAKAN KEPADA TERSANGKA

Dalam perkembangan penyidikan, aparat menyampaikan bahwa perkara tersebut ditangani menggunakan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyadapan, akses ilegal, dan pengelolaan informasi elektronik.

Ketentuan yang diumumkan penyidik meliputi:

  1. Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berkaitan dengan tindakan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum. Ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.
  2. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berkaitan dengan tindak pidana akses ilegal terhadap sistem elektronik. Ancaman pidana yang diumumkan penyidik maksimal 6 tahun.
  3. Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berkaitan dengan tindakan tanpa hak atau melawan hukum terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Ancaman pidana yang diumumkan penyidik maksimal 8 tahun.

Penerapan pasal-pasal tersebut merupakan sangkaan penyidik dalam proses penegakan hukum, bukan putusan pengadilan yang menyatakan para tersangka bersalah.

DUGAAN MAKAR JANGAN DIBANGUN DARI ASUMSI

M. Nurdin juga meminta agar penyidik mendalami motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut. Menurutnya, pengungkapan motif penting untuk mengetahui apakah tindakan itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan tertentu atau terdapat rangkaian perbuatan lain yang memiliki konsekuensi hukum berbeda.

Namun, ia menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan unsur hukum dan alat bukti yang sah, bukan dibangun melalui spekulasi maupun opini publik.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada 3 November 2026 menyatakan bahwa sejauh ini belum ditemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana makar dalam perkara tersebut.

Yusril menjelaskan bahwa pasal-pasal yang digunakan penyidik saat ini berkaitan dengan penyadapan, intersepsi, dan tindak pidana elektronik, bukan pasal makar. Materi serta kepentingan di balik dugaan penyadapan masih dalam pendalaman penyidik.

Dengan demikian, perkara ini harus tetap ditempatkan sesuai perkembangan penyidikan. Dugaan penyalahgunaan kewenangan perlu diusut, tetapi kesimpulan mengenai motif maupun kemungkinan tindak pidana lainnya tidak boleh mendahului hasil pembuktian.

KAPOLRI BARU DIMINTA BERANI MEMBUKA SEMUA FAKTA

M. Nurdin menegaskan bahwa reformasi institusi kepolisian tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan atau slogan. Kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui keberanian menindak setiap penyalahgunaan kewenangan tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.

Ia meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan penyidikan berjalan independen, profesional, transparan, dan tidak memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti terlibat.

“Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pejabat yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Kalau memang ditemukan penyalahgunaan kewenangan, siapa pun harus bertanggung jawab. Polri harus menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengungkapan perkara harus dilakukan secara terbuka sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan dan tetap menghormati hak-hak hukum setiap pihak.

“Kami mendukung Polri yang profesional, berintegritas, dan benar-benar mengabdi kepada rakyat. Jangan biarkan tindakan oknum meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” tutup M. Nurdin.

PENEGASAN YLPK PERARI: JANGAN ADA KEKEBALAN HUKUM

YLPK PERARI memandang perkara ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan internal kepolisian, tata kelola penggunaan teknologi penyadapan, perlindungan data elektronik, serta pertanggungjawaban pejabat yang memiliki kewenangan.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut siapa yang menjadi sasaran penyadapan, melainkan juga menyangkut batas kewenangan negara, kepatuhan terhadap hukum, dan jaminan perlindungan hak setiap warga negara.

Kritik publik harus tetap mendapat ruang. Namun, proses penegakan hukum juga wajib berjalan berdasarkan bukti, prosedur, dan asas praduga tak bersalah.

Penetapan tersangka bukan putusan bersalah. Setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak hukum dan kesempatan membela diri sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagi YLPK PERARI, tidak boleh ada kekuasaan yang ditempatkan di atas hukum. Penegakan hukum harus berani, tetapi tetap profesional, objektif, dan bertanggung jawab.

MANTV7 – MEDIA PERJUANGAN ANAK NEGERI

Mengawal Kebenaran, Menyuarakan Keadilan, dan Membela Kepentingan Rakyat.

Narasumber:
M. Nurdin, S.E., S.H.
Ketua DPD YLPK PERARI Provinsi Jawa Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks