Mantv7.com | Tangerang — Sorotan terhadap pengelolaan Dana Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Tahun Anggaran 2025, semakin menguat setelah informasi anggarannya diberitakan sejumlah media. Persoalannya bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan sejauh mana pemerintah desa berani membuka penjelasan kepada masyarakat atas penggunaan uang publik yang dipercayakan kepada mereka.
Berdasarkan data yang diberitakan, pagu Dana Desa Sentul tercatat sebesar Rp1.410.351.000, sedangkan nilai yang tercatat telah disalurkan mencapai Rp995.747.100. Sementara itu, penjumlahan 23 item kegiatan yang dipublikasikan mencapai Rp1.050.568.700. Terdapat selisih Rp54.821.600 antara angka penyaluran dan total rincian kegiatan tersebut yang masih membutuhkan penjelasan serta pencocokan dokumen.
Angka itu belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan. Namun, selisih tersebut cukup menjadi alasan bagi publik untuk meminta keterbukaan. Apalagi, rincian kegiatan mencakup pekerjaan fisik dan program sosial yang manfaatnya seharusnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
Dalam rincian yang dipublikasikan, empat kegiatan pembangunan drainase U-Ditch tercatat sebesar Rp179.485.000, sementara sembilan pekerjaan jalan lingkungan hotmix mencapai Rp408.695.300. Jika digabungkan, anggaran kedua jenis pekerjaan tersebut mencapai Rp588.180.300. Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi, volume, lokasi, dan nilai anggaran yang tercantum?
Selain pekerjaan fisik, terdapat enam kegiatan Posyandu senilai Rp211.420.610, alokasi BLT Dana Desa sebesar Rp144 juta untuk 40 keluarga penerima manfaat, insentif guru PAUD Rp34.200.000, operasional pemerintah desa Rp41.860.000, serta penyertaan modal BUMDes Rp30.907.790. Setiap alokasi itu perlu disertai bukti pelaksanaan dan manfaat yang dapat diperiksa.
Kepala desa bukan sekadar pemegang jabatan administratif. Bersama perangkat dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban memastikan anggaran direncanakan, dilaksanakan, ditatausahakan, dan dipertanggungjawabkan secara benar. Karena itu, keterbukaan tidak seharusnya dianggap sebagai tekanan, melainkan bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.
Buyung E., aktivis Kabupaten Tangerang dari YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, menegaskan bahwa pengawasan publik bukan tindakan mencari-cari kesalahan. “Kalau penggunaan Dana Desa sudah dilaksanakan sesuai aturan, buka saja dokumennya dan jelaskan kepada masyarakat. Jangan sampai pertanyaan warga justru dibiarkan menggantung. Jabatan publik membawa tanggung jawab, bukan kekebalan dari pertanyaan publik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah desa perlu menjelaskan perbedaan angka dalam informasi yang beredar, termasuk memastikan apakah perbedaan tersebut berasal dari perbedaan waktu pencatatan, tahapan penyaluran, komponen kegiatan, atau faktor administratif lainnya. Penjelasan harus disertai dokumen yang dapat diuji, bukan sekadar pernyataan umum.
Secara regulasi, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prinsip transparansi dan hak masyarakat memperoleh informasi juga berkaitan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat berhak mengetahui, sementara pemerintah desa berkewajiban mempertanggungjawabkan.
Kini, yang dibutuhkan bukan saling melempar penilaian, melainkan keterbukaan Kepala Desa Sentul dan jajarannya. Publik menunggu penjelasan mengenai rincian anggaran, realisasi penyaluran, bukti pekerjaan, serta kesesuaian pelaksanaan di lapangan. Jika semuanya telah berjalan sesuai ketentuan, klarifikasi terbuka justru menjadi kesempatan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas berbagai pertanyaan publik yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(RED)











